E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

ANTARA SUKA DAN DUKA LAHIRNYA PP NO 48 TAHUN 2014 JO PP NO 19 TAHUN 2015 jilid 2

Dibaca: 1268 kali, Dalam kategori: Pemerintahan, Diposting oleh: NURIL ALAMIN, M.Ag lihat profil
pada tanggal: 2016-05-24 15:09:30 wib


1. Dengan lahirnya PP tersebut, Apakah perubahan perilaku aparat KUA tersebut telah berdampak terhadap kualitas layanan nikah atau tidak?
2. Dengan lahirnya PP tersebut, Beban biaya yang ditanggung oleh calon pengantin semakin ringan atau bahkan bertambah berat?
Menjawab pertanyaan di atas, secara teoritis, jika aturan dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak positif terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Artinya jika para penghulu melaksanakan tugasnya sesuai aturan maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Layanan nikah yang tepat waktu, ramah, prosedur yang simpel dan tidak berbelit-belit, serta biaya yang dikeluarkan yang sesuai ketentuan adalah sederet benefit yang diperoleh jika aturan dilaksanakan dengan baik.
Berbagai keluhan dari masyarakat tentang layanan nikah di KUA. Utamanya laporan masyarakat lewat media sosial menunjukkan bahwa calon pengantin masih mengeluarkan biaya tambahan melebihi ketentuan. Bahkan untuk pernikahan yang dilaksanakan di Kantor KUA pun (yang semestinya gratis) calon pengantin masih mengeluarkan biaya. Konon besarannya bervariasi antara Rp.100.000 sampai Rp. 300. 000 untuk setiap peristiwa nikah.Berdasarkan informasi yang berkembang, dapat disimpulkan bahwa pungutan biaya di luar ketentuan tersebut disebabkan oleh karena keterlibatan P3N atau modin. Menurut versi P3N, pungutan biaya tersebut diambil untuk mengganti transport P3N selama mengurus pernikahan. Tindakan tersebut sebagai konsekuensi P3N tidak mendapatkan honor dari Kementerian Agama.
Pungutan biaya di luar ketentuan yang dilakukan oleh P3N bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan sebagian P3N berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membuat pernyataan dan kesepakatan. Status P3N yang bukan bagian dari aparat negara menjadikan mereka berani dan merasa lumrah memungut biaya kepada calon pengantin. Tidaklah mudah untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama bagi aparat Kementerian Agama yang menangani layanan nikah.
Ada dua faktor yang menyebabkan masalah pungutan biaya di luar ketentuan yang dilakukan oleh P3N sulit untuk diselesaikan.
Pertama, Kementerian Agama tidak bisa memberikan transport dan honor kepada P3N. Karena status P3N sudah tidak diakui oleh Kementerian Agama. Berdasarkan pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N, menyatakan bahwa P3N yang diakui oleh Kementerian Agama hanya yang berada di wilayah KUA yang mempunyai tipologi D1 dan D2. Diluar tipologi tersebut P3N sudah tidak diakui lagi. Di Jawa Timur hanya dua kabupaten yang memiliki KUA dengan tipologi D1 dan D2 yakni Kabupaten Gresik (di pulau Bawean) dan Kabupaten Sumenep yang meliputi KUA di kepulauan.

Kedua, kebiasaan mayarakat yang sudah mendarah daging apabila ingin menikahkan anaknya memilih jalan pintas untuk minta bantuan kepada P3N untuk menguruskan segala persyaratan administrasi yang diperlukan. Kebiasaan “pasrah bongkoan” yang sudah sedemikian melekat ini membuat lembaga KUA kesulitan untuk dapat melayani calon pengantin tanpa campur tangan P3N. Betapa tidak, sejak tahun 2010 an sebagian besar P3N sudah tidak memiliki SK dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tapi toh kenyataannya P3N masih bisa bertindak sebagaimana layaknya P3N yang memiliki SK.

Disisi lain, diakui maupun tidak, realitas dilapangan menunjukkan sebetulnya eksistensi dan fungsi P3N masih dibutuhkan.
Pertama, P3N dibutuhkan untuk verifikasi data calon pengantin, orangtua atau wali dan lain sebagainya. Verifikasi data itu penting untuk dilakukan untuk mengetahui status yang sebenarnya calon pengantin dan orangtua atau walinya. Untuk mengetahui kebenaran data yang sebenarnya terutama yang sesuai tuntunan syar’i, tidak cukup hanya mengandalkan bukti yang bersifat formal saja seperti KTP, KK dan akta kelahiran. Banyak kasus perkawinan yang tidak sesuai tuntunan kaidah agama (misalnya perkawinan sedarah) terjadi karena salah satu penyebabnya adalah data yang digunakan hanya mengandalkan bukti formal saja. Upaya Kementerian Agama untuk membuat MoU dengan Dinas Catatan Sipil dalam memberikan layanan nikah merupakan langkah strategis untuk memotong mata rantai prosedur layanan nikah. Benang kusut permasalahan layanan nikah memang mulai terurai, tapi bukan berarti pelaksaannya bersih dari masalah. Dengan hanya berbekal KTP dan KK saja, calon pengantin dapat mendaftar untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Rentetan persoalan baru muncul terutama jika ditemukan identitas yang berbeda antara di KTP, KK, ijazah dan akte kelahiran. Untuk membetulkan identitas yang keliru bukanlah persoalan yang mudah, bisa memakan waktu yang lama. Jadi, efisiensi pelaksanaan MoU tersebut akan tercapai jika dukungan dari masing-masing instansi tersebut berjalan optimal.

Kedua, P3N dibutuhkan untuk menjadi penunjuk jalan atau guide untuk pernikahan yang dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja. Sudah menjadi kebiasaan prosesi akad nikah erat sekali dengan kultur masyarakat yang bersifat mistis. Sehingga tidak jarang akad nikah dilaksanakan harus menyesuaikan kepercayaan masyarakat setempat.

Ketiga, P3N dibutuhkan untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di desa. P3N kerap kali menjadi tumpuan harapan masyarakat ketika ada warga yang tertimpa musibah kematian. Urusan memandikan jenazah hingga prosesi pemakaman menjadi tugas rutin P3N.

Sebagai Solusi layanan nikah di KUA menjadi lebih baik, maka perlu bagi pembuat kebijakan di Kementerian Agama RI hendaknya sesegera mungkin untuk mengatasi problem tersebut.
1. Suka ataupun tidak, eksistensi P3N masih diperlukan. Perlu untuk mencari format yang pas untuk P3N, apakah sebagai relawan atau bagian dari birokrasi. Kepastian status tersebut untuk menghindari agar tidak ada fungsi-fungsi yang dijalankan secara liar (tidak ada dasar hukumnya).
2. Agar pungutan di luar ketentuan dapat diminimalisir, maka perlu untuk memberikan kontribusi kepada P3N dari biaya nikah di luar kantor KUA. Jika dua hal tersebut tidak segera dilakukan, besar kemungkinan wajah layanan nikah di KUA tidak akan menjadi lebih baik dari pereode sebelumnya. Sebagai per bandingan – dulu (dari realitas di lapangan), biaya layanan nikah diluar kantor KUA berkisar antara Rp. 250.000 s.d Rp. 500.000. Sekarang, konon layanan nikah di luar kantor nominal yang dikeluarkan calon pengantin lebih dari Rp. 800.000an. Jika kondisi ini terus berjalan maka dapat kita bayangkan potret wajah layanan nikah di KUA menjadi seperti apa? Jauh panggang dari api, alih-alih dapat layanan yang optimal, “biaya tinggi” sudah pasti. Tentu kita semua berharap kondisi ini tidak terjadi.
* (Kasi Kepenghuluan Bidang Urais dan Binsyar).Gus Nuril

Bagikan Artikel ini ke Facebook