E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Pancasila Sakti

Dibaca: 613 kali, Dalam kategori: Agama, Diposting oleh: Drs. H. UTAWIJAYA, MM lihat profil
pada tanggal: 2016-07-11 09:36:43 wib


PANCASILA SAKTI SEBAGAI BASIS KERUKUNAN
DALAM MENCEGAH KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
H. Utawi Jaya Kusumah


PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi bangsa, mulai dari konflik sosial, politik, ekonomi dan seringkali bergeser menjadi konflik agama. Konflik-konflik tersebut merupakan potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana kaitanya dengan wawasan kebangsaan kita?
Misalnya, hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta beberapa tahun lalu, menyebutkan, masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang toleran. Sebagaian besar masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang toleran terbukti 67% masyarakat menyatakan kebencian karenanya kurang bersedia hidup berdampingan dengan kelompok sosial-politik dan keagamaan lainya. Begitu pula, 29 % menyatakan selalu percaya pada orang lain, sedangkan mayoritas manyatakan, setiap orang harus berhati-hati terhadap orang lain, jangan mudah percaya (86%).
Adapun ciri-ciri dari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah : (1) Indonesia adalah negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. (2) Indonesia mengakui 6 agama. (3) Indonesia mempunyai ratusan suku. (4) Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia.
Kerukunan dibagi dalam 2 istilah. Pertama,demografis dan fakta sosiologis. Pengertianya adalah kenyataan sosial adanya kelompok yang tinggal menetap bersama disebuah negara. Kedua, ideologi dan konsep normatif tentang cara hidup (way of life). Dimana sebuah tatanan sosial ideal berupa lambang dari prinsip keadilan sosial yang mengemukakan tentang hak-hak, nilai, dan kesetaraan kelompok.
Sedangkan pengertian kerukunan itu sendiri adalah keadaan dimana hubungan sesama umat beragama yang diandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang (UUD) tahun 1945.
Filosifi kerukunan antar umat meliputi; rasa tanggung jawab pada semua orang, respek (sikap hormat) pada setiap orang, bersikap adil pada siapapun dan memberi manfaat bagi orang lain. Sedangkan tujuan kerukunan itu sendiri meliputi berbagai hal diantaranya; sebagai perekat sosial (social cohesion), Identital kulturan (cultural identity), persamaan kesempatan dan akses, rasa tanggung jawab, komitmen dan partisipasi dalam berbangsa dan bernegara.
Masalah-masalah kerukunan antar umat beragama di Indonesia yaitu, belum adanya hubungan antara pemerintah nasional dengan komunitas etnik, konflik etnik bermuara pada konflik etnik lokal dengan etnik pendatang. Juga adanya persaingan sumber-sumber ekonomi, kekuasaan (politik), sosial budaya. Dan akhirnya persoalan ekonomi bergeser menjadi konflik agama.
Berbicara agama berkaitan erat dengan keimanan, oleh karena itu landasan dari suatu agama adalah keyakinan, di mana seseorang yakin terhadap apa yang dipeluk atau dianutnya, kemudian dijadikan pedoman atau tuntunan dalam hidupnya. Dari dasar keyakinan tersebutlah, sehingga penganut taat menjalankan syariat-syariat yang diwajibkan dalam agama tersebut.
Di dalam perjalannya, keyakinan atau keimanan inilah yang selalu dijaga, dibina dan diperkuat agar penganut atau pemeluk agama tersebut tidak bergeser dari apa yang telah diyakini atau dipercayai. Ketika seseorang tetap dan masih yakin terhadap agama atau kepercayaan yang ia peluk, maka ia merasa terbimbing dan disejukkan oleh keyakinan yang ia pedomani dan menuntunnya, akan tetapi apabila keyakinan seseorang tersebut sudah mulai luntur maka ia mulai tidak merasakan kesejukan dan terbimbing oleh apa yang sebelumnya ia yakini, ia bergeser berusaha mencari terhadap apa yang lebih ia yakini. Berawal dari kondisi inilah, maka tidak jarang pemeluk agama berpindah dari agama yang satu ke agama yang lain. Walaupun perpindahan dimaksud dipengaruhi juga oleh banyak faktor, akan tetapi secara fundamental yang bergeser adalah keyakinannya.
Dari kondisi inilah, maka setiap agama memiliki sosok atau person yang menjalankan tugas dan kewajiban mengingatkan, mengajak dan menjaga agar keyakinan pemeluk yang telah ada tetap terbina tidak menjadi luntur, bahkan semakin kuat. Dari suatu keyakinan yang kuat inilah kemudian masing-masing pemeluk agama saling mempertahankan, bahwa agama yang ia yakinilah yang paling baik dan paling sempurna. Dari kondisi inilah, jika pemahaman pemeluk agama tidak terkontrol dan tidak terkendalikan, maka menjadi kondisi yang rentan terjadinya salah paham, saling menghina, melecehkan dan lain-lain yang berujung pada suatu konflik. Oleh karena itu campur tangan negara dalam kehidupan beragama, sebagai suatu langkah untuk menjaga agar antar pemeluk agama yang memiliki perbedaan keyakinan tersebut tetap hidup berdampingan dalam suatu komunitas bangsa dengan rukun dan bertoleransi, artinya saling menghormati dan menghargai hak keyakinan masing-masing. Bentuk campur tangan negara tersebut, antara lain terlihat adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan beragama maupun menjaga toleransi kehidupan beragama..
Di tengah-tengah suasana kehidupan agama yang plural di negara kita, kerukunan merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan bersama-sama. Kondisi tersebut dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami dan menghargai. Kebalikan dari kerukunan itu ialah ketegangan atau konflik yang dicerminkan dengan persaingan yang tidak sehat, saling mengecam, atau saling mengancam baik secara fisik maupun mental. Tekat kita untuk menegakkan kebebasan agama haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk menciptakan kerukunan dan menghindarkan ketegangan itu, karena seringkali ketegangan itu akan menghilangkan kebebasan itu sendiri.
Keinginan setiap komunitas agama untuk mempertahankan eksistensinya bahkan melakukan ekspansi pengikut adalah suatu yang alamiyah, terutama bagi agama dakwah (mission) seperti Islam dan Kristen (Katholik dan Protestan). Bahkan sebenarnya secara sosiologis sikap ekspansif tersebut tidak hanya dimiliki oleh agama-agama dakwah itu tetapi juga oleh kelompok sosial-politik dan ekonomi apa pun. Namun demikian, sikap ekspansif itu akan menjadi positif apabila terorientasi pada prinsip keselamatan dan didasarkan pada pengakuan hak-hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa pemaksaan. Jika tidak, maka sikap itu akan sangat negatif karena justeru bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri.

PROBLEM KERUKUNAN
Agaknya tidak menjadi persoalan lagi bahwa secara normatif semua agama yang diakui hak hidupnya di Indonesia menuntut terciptanya kerukunan hidup antarumat agama. Khusus dalam kasus Islam, dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits ditekankan agar kita bersikap ramah, tidak saling curiga, tidak saling mengancam dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama lain. Memang terdapat ayat-ayat atau hadits yang tampak "keras", tetapi itu haruslah diletakkan dalam konteks situasi tertentu sehingga sikap "keras" itu tidak muncul menjadi trade mark Islam. Beberapa ayat "keras" di suatu tempat haruslah dikaitkan dengan ayat "ramah" di tempat lain, sehingga tidak terjadi penampilan wajah Islam yang oversimplified (terlalu disederhanakan). Sebagai contoh, sikap asyidda'u ‘ala al-kuffar (keras terhadap orang-orang kafir) haruslah dikaitkan dengan ayat lain, misalnya Surat Mumtahanah: 8, "Allah tidak melarang kamu bersikap baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal keyakinanmu, atau tak mengusir kamu ke luar dari kediamanmu.
Sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat adil."
Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw ketika membangun masyarakat Madinah. Dalam Mitsaq Madinah (Piagam Madinah) disebutkan keharusan untuk bahu-membahu antar umat beragama agar masyarakat Madinah bisa mempertahan diri dari serangan mereka yang akan megancurkan bangunan kehidupan yang bebas dan adil yang telah diletakkan oleh Nabi. Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi menghianati perjanjian itu, maka Nabi mengusirnya dari kota Madinah. Semangat toleransi antarumat bergama untuk kepentingan ketahanan masyarakat dengan jelas disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Hajj: 39-41:
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.(٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.(٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.(٤١ ). الحج:٣٩-٤١
“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S. al-Hajj (22):39-41).
Diijinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka. Yaitu mereka yang diusir dari kampung halaman mereka secara tidak benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Dan kalaulah Allah tidak menolak (mengimbangi) sebagaian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya runtuhlah biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog dan masjid-masjid, yang disitu banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. yaitu mereka, yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, menegakkan sembahyang serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang berbuat kejahatan. Dan bagi Allah jualah kesudahan segala perkara.
Semangat seperti itu, saya yakin tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam tetapi juga dalam ajaran semua agama yang hidup di Indonesia. Semangat untuk mewujudkan kedamaian, kerukunan dan saling pengertian adalah merupakan merupakan sikap yang ideal, yang harus kita tuju bersama-sama. Namun demikian, sering terjadi kesenjangan antara yang ideal dan yang nyata. Umat beragama suatu ketika menunjukkan sikap yang mendekati yang ideal itu, tetapi pada saat lain semakin menjauh. Sebab-sebab fluktuasi itu harus dicari dalam pengalaman sejarah umat beragama maupun situasi sosial dan politik yang mendorong persoalan agama tampil ke permukaan sebagai isu yang pada gilirannya membakar emosi masing-masing umat untuk saling berhadapan. Kasus Ambon merupakan contoh yang paling aktual bagi konflik antarumat beragama, di mana kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang sangat berpengaruh.
Jadi, dari sisi ajaran agama pun tidak ada alas an untuk tidak rukun. Sebab, semua agama termasuk Islam melarang umatnya untuk memerangi sesame umat manusia yang telah beragama. Dengan demikian, terjadinya intoleransi atau ketidakrukunan antar umat beragama pada dasarnya bukan disebabkan karena ajaran agama yang dianutnya.
Jika sebab yang pokok bukan terletak pada ajaran, maka ketegangan yang sering dialami antarumat beragama haruslah dicari akarnya dalam proses pembentukan psikologi umat tersebut, yang kemudian ikut membentuk pemahaman terhadap ajaran agama tentang kehidupan ataragama. Proses tersebut secara dominan terdapat dalam sejarah berabad-abad yang lalu. Proses sejarah itu pulalah yang barangkali bisa menjawab pertanyaan mengapa ketegangan di negara kita lebih sering terjadi antara Islam dan Kristen daripada agama lainnya. Kita akan mengalami kegagalan untuk memahami pembentukan sikap itu jika hanya melihat faktor-faktor sosiologik, politik dan ekonomik, sekalipun faktor-faktor itu juga sesungguhnya sangat penting, ababila tidak melibatkan faktor historis di dalamnya.
Sikap umat Islam terhadap Kristen mulai dibentuk oleh permusuhan dalam Perang Salib yang masing-masing mengerahkan segala kekuatannya untuk menghancurkan lawan. Setelah itu kemudian diikuti oleh kolonialisme Barat di negara-negara berpenduduk Muslim. Perlawanan rakyat terjajah terhadap Barat selalu diidentikkan dengan perlawanan Islam terhadap Kristen. Kolonialisme seringkali diboncengi dengan kegiatan missioris yang bertujuan ekspansi agama. Di belakang itu terdapat juga kegiatan yang berbau akademik yang dilakukan oleh para Orientalis. Tulisan-tulisan mereka tentang Islam dan ummatnya dipandang menyudutkan dan mengejek Islam sebagai agama yang tidak berbudaya. Dengan demikian, terbentuklah sikap perlawanan Islam terhadap Kristen.
Sikap umat Kristen terhadap Islam juga kurang lebih dibentuk melalui proses yang sama. Gerakan jihad, termasuk Perang Salib, yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Islam di wilayah-wilayah Kristen dipandang sangat merugikan kepentingan Kristen. Ide para pemikir politik Islam pada abad-abad pertengahan yang membagi dunia ini menjadi darul Islam (negeri Islam) dan darul harb (negeri perang), dan mengategorikan penduduk minoritas non-Muslim dalam darul Islam ke dalam kafir dzimmi atau ahlu dzimmah (orang yang berhak mendapatkan perlindungan), dipandang sebagai ancaman yang tidak ada habis-habisnya terhadap eksistensi agama lain dan penghinaan terhadap martabat mereka di hadapan orang-orang Islam. Demikian juga ekspansi Turki Usmani di wilayah Eropa, termasuk penaklukan Konstantinopel, ternyata menimbulkan trauma sejarah yang tidak gampang dilupakan. Jadi, persoalannya sangat psikologik karena dibentuk oleh pengalaman sejarah yang cukup panjang.
Khusus di Indonesia, di samping pengalaman sejarah di atas yang juga diwarisi oleh umat beragama, sejarah kontak antaragama juga ikut menjawab kondisi hubungan antaragama sampai sekarang. Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai, penetration pacifique, dan kemudian pada sekitar abad ke-17 Islam menggantikan agama Hindu-Budha sebagai mayoritas. Banyak kerajaan Islam berdiri, dan hampir tidak ada konflik politik yang bisa diartikan sebagai konflik antara Islam dan Hindu-Budha. Karena itu, maka tampaknya hubungan antara kedua agama itu relatif tidak menjadi problem nasional. Ketegangan antaragama di masyarakat Tengger, misalnya, tidak terjadi antara Islam dan Hindu, tetapi justeru antara Islam-Hindu dan Kristen. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa perlawanan para raja dan tokoh Islam terhadap Belanda-Kristen menjadi faktor yang menyebabkan tingginya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia.
Ketegangan atau konflik antarumat beragama di negara kita biasanya berkisar pada tiga wilayah yang bisa berdiri sendiri atau saling berkaitan. Pertama ialah wilayah ajaran. Baik dari segi kepercayaan, ibadah maupun moral, masing-masing agama memiliki ajarannya yang khas dan bahkan mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya. Perbedaan dan pertentangan ajaran itu sering kali menjadi bahan yang menarik untuk diungkapkan, baik dalam bentuk ceramah maupun tulisan. Apabila disampaikan secara retorik yang disertai kecaman atau penghinaan, maka hal itu akan berkembang menjadi ketegangan yang mengganggu hubungan antarumat beragama. Kaset atau tulisan yang bersifat klaim kebenaran tunggal dan menafikan adanya kebenaran di fihak lain pada masa-masa yang lalu terbukti menimbulkan ketegangan antaragama karena disampaikan dengan nada permusuhan.
Sekarang ini telah muncul kesadaran bahwa perbedaan ajaran merupakan potensi ketegangan, dan karena itu perlu dimunculkan kesamaan dasar-dasar teologis dari berbagai agama. Dalam kerangka inilah muncul konsep atau jargon kalimatun sawa' (ajaran yang sama) yang sering dikemukakan oleh Nurcholish Madjid di pelbagai tulisan, dan juga mistisisme Louis Massignon dalam karyanya Le passion d'l-Hallaj, filsafat perennial Frithjof Schoun (Muhammad Isa Nuruddin) dalam tulisannya The Transendental Unity of Religions, dan tradisionalisme, Seyyed Hosein Nasr dalam bukunya Traditional Islam in the Modern World. Pada intinya konsep itu mengandung makna bahwa dalam semua agama terdapat titik temu yang sangat esensial, sehingga perbedaan dan pertentangan manusia atas landasan ajaran agama tidak perlu terjadi. Kenyataanya konsep ini masih mengundang sikap pro dan kontra, bukan saja dari sudut esensi pemikirannya tetapi juga dari sudut efektivitasnya dalam menekan ketegangan antaragama.
Wilayah ketegangan kedua ialah sosial. Sebagai gejala sosial, konflik antarumat beragama tidaklah berbeda dengan ketegangan-ketegangan lainnya. Dan karena itu, konstelasi sosial sangat menentukan adanya konflik. Pendirian rumah ibadah dari agama yang berbeda dengan agama mayoritas penduduk bisa dipandang sebagai ancaman, seperti halnya sebuah rumah mewah di tengah-tengah masyarakat kumuh. Sebaliknya pemeluk agama yang berbeda bisa menjalin kerjasama membangun sebuah perusahaan raksasa tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Demikian juga di negara maju, seperti Amerika Serikat, ketegangan yang terjadi antara Kelompok Yahudi dan The Islamic Mission di bawah Louis Farakhan lebih digambarkan sebagai ketegangan antara the haves dan the havenots atau bahkan the oppressors dan the oppressed. Oleh karena itu, kategori masyarakat berdasarkan agama kurang lebih sama dengan kategori kelas sosial, yang merupakan potensi ketegangan atau konflik.
Kesadaran terhadap potensi ketegangan wilayah sosial ini telah mendorong pemikiran perlunya perkembangan ekonomi yang lebih merata. Pemerataan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi identifikasi agama dan kelas sosial. Gerakan anti Cina, misalnya, bisa saja diberikan warna agama, sebagaimana gerakan anti penjajahan dulu juga demikian. Inilah yang mungkin disebut dengan bahaya double identity. Sebagai contoh, jika mayoritas Cina itu beragama Kristen dan mayoritas Pribumi Islam, maka konflik antara Cina dan Pribumi bisa bermakna konflik antara Kristen dan Islam. Oleh karena itu, Yunus Yahya sangat yakin bahwa jalan yang paling efektif untuk pembauran adalah agama. Jika banyak orang Cina masuk Islam maka bahaya double identity tidak akan terjadi. Di beberapa wilayah tertentu, double identity itu juga menjadi isu ketika banyak penduduk Muslim Jawa yang bertransmigrasi, baik secara terpogram maupun sukarela, ke daerah yang berpenduduk mayoritas Kristen. Karena Jawa identik dengan Muslim, maka transmigrasi dipandang identik dengan Islamisasi.
Wilayah ketiga yang potensial untuk menjadi sumber ketegangan ialah tidak adanya keprihatinan yang sama terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Setiap agama ternyata mengandung ajaran-ajaran yang sifatnya sangat obyektif, sesuai akal sehat, terutama yang berkaitan dengan kemanusian. Semua agama saya yakin setuju dalam persoalan-persoalan kemanusiaan, seperti keadilan, kejujuran, kemakmuran, ketentraman dan kesejahteraan. Persoalan-persoalan itu sesungguhnya harus memancing respons dari umat berbagai agama untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam program-program pendidikan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Jika proyek-proyek kerjasama seperti itu dilakukan atas nama umat berbagai agama, maka rasa kebersamaan itu akan tumbuh secara pelan-pelan, dan ini secara psikologis akan menekan salah satu potensi ketegangan.

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Kebebasan memeluk agama dan menentukan keyakinan bagi warganegara Indonesia diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 29 ayat (2). Di dalam pasal 28E ayat (1) disebutkan, bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya . . . . . dst”; ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negera Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadat sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksaan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.
Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu agama-agama dimaksud mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain mendapatkan jaminan dari negara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan.
Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Yang dilarang di sini, adalah ” Barang siapa dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Juga yang dimaksud dalam pasal 156 a KUHP, yakni “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.
Pasal 156a KUHP dimaksud merupakan tambahan yang diamanatkan oleh pasal 4 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan unsur pasal 156a merupakan perbuatan pidana dan masuk kelompok “Buku 2 tentang Kejahatan”. Dengan demikian kebebasan memeluk agama dimaksud, setiap warga negara bebas memeluk salah satu agama atau kepercayaan dari beberapa agama yang ada di Indonesia dan dijamin penuh oleh Undang-undang, akan tetapi dilarang melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 PnPs No. 1 Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP.
Lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (Bab III) sebagai wadah komunikasi para tokoh agama dalam rangka memelihara kerukunan umat masing-masing. Dalam forum ini mensyaratkan unsur dari berbagai elemen agama dengan posisi seimbang. Komposisi yang ditetapkan menurut Peraturan Bersama tersebut, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi 21 orang, dan anggota Kabupaten/Kota 17 orang yang terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat.
Tugas, wewenang dan tanggungjawab FKUB Provinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain meliputi:
a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, Gubernur, Bupati/Walikota;
d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
e. Khusus untuk FKUB di tingkat Kabupaten/Kota diberi tugas: memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat.
Anggaran pemberdayaan dan kegiatan FKUB secara nasional dibiayai dari APBN dan ditingkat daerah didanai dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.
FKUB memiliki Dewan Penasehat FKUB yang susunan pengurusnya exofficio dari pemerintah: Ketua dijabat oleh Waki Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Wilayah, Kabupaten/Kota; Sekretaris dijabat Kepala Bakesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota; dan Anggota terdiri dari Pimpinan Instansi terkait. Dewan Penasehat FKUB bertugas, antara lain:
a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
Satu hal yang menjadi catatan, bahwa FKUB dan Dewan Penasehat FKUB tidak dibentuk ditingkat nasional, artinya mutlak dibebankan pada daerah, namun demikian pemerintah pusat menerima laporan dari Kepala Daerah atas kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menekankan prinsip otonomi dan desentralisasi tanggungjawab.
Di sisi lain berkaitan dengan pendirian rumah ibadat (bab IV), Ijin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung (bab V); dan Penyelesaian Perselisihan (Bab VI), peran aktif dari FKUB sangat menentukan terwujudnya kerukunan dan terhindarnya konflik atau perselisihan. Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam Peraturan Bersama tersebut terbatas pada perselisihan pendirian rumah ibadah. Bagaimana jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan keyakinan dan siar agama?. Apapun permasalahan yang terjadi berkaitan konflik umat beragama, maka FKUB memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam menyelesaikan terjadinya konflik dan permasalahan agama.
Secara umum substansi yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, agar saling hidup berdampingan secara tenteram, tertib, damai dan rukun yang merupakan akar ketenteraman dan ketertiban secara nasional. Namun demikian membawa konsekuensi yuridis yang perlu dikaji, antara lain:
a. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.
b. Peraturan Menteri (reglemen menistriele) merupakan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
c. Beleidsregel tidak lain adalah freies ermessen dalam wujud tertulis dan dipublikasikan ke luar dan diberi label “peraturan” bagaikan kaidah hukum, namun demikian cakupan penggunaannya hanya pada sebatas bestuursgebeid atau lapangan administrasi.
d. Secara teori sifat dari beleidregel tidak dapat mengikat secara umum yang lahir dari adanya freies ermessen atau kewenangan bebas, peraturan kebijaksanaan sama dengan besluit yang bersifat umum, karena itu pada dasarnya ditujukan kepada pejabat pemerintah (administrasi), oleh karena itu Peraturan Kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid tetapi lebih diarahkan pada doelmatigheid yang batu ujinya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
e. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 merupakan Peraturan Kebijaksanaan (beleidregel) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang ditujukan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai arahan teknis dalam rangka pemeliharaan umat beragama, bukan untuk masyarakat umum;

REVITALISASI SEMANGAT PANCASILA
Sekarang ini, Tunggal Ika lebih dipentingkan dari pada bhineka, artinya persamaan lebih sering dibahas daripada perbedaan-perbedaan. Hal itu justru akan memunculkan persatuan semu (pseudo-unity). Sehingga perlu penataan ulang pengelolaan keragaman budaya (managin cultural diversity) untuk mencegah disintegrasi.
Paham kerukunan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur’an dan sunah. Bahkan semua unsur melahirkan paham tersebut, inklusif dalam ajaran Al Qur’an, sehingga seorang muslim yang baik pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. Kalau anggota suatu bangsa terdiri dari beragam agama atau anggota masyarakat terdiri dari berbagai bangsa hendaknya mereka dapat menghayati firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 148: ”Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia mengadap kearah itu. Maka berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”

MENCARI MODEL KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan
berpotensi konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup
bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari ”ledakan konflik antarumat beragama yang terjadi tiba-tiba”.
1. Model Indonesia yaitu Pancasila
Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para Bapak Pendiri yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama dan
perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang.
Sebagai ideologi negara, Pancasila seakan menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia merupakan konsep ideal untuk menciptakan kerukunan aktif di mana anggota masyarakat bisa hidup
rukun di atas aras kesepahaman pemikiran. Harus diakui bahwa keberadaan Pancasila benar-benar menjadi kalimatun sawâ’ (as a model of living togetherness) bagi masyarakat Indonesia.


2. Model Perancis yaitu Laicité
Laicité atau sekularisme ala Perancis pun menjadi salah satu konsep ideal untuk menciptakan kerukunan beragama. Undang-Undang Laicité 1905 mengatur pemisahan negara dan agama di Perancis. Laicité lahir dari suatu konflik
berkepanjangan antara kalangan gerejawi yang ingin mempertahankan kuasa dan pengaruhnya dan kalangan nasionalis yang menolak keberadaan agama dalam ranah politik.
Laicité secara filosofis berarti negara sama sekali tidak mengakui apa pun bentuk agama dan kepercayaan. Tetapi, negara menjaga kebebasan beragama dan berpikir, karenanya negara menjaga para pemeluknya, kitab suci, dan simbol.
Negara melindungi setiap pemeluk agama bukan karena nilai metafisik agama tersebut, tapi karena negara harus melindungi kebebasan beragama masing-masing orang agar hak-hak mereka tidak dilukai.

3. Perbedaan Model Pancasila dengan Laicité
Pancasila dan Laicité pada prinsipnya sama sebagai ideologi dan falsafah negara untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Tetapi, di dalam kesamaan itu ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup tajam.
Pertama, di Perancis kehidupan agama merupakan wilayah pribadi. Ia tidak boleh masuk ke dalam wilayah publik. Sedangkan di Indonesia, agama menjadi wilayah publik. Agama dibicarakan di mana saja dan kapan saja. Tidak jarang
ibadah yang bersifat sangat pribadi menjadi urusan pemerintah.
Kedua, di Perancis orang tidak beragama, bahkan ateis sekalipun diakui haknya untuk hidup di dalam negara. Sementara di Indonesia, ateis tidak mempunyai hak hidup. Jangankan ateis, orang kepercayaan atau penganut agama leluhur pun tidak diakui.
Ketiga, di Perancis negara netral terhadap agama dalam masalah keuangan. Negara tidak membiayai kepentingan agama dan mengatur urusan peribadatan. Di Indonesia, negara membiayai acara keagamaan dan pembangunan tempat
ibadah, bahkan mengatur urusan peribadatan.

4. Model Pancasila Indonesia dengan Negara-negara Muslim
Jika dibandingkan dengan Perancis, Indonesia memang bukan murni negara sekuler. Namun demikian, untuk konteks negara Muslim, Indonesia menjadi negara yang sangat ideal dalam kerukunan antarumat beragama karena memiliki satu falsafah hidup bernegara, yaitu Pancasila. Negara-negara Muslim lainnya tidak mempunyai model seperti Indonesia.
Negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Iran, Yaman, Sudan, Pakistan, dan Banglades menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi negara; tidak mengakui keberadaan agama lain; non-Muslim menjadi warga negara kelas dua; syariat Islam sebagai hukum nasional, dan murtad dihukum mati. Negara-negara muslim, seperti Jordania, Mesir, Suriah, Tunisia, Maroko, Palestina, Aljazair, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan terkadang ideologi lainnya; Islam sebagai agama negara,
tetapi agama lain diakui; non-Muslim diakui hak-haknya; hukum nasional dan hukum Islam diterapkan; dan murtad dihukum sebagai tindak pidana.
Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara; 6 agama resmi negara; kedudukan warga negara tidak ditentukan oleh agama; hukum nasional yang berlaku; dan murtad bukan tindak pidana. Dari perbandingan sepintas ini tampak bahwa Indonesia merupakan model negara Muslim par execellence dalam kerukunan hidup antarumat beragama.

PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU
Potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hasil yang dapat dipetik: umat minoritas dapat menikmati kenyamanan ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritual dari umat mayoritas (Islam) tanpa lenyap sebagai minoritas.
Sayangnya, dalam satu dasawarsa belakangan ini, Pancasila sering disalahartikan, dipandang sebelah mata, dan terancam oleh ideologi-ideologi transnasional, baik yang berjubah agama maupun ekonomi. Lalu, siapa yang peduli terhadap Pancasila?
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi dasar utama dalam menciptakan kerukunan. Dalam pilar bangsa, Pancasila menduduki posisi pilar pertama yang kemudian dilanjutkan dengan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai pilar menuju kea rah kerukunan umat beragama?
Suatu dialog antaragama adalah sama dengan dialog tentang keselamatan (salvation atau salamah) yang dicita-citakan masing-masing agama. Bila keselamatan dituntut oleh tiap agama, dan karena keselamatan selalu tidak mentoleransi usaha yang merugikan kesemalatan orang lain, maka sebetulnya apa pun cara yang diajarjan suatu agama untuk mencapai keselamatan, maka tujuan itu sendiri akan menjaga agar cara yang ditempuh jangan sampai merugikan keselamatan orang lain.
Jika demikian, maka adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyebaran agama, pendirian rumah ibadah dan bantuan asing memang ditujukan untuk mengatur cara menuju keselamatan itu. Tetapi jika aturan dalam rangka keselamatan itu tidak dilaksankan dengan penuh kesadaran, maka justeru akan menjadi sumber konflik baru. Karena itu sangat diperlukan kesadaran itu, dan dalam kerangka itu pemerintah sebagai pemimpin formal dan tokoh-tokoh agama sebagai pemimpin non-formal memiliki tanggung jawab yang besar. Pemerintah perlu menegakkan peraturan yang ada dan mendorong terciptanya suasana kerukunan, sedangkan tokoh-tokoh agama perlu menyadari bahwa mereka itu sendiri bisa menjadi sumber konflik yang sangat potensial. Setiap gerakan protes (protest movement) tidak akan terjadi tanpa munculnya seseorang atau beberapa orang yang mampu memanipulasi atau mentransformasi keluhan massa ke dalam bentuk gerakan protes. Tentu saja, peranan semacam itu hanya bisa dilakukan setidak-tidaknya oleh lapisan menengah, seperti tokoh-tokoh agama, dalam komunitas tersebut. Gerakan tersebut bisa berwarna lunak seperti pergunjingan dan kecurigaan atau berwarna keras seperti pengrusakan rumah ibadah atau bahkan penganiayaan.
Dengan demikian, ada empat hal yang perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Pertama ialah usaha pemahaman terhadap ajaran agama secara menyeluruh dan tepat, dan menghindarkan distorsi historis akibat pengalaman pahit di masa-masa yang lalu. Pemahaman seperti ini harus ditransformasikan ke dalam sikap massa. Kedua ialah usaha untuk menghindari penyalahgunaan agama untuk kepentingan "tertentu" dan pengkaitan dengan faktor lain yang potensial menjadi sumber ketegangan, misalnya ketimpangan sosial. Yang ketiga ialah usaha untuk melakukan kerjasama dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan. Yang keempat ialah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing umat, karena diharapkan pendidikan yang baik akan mengantarkan lahirnya masyarakat yang beradab, ramah, jujur, adil, manusiawi, berwawasan luas dan mampu berfikir rasional dan obyektif.

PENUTUP/KESIMPULAN
1) Warga Negara Indonesia diwajibkan memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama berarti bebas untuk memilih salah satu agama dan cara beribadat yang dianut dalam agama tersebut, bukan bebas untuk tidak beragama;
2) Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah agama atau kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam PNPS No. 1 Tahun 1965 yang ditetapkan menjadi UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang;
3) Rasa toleransi beragama dalam arti saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai dan saling menjaga kerjasama antar umat beragama menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup yang tenteraman, tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat mendambakan peran sentral FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
4) Keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka menbangun kerukunan umat beragama yang memiliki keyakinan, dan syariat yang berbeda dan merukan pedoman tehnis bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama;
5) Peraturan Bersama Menteri yang dikeluarkan merupakan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) sebagai fungsi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak bersifat mengikat secara umum;
6) Peraturan Bersama Menteri tidak bertentangan dengan Konstitusi maupun HAM.

REKOMENDASI
1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB perlu dibentuk di tingkat nasional;
2) Substansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 dimaksud perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Bagikan Artikel ini ke Facebook