"Kau tahu berapa jumlah siswa per kelas di sekolah negeri ?" "Kau tahu bagaimana kualitas guru sekolah negeri ?"

Fenomena dan pendapat" />
"Kau tahu berapa jumlah siswa per kelas di sekolah negeri ?" "Kau tahu bagaimana kualitas guru sekolah negeri ?"

Fenomena dan pendapat" name="description"/>

E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Benarkah Sekolah Negeri Bukan Pilihan ?

Dibaca: 508 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: nnnnn nnnnn lihat profil
pada tanggal: 2015-12-15 15:19:30 wib


Benarkah Sekolah Negeri Bukan Pilihan ?15 Desember 2015

Tersentak hatiku mendengar ucapan kawanku : "Jika kau menyekolahkan anakmu ke sekolah negeri sama saja menzhalimi hidupnya!"

"Kau tahu berapa jumlah siswa per kelas di sekolah negeri ?" "Kau tahu bagaimana kualitas guru sekolah negeri ?"

Fenomena dan pendapat seperti itu sudah umum terjadi di Indonesia.

Banyak pula guru PNS di sekolahku yang menyekolahkan putra/putrinya ke sekolah swasta. Apalagi bagi temanku yang berkantong tebal, sekolah terpadu yang mereka pilih, dengan alasan yang beragam.

Aku sendiri, menyekolahkan putraku ke Sekolah Negeri (SD Negeri) dengan alasan : "Aku adalah guru yang digaji, karena aku mengajar di sekolah negeri." Jadi aku percaya dengan kualitas baik kawan seprofesiku yang mengajar di sekolah negeri.

Pemerintah Harus Memerhatikan Sekolah Negeri

Memasukkan anak ke sekolah negeri bagi sebagian kalangan adalah sebuah keterpaksaan, karena relatif murah dan ada penggratisan biaya tertentu daripada tidak bersekolah. Jika mereka punya uang banyak, maka sekolah negeri bukanlah pilihan.

Jumlah siswa yang banyak dalam 1 kelas menjadi alasan klasik, rendahnya mutu sekolah negeri. Kenyataannya memang di sekolah negeri, dalam 1 kelas, jumlah siswa hampir mencapai 40, 50, bahkan 60 siswa.

Perlu ada perhatian pemerintah, agar membangun 100% jumlah sekolah menyamai jumlah sekolah yang sudah ada. Supaya jumlah siswa tiap 1 kelas menjadi setengahnya.

Guru negeri juga tidak bisa disalahkan dalam hal kualitasnya. Mereka (termasuk Saya) yang mengajar siswa antara 38 sampai 40, tidak bisa sepenuhnya memiliki totalitas dalam pembelajaran di kelas.

Kadang juga, laboratorium IPA yang sudah ada berubah fungsi menjadi kelas. Bahkan di sekolah Saya berubah menjadi tempat penyimpanan kusen bangunan kelas yang dibongkar.

Ini tidak lepas dari kebutuhan 24 JP guru, agar sertifikasinya lancar. Kelas ditambah, tetapi fasilitas lain terpinggirkan atau terabaikan.

Sertifikasi "24 JP" Sebaiknya Ditinjau Kembali

Seorang guru BP/BK malah harus membimbing sekurang-kurangnya 150 siswa. Itu artinya tiap tahun, sekolah negeri perlu memperbanyak jumlah siswa. Minimal jumlah kelasnya cukup untuk semua guru yang bersertifikasi.

Sebaiknya pemerintah tidak mematok kewajiban sertifikasi berdasarkan jumlah siswa yang dipegang dan jumlah jam pelajaran.

Sebaiknya cukup bagi mereka yang membimbing 60 siswa atau 3 kelas yang diajar. Dalam arti jumlah siswa per kelas hanya 20 siswa.

Itulah mengapa penulis mengusulkan pemerintah membangun sekolah yang jumlahnya sama dengan jumlah yang sekarang, agar jumlah siswa bisa dipecah dua (2). Dan tunjangan sertifikasi guru tetap lancar, tanpa melemahkan kualitas tenaga pengajarnya.





Bagikan Artikel ini ke Facebook