E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Peran Kelembagaan Masyarakat

Dibaca: 353 kali, Dalam kategori: Pemerintahan, Diposting oleh: Drs. H. UTAWIJAYA, MM lihat profil
pada tanggal: 2016-07-28 15:17:47 wib


PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DALAM MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN SYARI’AH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Oleh:
KH. Dr. Utawijaya Kusumah, MM


ACUAN DASAR
Kabupaten Tasikmalaya mempunya Visi: "Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/ Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025". Penjabaran dari Visi tertuang dalam Misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri; (2) Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis; (3) Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance); (4) Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari.
Menurut hemat penulis, salah satu wujud upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan cara mendorong masyarakat Kabupaten Tasikmalaya agar perilaku kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan cara seperti ini berarti Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai misinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih belum mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam secara kaaffah di dalam kehidupannya. Sebagai contoh masih banyak pemotongan hewan seperti ayam di pasar-pasar yang belum sesuai syar’i, karena umumnya kematian ayam tidak disebabkan karena dipotong lehernya, akan tetapi mati disebabkan karena dimasukkan ke dalam air panas yang dituangkan di dalam drum. Kemudian masalah penetapan arah kiblat shalat di hotel-hotel, mushola, masjid, restoran, pasar, dan lainnya masih belum terukur secara syar’i melalui Badan Hisab Ru’yat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan. Persoalan lainnya adalah ukuran timbangan atau meteran pada Pom Bensin, Heuler (Penggilingan Padi), dan lainnya yang kebanyakan belum ditera secara syar’i. Belum lagi adanya beberapa makanan, minuman, obat-obatan yang dijual ditengah-tengah masyarakat masih meragukan kehalalannya. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan kehidupan lainnya yang perlu dibaca menurut syari’at Islam.
Di sinilah sesungguhnya pentingnya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendorong masyarakatnya mengiplementasikan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan. Dengan upaya ini diharapkan Pemda Kabupaten Tasikmalaya dapat mencapai target visi misinya newujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri.
Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mendorong peran partisipasi aktif secara kelembagaan agar bersama-sama memotivasi, membina, mengawasi, meluruskan, dan mengarahkan masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam syari’at Islam. Sebab, pelaksanaan nilai-nilai syari’ah Islam secara pribadi dan individu sudah dijalankan dengan baik walaupun belum merata.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, upaya mendorong tumbuhnya peran kelembagaan masyarakat tidaklah sulit. Sebab selama ini sudah ada lembaga-lembaga yang berperan secara fungsional membina nilai-nilai hidup kesyari’atan Islam, misalnya: Kementerian Agama, MUI, BHRD, FKUB, BP4, dan kelembagaan lainnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana menggerakkan secara partisipatif peran kelembagaan tersebut?
Nah, Kementerian Agama sebagai instansi vertikal memiliki kontribusi positif untuk membantu Pemerintah Daerah mewujudkan cita-citanya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai relligius Islam di dalam kehidupannya. Sebab, Kementerian Agama telah memiliki Unit Kerja yang bernama Seksi Penyelenggara Syari’ah atau Pembinaan Syari’ah. Melalui PMA Nomor 13 Tahun 2012 pasal 393 ayat (2), Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Unit Kerja Seksi Penyelenggara Syari’ah.
Berdasarkan pasal 395 ayat (1) PMA Nomor 13 Tahun 2012, Seksi Penyelenggara Syari’ah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syari’ah. Dengan TUPOKSI inilah diharapkan Kementerian Agama melalui Seksi Penyelenggara Syari’ah akan mampu mendorong terwujudnya akselerasi pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Kehadiran Seksi Penyelenggara Syari’ah secara substantif diharapkan mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait mewujudkan pencapaian visi misi Pemerintah Daerag Kabupaten Tasikmalaya, seperti: MUI, BHRD, BPOM, FKUB, BAZNAS, Perbankan Syari’ah, dan lainnya. Melalui upaya ini diharapkan akan terwujud peran kelembagaan dari masing-masing lembaga terkait. Peran yang diharapkan agar tercapai visi misi Pemda Kabupaten Tasikmalaya adalah peran kelembagaan. Bentuknya adalah berwujud pembentukan lembaga baru yang bertugas mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang sudah ada. Melalui upaya ini nilai-nilai syari’ah Islam khususnya aspek Ibadah Syari’ah (bukan Jinayah Hududiyah), dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

SEJARAH PERAN KELEMBAGAAN SYARI’AH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Peran para Bupati dalam pelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam bisa dilihat dari sejarah berdirinya Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya berdiri sejak tanggal 21 Agustus tahun 1111 atau tanggal 13 Bhadrapada tahun Saka 1033. Artinya, Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2013 ini sudah berusia 902 tahun. Sudah sangat tua sekali.
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mengalami tiga periodesasi pemerintahan, yaitu: Pemerintahan Kebatharaan, Pemerintahan Kerajaan, dan Pemerintahan Modern.
Pemerintahan Kebatharaan dipimpin oleh para Bathara, yaitu para pemimpin keturunan dewa dengan kesaktian tertentu. Pemerintahan Kebatharaan Tasikmalaya berpusat di Galunggung. Makna Galunggung adalah GALIH NU AGUNG, artinya Galih yaitu inti atau pusat, dan Agung artinya kemuliaan, keunggulan, dan lainnya. Dengan demikian, makna GALUNGGUNG adalah pusat atau inti kemuliaan, keagungan, kedigdayaan, kejawaraan, kekuasaan, dan lainnya.
Pemerintahan Kebatharaan Galunggung berlangsung selama 6 (enam) periode kebatharaan. Raja Galunggung pertama adalah BATARA SEMPLAK WAJA, BATARA KUNCUNG PUTIH, BATARA KAWINDU, BATARA WASTUHAYU, dan BATARI HYANG (Ratu). Raja ini adalah sesepuh dari para raja Kerajaan Galuh. Oleh karena itu, Raja Galuh dianggap syah apabila memperoleh restu dari Raja Galunggung saat itu.
Pemerintahan Kebatharaan kemudian mengalami perubahan menjadi Kerajaan. Raja pertama Galungggung adalah seorang Ratu Galunggung bernama BATARI HYANG. Ia adalah keturunan Bathara Galunggung yang terakhir. Ia memiliki kesaktian yang luar biasa dengan senjata utama yang sangat ampuh berupa CEMETI. Kerajaan ini mulai berdiri tanggal 21 Agustus tahun 1111 atau tanggal 13 Bhadrapada tahun Saka 1033. Tanggal inilah yang dijadikan kesepakatan resmi berdirinya Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya hingga sekarang. Sejarah ini didasarkasn atas temuan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda ng Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.
Setelah masa Kebatharaan stagnan, muncul pemerintahan baru dengan menggunakan nama TASIKMALAYA. Nama ini muncul pada masa pemerintahan SUKAPURA. Sukapura dahulunya bernama Tawang atau Galunggung, sering juga disebut Tawang-Galunggung. Tawang berarti sawah atau tempat yang luas terbuka. Penyebutan Tasikmalaya menuncul setelah Gunung Galunggung meletus sehingga wilayah Sukapura berubah menjadi Tasik (danau, laut) dan Malaya dari kata MA LAYAH yang bermakna NGALAYAH (bertebaran/berlimpah) atau deretan pegunungan di pantai Malabar (India). Tasikmalaya mengandung arti keusik ngalayah, bermakna banyak pasir di mana-mana.
Pemerintahan Sukapura merupakan system pemerintahan modern. Pemerintahan Sukapura berkedudukan di Sukakerta dengan Ibukota Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah SRI GADING ANTEG yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sezaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.
Islam mulai masuk di Tasikmalaya pada masa Pemerintahan Sukapura yang dipimpin oleh PRABU SURAWISESA. Saat itu pengaruh ajaran Prabu Siliwangi Pajajaran mulai terdesak atau hilang oleh pengaruh gerakan dakwah SUNAN GUNUNG DJATI atau SYEKH SYARIF HIDAYATULLAH atau FALATEHAN atau FATAHILAH yang merupakan raja Islam pertama di Jawa Barat Pasundan di Cirebon. Sejak tahun 1528 Sunan Gunung Djati menyebarkan agama Islam ke tanah Pasundan. Pemerintahan Sukapura yang dulu dikuasai Kerajaan Pajajaran mulai masuk Islam dan melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran dan bergabung dengan Cirebon. Kemudian Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan masuk Islam melalui Sunan Gunung Djati atas prakarsa Syekh Haji atau Syekh Abdul Muhyi yang merupakan utusan Sunan Gunung Djati. Para pemimpinnya bergelar Syekh, Penghulu, dan Qodi. Namun ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602 M dengan kekuatan VOC (Vrenigde Ost Indische Company), istilah-istilah tersebut dirubah menjadi Bupati.
Bupati Sukapura/Sukakerta pertama yang diangkat oleh Belanda adalah WIRAWANGSA dengan gelar WIRADADAHA I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.
Pemerintahan Wirawangsa diganti oleh pemerintahan R.T. SURIALAGA (1813-1814). Pada masa ini ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berrdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.
Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya terutama oleh Bupati Tatang Farhanul Hakim lebih diperkuat berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.
Adapun sejarah Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
1. Raden Ngabehi Wirawangsa, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha I dipanggil Dalem Pasir Beganjing, berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja, (1641-1674).
2. Raden Djajamanggala, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha II dipanggil Dalem Tamela, berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja, (1674).
3. Raden Anggadipa I, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha III dipanggil Dalem Sawidak, berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja, (1674-1723).
4. Raden Subamanggala, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha IV dipanggil Dalem Pamijahan, berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja, (1723-1745).
5. Raden Secapati, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha V dipanggil Dalem Srilangka, berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja, (1745-1747).
6. Raden Jaya Anggadireja, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VI dipanggil Dalem Siwarak, (1747-1765), berkedudukan di Leuwiloa, Sukaraja.
7. Raden Djayamanggala II, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VII dipanggil Dalem Pasirtando, (1765-1807), berkedudukan di Empang, Sukaraja.
8. Raden Anggadipa II, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII dipanggil Dalem Sepuh, (1807-1837), berkedudukan di Manonjaya.
9. Raden Tumenggung Danudiningrat, (1837-1844), berkedudukan di Manonjaya.
10. Raden Tumenggung Wiratanubaya, dipanggil Dalem Sumeren, (1844-1855), berkedudukan di Manonjaya.
11. Raden Tumenggung Wiraadegdana, dipanggil Dalem Bogor, (1855-1875), berkedudukan di Manonjaya.
12. Raden Tumenggung Wirahadiningrat, dipanggil Dalem Bintang, (1875-1901), berkedudukan di Manonjaya.
13. Raden Tumenggung Prawirahadingrat, (1901-1908), berkedudukan di Tasikmalaya.
14. Raden Tumenggung Wiratanuningrat, (1908-1937), berkedudukan di Tasikmalaya, di masa pemerintahan ini tepatnya 1 Januari 1913 Kabupaten Sukapura diganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati Wiratanuningrat mempunyai putra-putri 19 orang, yaitu: (1). Nyi R. Roekiah; (2) Nyi R. Tarqijah; (3) Rd. Djaelani; (4) Nyi R. Soehaemi; (5) Nyi R Siti Fatmah Koeraesin; (6) R. Achmad Moh. Harmaen; (7) R. Moh. Ali; (8) R. Moh. Fatah Djoebaedi; (9) R. Moh. Hasan Rahmat; (10) R. Moh. Husein Rahmat; (11) Nyi R. Djoebaedah; (12) Nyi R. Siti Rahmah; (13) Nyi R. Koerniasih; (14). Rd. Abdul Kadir; (15) Nyi R. Siti Roekiah; (16) R. Abdoel Moehjidin; (17) R. Abdoellah; (18) R. Sapei; dan (19) R. Abdoellah Solichin.
Setelah kepemimpinan Bupati Wiratanuningrat, Pemerintahan Bupati Tasikmalaya dilanjutkan oleh para penerusnya, di antaranya:
1. Raden Tubagus Abas Wilagasomantri (1948-1951).
2. Raden Priatnakusumah (1951-1957)
3. Raden Ipung Gandapraja (1957-1958)
4. Raden Memed Supartadiredja (1958-1966)
5. Kol. Inf. Husen Wangsaatmadja (Februari 1966 – 14 Februari 1974)
6. Drs. H. Kartiwa Suryasaputra (14 Februari 1974 – 5 Maret 1976)
7. Kol. Inf. A. Benyamin (5 Maret 1976 – 5 Maret 1981)
8. Kol. Inf. H. Hudly Bambang Aruman (5 Maret 1981 – 8 Maret 1986)
9. Kol. Inf. H. Adang Roosman, SH (8 Maret 1986 – 8 Maret 1991)
10. Kol. Inf. H. Adang Roosman, SH (8 Maret 1991 – 8 Maret 1996. (Kembali ditunjuk untuk yang kedua kalinya).
11. Kol. Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata (tahun 1996 – 2001). Berdiri Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
12. Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd. (tahun 2001 – 2006).
Beliaulah Bupati Pertama yang dipilih oleh rakyat melalui PEMILU. Karena di masa beliau adalah Era Reformasi yang mana para Bupati yang terpilih tidak lagi ditunjuk oleh Gubernur dan tidak harus dari kalangan Militer, namun rakyat sipil pun dapat menduduki jabatan Bupati. Di bawah kepemimpinan Beliau Pemerintahan Kota Administratif Tasikmalaya resmi menjadi Kotamadya Tasikmalaya. Pembentukan Pemerintahan Kota ini untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sebagai PJ Walikota Tasikmalaya adalah Drs. H. Wahyu Suradiharja.
13. Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd. (dari tahun 2006 -2011). Kembali dipilih untuk yang kedua kalinya. Di masa beliaulah Pemerintahan Kebupatian pindah ke daerah Singaparna, dekat dengan Gunung Galunggung, kembali ke asalnya dahulu ketika zaman kerajaan.
14. H. Uu Ruzhanul Ulum, terpilih menjadi Bupati Tasikmalaya pada masa sekarang melalui PILKADA (Pemilihan kepala daerah) dan menjabat dari tanggal 8 Maret 2011-2016.

Bupati Wiratanuningrat merupakan Bupati tersohor, disegani masyarakat. Beliau paling dekat dengan masyarakat. R.A.A Wiratanuningrat menjadi bupati selama 29 tahun yakni dari tahun 1908-1937. Ia adalah putra Bupati Sukapura Raden Rangga Wiratanoewangsa, Patih Manonjaya. Ia dilahirkan pada tanggal 19 Febuari 1878, di Nanggrang, wilayah Taraju. Ibunya bernama R. Ajoe Ratna Puri. Putri sulung dari Kg. Dalem Tumenggung Aria Prawira Adiningrat (Dalem Aria), bupati ke XIII Sukapura, cucu Kg. Dalem Adipati Wiraadegdaha (Dalem Bogor), buyut Kg. Dalem Tumenggung Danoeningrat bupati IX Sukapura. Istri beliau, bernama Rd. Ayoe Radja Pamerat, dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1893. Ibunya bernama R. Ayoe Tedja Pamerat, putri R. Djajadiningrat, pensiunan Wedana Jampang Sukabumi; cucu Kg. Dalem Adipati Martanagara, bupati Bandung; buyut Kg. Dalem Koesoemahjoeda, wilayah Kabupaten Sumedang.
Nama Kg. Dalem Adipati Wiratanoeningrat ialah Aom Saleh. Sepeninggal Kg. Ibu, pada usia 8 bulan, beliau diasuh oleh eyang sepupu, Kg. Dalem Adipati Wirahadiningrat (Dalem Bintang) bupati ke XIII Sukapura, sewaktu usianya 8 tahun pada saat ayahnya Kg. Dalem Aria menjadi wedana di Jampang Wetan, disekolahkan disekolah Belanda di Sukabumi selama 2 tahun, kemudian dipindahkan kesekolah Belanda di Bogor.
Bupati Wiratanuningrat adalah Bupati Tasikmalaya ke XIV dari Tahun 1908 – 1937. Setelah wafatnya Kg. Aria, yang menjabat sebagai Bupati Sukapura pada tanggal 23 Agustus 1908, adalah putra sulungnya yang bernama R.A. Wiratanoeningrat. Pada masa Bupati Wiratanungirat mulai diadakan perubahan-perubahan mendasar, termasuk melakukan pemekaran wilayah kekuasaannya, di antaranya adalah Bupati Sukapura, menjabat Sebagai Wedana wilayah Ciheulang Sukabumi, Asisten Wedana Ujungberung.
Jasa Bupati Wiratanuningrat dalam pelembagaan masyarakat guna melaksanakan syari’at Islam adalah dibentuknya perkumpulan yang bernama IDHARU BIATIL MULUKI WAL UMARO, yang artinya tunduk pada pimpinan, patuh pada pemerintah serta jajarannya. Anggota dari perkumpulan tersebut ada 1.350 kyai, belum termasuk lagi yang bukan golongan kyai. Perkumpulan ini bertugas menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam. Namun perkumpulan ini mengalami perlawanan, terutama dari para kyai pesantren.
Saat itu perkumpulan Idharu Biatil Mulukil Wal Umaro membentuk perkumpulan sebagai anak organisasinya, yaitu PERKOEMPOELAN GOEROE NGAJI atau disingkat PGN pada 1926. Bupati Tasikmalaya saat itu RAA Wiratanuningrat menjadi sponsor utama kelahirannya. Saat itu masyarakat Tasikmalaya beranggapan bahwa munculnya PGN lebih berorientasi mengakomodir kepentingan Bupati saat itu. Namun secara umum kegiatan PGN dicurahkan ke dalam aktifitas-aktifitas non-politik. Dalam pemikiran keagaamaan, PGN dapat dikatakan cenderung konservatif. Beberapa tokoh terkemukanya, seperti KH. M. Sudjai dan KH. M. Fachroedin adalah birokrat agama (penghulu) yang mempunyai hubungan dekat dengan para pejabat, termasuk Bupati Wiratanuningrat.
Gerakan perkumpulan PGN ini kemudian mendapat perlawanan dari kalangan NU. Sebagaimana diketahui, beberapa kyai pesantren mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) cabang Tasikmalaya pada 1928. Dengan munculnya NU di Tasikmalaya, maka gerakan peran kelembagaan agama Islam dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam mengalami dinamika. NU menjadi penyeimbang gerakan keagamaan yang diperankan oleh PGN saat itu. Para kyai NU yang berasal dari pesantren tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Mereka lebih cenderung mengkritisi kebijakan-kebijakan Bupati dalam bidang keagamaan Islam saat itu.
Ada beberapa isu kontroversial saat itu yang menjadi polemik dalam masalah peran kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dan syari’at Islam, terutama antara PGN dan NU, diantaranya adalah isu tentang “ulil amri” pada paruh pertama 1930-an. Juru bicara terkemuka PGN saat itu, KH. H. FACHROEDDIN berpendapat bahwa pemerintah kolonial dapat dipandang sebagai ulil amri dalam pengertian syar’i; artinya ia adalah pemerintahan yang sah dan ummat Islam wajib mematuhi segala kebijakannya, sekalipun ia fasiq dan jahil, berbuat maksiat dan munkar, dan sekalipun ia kafir, selama tidak menyuruh berbuat haram. Pendapat ini ditentang oleh kyai-kyai NU, terutama melalui juru bicara terkemukanya, SOETISNA SENDJAJA, seorang guru dan pengurus Paguyuban Pasundan yang direkrut menjadi Ketua Tanfidziyah NU. Menurut Soetisna Sendjaja, pemerintah kolonial bolehlah dipandang sebagai ulil amri, tetapi bukan dalam pengertian syar’i (agama), melainkan siyasi (politik). Ini artinya, pemerintah kolonial adalah syah, tetapi statusnya tetaplah penguasa asing yang hanya berkuasa secara politik, sementara dalam bidang-bidang di luar itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk mengatur masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan.
Isu lainnya adalah masalah tentang Dewan Agama. Pendapat Soetisna Sendjaja semakin keras ketika pada 1935 muncul kontroversi seputar keberadaan Dewan Agama (raad agama) yang diketuai kepala penghulu (hoofd-penghulu) Tasikmalaya. Saat itu, Soetisna Sendjaja mengkritik Dewan Agama yang kebetulan didominasi oleh kyai-kyai PGN karena dipandang terlalu jauh mencampur urusan keagamaan ummat sehari-hari. Soetisna Sendjaja berpendapat bahwa ada banyak permasalahan agama yang cukup diselesaikan oleh masyarakat sendiri, terutama oleh kyai-kyai lokal yang hidup sehari-hari dengan masyarakat. Seperti soal pernikahan, cukuplah diselenggarakan menurut tata cara syari’at Islam, tanpa harus melibatkan kantor dewan agama yang biasanya bertele-tele dan pasti harus mengeluarkan biaya cukup tinggi. Pendapat ini segera saja menuai kritik dari kyai-kyai yang tergabumg dalam PGN, yaitu para penghulu dan birokrat-birokrat agama. Menurut mereka, dewan agama adalah bagian dari ulil amri yang harus dipatuhi oleh ummat, karena otoritas ia bukan hanya bersifat politik (siyasi) tertapi juga syar’i. Ini artinya, orang yang tidak mematuhi peraturan dewan agama dihukumi berdosa.
Selain itu, isu tentang kewajiban membaca doa untuk Bupati setelah khotbah Jum’at menjadi kontroversi sengit antara NU dan PGN. Kyai-kyai PGN menghimbau para khatib agar membacakan doa bagi keberhasilan Bupati Tasikmalaya pada masa itu, RAA Wiratanuningrat. Himbauan ini ditentang oleh kyai-kyai NU karena dipandang tidak ada dasar hukumnya yang jelas.
Kontroversi lain muncul di awal 1935 tentang penetapan awal 1 Ramadhan dan 1 Syawal (hari lebaran). Kyai-kyai PGN mendasarkan diri pada metode rukyat, yaitu metode penentuan tanggal dengan cara melihat langsung bulan; kyai-kyai NU mendasarkan diri pada metode hisab, yaitu metode penentuan tanggal dengan menggunakan teknik hitungan tertentu yang telah digariskan dalam kitab-kitab kuning. Pihak penghulu sebagai otoritas resmi keagamaan menetapkan tanggal 1 Syawal 1353 H pada hari Kamis, sementara NU menetapkannya pada hari Jum’at. Menanggapi hal ini, kyai-kyai PGN menuduh NU sebagai pihak yang hendak mengacaukan ketertiban, karena memang masyarakat pada waktu itu dibuat resah dengan perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal yang merupakan hari lebaran itu. Pihak NU tidak menerima tuduhan ini dengan berargumentasi bahwa metode hisab mempunyai dasar hukum yang kuat dalam kitab-kitab kuning, sekaligus mengatakan bahwa perbedaan penentuan hari lebaran merupakan sesuatu yang wajar.
Kesimpulannya, sikap dan pendapat kyai-kyai PGN yang dipandang selalu pro-pemerintah membuat kyai NU menyebut mereka dengan nama Idhar, semacam konotasi tercela yang merupakan penggalan pendek dari idharu bi’atil muluki wal ‘umara, artinya memperlihatkan pengakuan dan ketundukan pada penguasa. Namun kontroversi tersebut tidak menimbulkan tindakan kekerasan fisik. Sebab, kontroversi itu berkisar pada tataran pemikiran yang dituangkan dalam tulisan-tulisan. Saat itu masing-masing memiliki majalah. Pers Islam pada masa itu berkembang pesat, sesuatu yang tidak pernah terulang pada masa-masa berikutnya. NU mempunyai majalah Al-Mawa’idz, sementara PGN mempunyai majalah Al-Imtitsal. Selain Al-Mawa’idz dan Al-Imtitsal, ada Al-Moechtar dan Al-Mancoer. Bahkan, apa yang disebut media atau pers umum pun, seperti Sipatahoenan milik Paguyuban Pasundan, Langlajang Domas, Kawan Kita, Ksatrya, dan Pera Expres, pada kenyataannya seringkali memuat berita dan artikel yang membahas isu-isu keislaman. Namun percetakan media tersebut dilakukan oleh penganut Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah yaitu milik Haji Sobari. Disamping itu dicetak pula oleh percetakan Pemandangan Drukkerij milik R.H.O. Djunaidi, seorang pengusaha asal Manonjaya yang juga mempunyai hubungan dekat dengan tokoh-tokoh gerakan Islam DI/TII.
Berdasarkan informasi sejarah Tasikmalaya tersebut di atas, jelas bahwa ajaran Islam masuk ke Tasikmalaya terjadi pada masa kepemimpinan Pemerintahan Prabu Surawisesa sebelumnya munculnya istilah Bupati. Pada masa itulah nilai-nilai ajaran Islam diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat dengan bimbingan dakwah dari Sunan Gunung Djati dan Syekh Abdul Muhyi. Namun setelah pengaruh Belanda masuk ke Tasikmalaya, nilai-nilai ajaran Islam mulai mengalami pasang surut. Namun pengamalan ajaran Islam masih terus berlanjut kendatipun menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Keadaan ini terus berlangsung hingga periode Bupati-bupati Tasikmalaya. Dan, peran Bupati T. Farhanul Hakim tidak bisa dianggap remeh. Sebab, pada masa Pemerintahan Bupati T. Farhanul Hakim (tahun 2001-2011) mulai adanya upaya mendorong peran partisipasi masyarakat secara kelembagaan. Pada masa ini muncul wacana Perda Syari’at Islam dengan beberapa implementasinya di lapangan.

URGENSI PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Berdasarkan uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa peran kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam ditengah kehidupan sudah berjalan dengan baik sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Mulai dari perintisan pada masa Pemerintahan Kerajaan Prabu Surawisesa, kemudian dilembagakan oleh Wiratanuningrat, dan diformalkan oleh Tatang Farhanul Hakim hingga saat ini.
Penulis menilai, bahwa peran kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam secara formal dimulai pada pasa Bupati Tasikmalaya Wiratanuningrat, terutama sejak surutnya pengaruh pengaruh Syarikat Islam (SI) di Tasikmalaya. Setelah pengaruh SI yang cenderung ke arah politik (siyasi) mulai surut, maka mulailah peran kelembagaan Islam masyarakat muncul. Gerakan peran kelembagaan masyarakat dimulai pada tahun 1920-an. Gerakan peran kelembagaan ini lebih bersifat sosial keagamaan.
Sebagaimana dijelaskan di atas, saat Pemerintahan Bupati Wiratanuningrat didirikan perkumpulan kyai bernama PERKOEMPOELAN GOEROE NGAJI atau disingkat PGN pada 1926. Bupati Tasikmalaya saat itu RAA Wiratanuningrat menjadi sponsor utama kelahirannya. Perkumpulan itu kemudian mendirikan Perkumpulan Guru Ngaji (PGN) yang merupakan kumpulan para kyai atau ustadz yang mendukung kebijakan Bupati saat itu.
PGN ini kemudian mendapat perlawanan dari Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama (NU) cabang Tasikmalaya berdiri pada tahun 1928. Dengan munculnya NU di Tasikmalaya, maka gerakan peran kelembagaan agama Islam dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam mengalami dinamika. NU menjadi penyeimbang gerakan keagamaan yang diperankan oleh PGN. Para kyai NU yang berasal dari pesantren tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Mereka lebih cenderung mengkritisi kebijakan-kebijakan Bupati dalam bidang keagamaan Islam saat itu.
Dinamika pelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan syari’at Islam dalam kehidupan sebagaimana dicontohkan oleh PGN dan NU walaupun sengit, tetapi tetap menjaga stabilitas keamanan dan tidak menimbulkan anarkis. Inilah contoh yang harus diteladani oleh generasi kita sekarang. Artinya, walaupun terjadi pertarungan pemikiran secara sengit, akan tetapi para kyai dan masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan.
Atas dasar itu, pada masa mendatang perlu menata ulang peran kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Penataan ulang ini bukan berarti mengulang kembali gerakan Islam menjadi partai Islam; atau bukan gerakan memformalkan syari’at Islam melalui peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana menggerakkan masyarakat secara kelembagaan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Islam dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat Islam dan non Islam. Pada tataran ini berarti saat ini perlu menggerakkan kembali atau aktualisasi peran kelembagaan Islam dalam menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam secara baik dan benar. Artinya, peran MUI, BHRD, BAZNAS, FKUB, Ormas Islam, Pesantren, dan lainnya, perlu dikoordinasikan secara utuh dalam perannya masing-masing. Upayanya bisa melalui pembentukan semacam lembaga pengkoordinasian semacam LPS (Lembaga Penyelenggaraan Syari’ah) dengan menitikberatkan perannya pada aspek Fikih Ibadah, bukan pada Fikih Jinayah. Artinya, pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah dilaksanakan secara pribadi dan individu tersebut tidak perlu dilembaga secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Konsepnya adalah bahwa peran kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam perlu memperhatikan lima prinsip dasar syari’ah (kulliyatul khams syari’ah), yaitu: jaminan atas jiwa seseorang dari penindasan dan kesewenang-wenangan (hifdz al-nafs), perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara rasional (hifdz al-‘aql), perlindungan atas harta benda sebagai hak milik (hifdz al-mâl), jaminan atas kepercayaan dan agama yang diyakini (hifdz al-dîn), dan jaminan atas kelangsungan hidup dan profesi (hifdz al-nasl wa al-‘rdl).
Implementasi prinsip-prinsip dasar syari’ah sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam di Tasikmalaya guna mencapai visi misi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah: "Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/ Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025". Penjabaran dari Visi tertuang dalam Misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri; (2) Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis; (3) Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance); (4) Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari.
Atas dasar itu, implementasinya mengarah pada peran kelembagaan masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu lebih bersifat muta’addi bil bâ, artinya pelaksanaan syari’at Islam harus concern dengan nilai-nilai Islam serta memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah (al-syurâ), kebebasan (al-hurriyyah), keadilan (al-‘adalah), dan persamaan derajat (al-musawah). Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat akan harmonis dengan dasar Negara Indonesia Pancasila melalui sila-silanya, yaitu: tauhid (Sila Pertama), toleransi (Sila Kedua), ukhuwah (Sila Ketiga), musyawarah (Sila Keempat), dan keadilan (Sila Kelima). Inilah cita-cita dan harapan adanya mengaktualisasi peran kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam di Kabupaten Tasikmalaya.
Bentuknya adalah semacam lembaga atau organisasi yang bertugas menggerakkan masyarakat agar melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Hal ini tentu saja akan mudah apabila semua lembaga keagamaan masyarakat seperti MUI, BHRD, FKUB, BAZNAS, dan ormas keagamaan Islam lainnya terlibat di dalamnya secara kelembagaan dalam proses penggerakkan. Apalagi saat ini sudah ada dasar hukum yang jelas untuk melegalkan lembaga tersebut, yaitu dengan dibentuknya Seksi Penyelenggara Syari’ah oleh Kementerian Agama melalui melalui PMA Nomor 13 Tahun 2012 terutama Pasal 393 yang menegaskan perlunya pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat Islam untuk menjalankan nilai-nilai ajaran Islam.
Lembaga ini kelak dibangun atas tiga fondasi yang kokoh, yaitu:
1. People centered development (bangunan yang berpusat pada manusia)
2. Institution centered development (bangunan yang berpusat pada lembaga)
3. Value centered development (bangunan yang berpusat pada nilai)
Artinya, lembaga ini akan terdiri dari SDM pengelolanya yang handal, dan aktifnya peran lembaga pendukungnya, serta jelas nilai yang diperjuangkannya. Semoga. Amiin.



Bagikan Artikel ini ke Facebook