E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

APAKAH PREDIKAT KEEMPAT TEPAT BUAT NTT?

Dibaca: 595 kali, Dalam kategori: Pemerintahan, Diposting oleh: ONESIMUS OSIAS PULING,S.Pd lihat profil
pada tanggal: 2015-10-25 11:13:58 wib


APAKAH PREDIKAT KEEMPAT TEPAT BUAT NTT?APAKAH PREDIKAT KEEMPAT TEPAT BUAT NTT?.
Sebelum membahas predikat yang disandang pemprov NTT sedikit saya menjelaskan tentang penyebab yang menimbulkan rendahnya penyerapan anggaran. sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru bagi kita semua, apakah benar predikat ini bisa tepat untuk dilekatkan untuk daerah kita?.
• Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja
Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga melanda berbagai instansi yang ada di daerah.
Ada bermacam penyebab yang menimbulkan seretnya penyerapan anggaran di daerah, mulai dari masih: 1). adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di tingkat instansi, 2). lambatnya proses tender, 3). lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, 4). kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan: 5). kelemahan dalam perencanaan awal, 6). kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, serta 7). lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK.
Untuk menyikapi kondisi rendahnya penyerapan anggaran penyebab utamanya terletak pada: masih adanya rasa khawatir dari para pengguna anggaran di instansi pemerintah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, harus adanya keseragaman dari semua pihak, terutama dari aparat penegak hukum, dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan SKPD. Untuk menyamakan persepsi, menurut saya, sebelum suatu kegiatan dilaksanakan perlu dilakukan pertemuan antara pihak pelaksana kegiatan dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP.
Upaya lainnyay yaitu dengan memperbanyak pegawai yang memiliki sertifikat di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah khususnya di tingkat SKPD.
• Kelemahan pengendalian intern
Rendahnya penyerapan anggaran daerah disebabkan oleh: 1). lemahnya perencanaan awal terkait penganggaran atas kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli dan 2). tidak berjalannya pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa itu sendiri. “Yang lebih buruk lagi apabila ini semua akibat dari intervensi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan untuk kepentingan kelompoknya.
Kelemahan perencanaan akan berakibat pada dibelinya barang/jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan hal ini pun telah disadari oleh panitia pengadaan barang maupun panitia penerima barang yang pada akhirnya mengakibatkan kegamangan panitia untuk mengeksekusinya.
Disitulah BPKP harus mereviu kebutuhan anggaran akan suatu pengadaan barang dan jasa instansi/SKPD. Ini perlu komitmen yang kuat dan itikad baik dari kepala daerah karena BPKP akan mengawal perencanaan APBD. Adapun kelemahan pada SDM dan perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang, tidak menyentuh akar permasalahannya. Permasalahan adalah niatan awal kepala daerah dalam membuat APBD.
• Lambatnya pengesahan DPA
Rendahnya penyerapan anggaran di sebuah Provinsi/daerah disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah:
1. proses tender yang lambat,
2. terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
3. kualitas SDM yang kurang, dan
4. kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat.
5. Masalah lainnya adalah terkait dengan: kegamangan pegawai untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disamping
6. susahnya mendapatkan pegawai yang mempunyai sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa.
Pelaksanaan dan penyerapan anggaran di daerah sebetulnya tidak ada permasalahan. Keterlambatan biasanya terjadi pada kegiatan-kegiatan yang didanai pusat. Itu pun lebih dikarenakan belum adanya juklak dan juknis dari instansi pusat sebagai penyandang dana. Sebaiknya kucuran dana harus dibarengi dengan regulasi yang jelas.
Kalau misalnya penjelasan diatas benar, maka apakah pemprov NTT telah melewati seluruh permasalahan lambanya penyerapan anggaran tersebut diatas? Semoga semuanya telah dilaksanakan dengan benar.
Sedikit kaget juga ketika mengetahui serapan dana APBD NTT menempati ke empat tertinggi, sebesar 58 persen TA 2015. Luar biasa, tetapi sejenak melihat kebelakang sepertinya masih banyak daerah di NTT yang harus mendapat perhatian yang lebih khusus lagi. Kabar bagus, pertanda pemda bertindak serius. Semoga benar pemda telah bertindak serius? Soalnya, masih banyak daerah yang serapannya sangat rendah.

Bagikan Artikel ini ke Facebook