E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi

Dibaca: 1532 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Admin lihat profil
pada tanggal: 2015-05-04 06:28:26 wib


Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran KompetensiPenyiapan sumber daya aparatur yang cakap memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, disamping adanya keharusan untuk mengisi kebutuhan aparatur dengan SDM yang memiliki kemampuan sesuai tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan demi tercapainya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengisi SDM yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, maka diperlukan beberapa informasi tentang kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik dalam kapasitas yang memenuhi kinerja rata-rata atau kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dimensi kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan suatu tugas, maka dilanjutkan dengan melakukan penelusuran dari kondisi kompetensi para pemegang jabatan yang ada terhadap dimensi kompetensi tersebut.

Sehingga didapat potret seperti kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Keuangan Daerah mengadakan Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi di Lingkungan Ditjen Keuangan Daerah. Tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mendapatkan informasi dan gambaran tentang posisi masing-masing PNS di Ditjen Keuangan Daerah dalam hal kemampuan manajerialnya yang dapat digunakan sebagai basis bagi rencana-rencana pengembangan PNS dalam menunjang peningkatan kinerja Ditjen Keuangan Daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, sasaran kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi di Lingkungan Ditjen Keuangan Daerah, antara lain, pertama, teridentifikasinya kompetensi manajerial PNS Ditjen Keuangan Daerah yang berisi keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik-karakteristik lainnya yang dimiliki masing-masing PNS di Ditjen Keuangan Daerah. Kedua, teridentifikasinya PNS secara dini dalam upaya deteksi terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi seperti kapasitas intelektual, kemampuan untuk belajar, maupun dorongan untuk berprestasi.

Ketiga, teridentifikasinya kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan PNS Ditjen Keuangan Daerah yang spesifik guna peningkatan kapasitas PNS. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, antara lain, pertama, tersedianya informasi adanya kebutuhan dimensi-dimensi kompetensi manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas Ditjen Keuangan Daerah. Kedua, dimilikinya informasi, adanya sekumpulan PNS Ditjen Keuangan Daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan/ditingkatkan perannya pada posisi-posisi strategis pada Ditjen Keuangan Daerah.

Ketiga, tersedianya informasi dasar bagi upaya-upaya pembinaan PNS untuk mengisi kekurangan-kekurangannya melalui program coaching dan counseling dalam rangka membangun kebersamaan pada Ditjen Keuang Daerah. Terakhir, dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja Ditjen Keuangan Daerah.

Tugas Besar

Tugas dan fungsi (tupoksi) Ditjen Keuangan Daerah sangat besar, karena kita harus membina bagaimana APBN pada 34 Provinsi menjadi APBD yang berkualitas, yakni mampu memproduksi pelayanan public yang bagus bagi rakyatnya. Pemerintah harus memfasilitasi aparatur Negara untuk bagaimana menyusun belanja daerah yang berkualitas. Kita harus memfasilitasi mereka untuk melaksanakan APBD secara akuntabel dan dikelola secara good governance.

Selain itu, aparatur Negara harus menjawab permasalahan publik, karena kebijakan public itu biasanya ditujukan untuk menjawab permasalahan publik. Untuk itu semua, pemerintah pusat perlu berbenah diri. Sebelum pemerintah pusat bisa mengajari daerah maka aparatur yang ada di pusat harus memiliki kemampuan yang lebih disbanding daerah. Dengan kata lain, sebelum melakukan local governance capacity building, pemerintah pusat harus membenahi internal capacity building terlebih dahulu. Dalam rangka itu, pemerintah harus merancang kebutuhan pelatihan untuk internal capacity building bagi para aparat di pemerintah pusat.

“Kita harus memilki peta tentang kemampuan atau kompetensi bagi semua pegawai yang bekerja disini (Ditjen Keuangan Daerah, red.),” ujur Budi. Sebagai ilustrasi, kalau mau berangkat ke suatu tempat, seseorang harus tahu dimana titik nolnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya tes kompetensi untuk mengetahui kemampuan pegawai --- bahwa dari sekian banyak pegawai ternyata ada beberapa kekurangan kompetensi, yang kemudian dilakukan mapping. Dia mencontohkan, ada satu pegawai yang cerdas tapi tidak bisa berkoordinasi. Sebaliknya, ada satu pegawai yang jago koordinasi tapi tidak memahami substansinya. Jadi kita harus tahu kekuatan di keuangan daerah ini untuk mempermudah melakukan mapping bagi pegawai. Intinya, pemerintah perlu merancang satu pelatihan khusus (training need assessment) guna mengindentifikasi jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di Ditjen Keuangan Daerah.

Pelatihan, menurut dia, tidak harus dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek). Melainkan bisa dilakukan sambil bekerja dan belajar berkoordinasi vertical (atasan pegawai) dan horizontal (antar pegawai). Intinya, dengan adanya kegiatan di Puncak beberapa waktu lalu, kata dia, Ditjen Keuangan Daerah ingin melihat peta kompetensi semua pegawai di Ditjen Keuangan Daerah. Melalui pelatihan yang fokus pada penggalian potensi pegawai, Ditjen Keuangan Daerah bisa melakukan mapping potensi setiap pegawai. Namun, Ditjen Keuangan Daerah tidak berbicara tentang the right man on the right place, karena itu bukan tupoksinya.

Tugas Ditjen Keuangan Daerah adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Ditjen Keuangan Daerah bukan pada top level untuk menentukan kebijakan, melainkan hanya sebagai provider. “Kita mencoba menjadi provider bagi tenaga yang kompeten, sedangkan usernya adalah Kementerian Dalam Negeri,”katanya.

sumber:
http://www.kemendagri.go.id/article/2014/01/22/peningkatan-kinerja-aparatur-melalui-penjaringan-dan-pengukuran-kompetensi

Bagikan Artikel ini ke Facebook