E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dibaca: 1848 kali, Dalam kategori: Keuangan, Diposting oleh: Admin lihat profil
pada tanggal: 2015-05-07 02:25:58 wib


Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Apakah APBN itu? Bagi sebagian orang sudah cukup jelas dengan istilah APBN yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau sering disebut dalam bahasa inggris dengan istilah state budget.

Kalau kita lihat dari dasar hukum yang terkait, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Buku Pokok-pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Oleh karena itu peran APBN sangat penting bagi upaya pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan, angka-angka belanja dalam APBN, menunjukkan sektor-sektor prioritas apa yang menjadi fokus pembangunan pada tahun APBN tersebut disusun.


Bentuk Fisik APBN

Secara fisik, APBN berwujud dokumen yang berisi Undang- Undang tentang APBN lebih tepatnya undang-undang yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 menyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBN ini dilaksanakan setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara

Dengan ditetapkannya UU APBN, pemerintah akan menghimpun pendapatan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk selanjutnya penerimaan tersebut akan didistribusikan untuk mendanai program dan kegiatan (program pembangunan nasional) yang hasilnya antara lain secara fisik dapat kita lihat berupa jalan, , jembatan, rumah sakit, ataupun sekolah, dan sebagainya. Harapannya, hasil program dan kegiatan tersebut akan meningkatkan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

Kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, APBN (belanja negara) seperti rencana pengeluaran kita dalam satu tahun, dimana kita mempunya prioritas dalam menentukan belanja/konsumsi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut tentunya dari mana kita mendapatkan penghasilan, bekerja sebagai karyawan misalkan (pendapatan negara), dan apabila ternyata penghasilan kita tidak mencukupi kebutuhan belanja, maka dari situ kita berhutang, kepada teman atau saudara :D (Defisit APBN maka dibutuhkanlah pembiayaan APBN).

Definisi APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penyusunan APBN setiap tahun oleh Pemerintah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.


Postur APBN

Wujud APBN dapat diwakili oleh struktur APBN yang dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu tabel yang berisikan komponen-komponen yang terdiri dari: (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Surplus/Defisit Anggaran, dan (e) Pembiayaan anggaran.
postur APBN

Dengan format ini, pendapatan disajikan pada urutan teratas yang kemudian dikurangi dengan belanja negara sehingga dapat diketahui surplus atau defisit. Apabila APBN defisit, disajikan unsur-unsur pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.

Postur APBN tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan APBN, sekaligus kemudahan analisis, seperti misalnya perbandingan dengan APBN negara-negara lain yang juga menerapkan standar Government Financial Statistic, dan kemudahan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semoga cukup artikel ini dapat dipahami dan bermanfaat

Sumber:
http://apbnnews.com/artikel-opini/mengenal-apbn/

Bagikan Artikel ini ke Facebook