E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Politik Adiluhung Pesantren

Dibaca: 388 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Drs. H. UTAWIJAYA, MM lihat profil
pada tanggal: 2016-07-28 15:22:14 wib


POLITIK ADILUHUNG PESANTREN
(Pemikiran Lateral Islami Pesantren dalam Menghadapi Dinamika Politik Tahun 2014)
Oleh: H. Utawijaya Kusumah


Prolog
Saat ini umat Islam Indonesia berada di tahun 2014, yang konon tahun ini disebut juga dengan tahun “kepalsuan” yang penuh gejolak. Sebab, tahun 2014 disebut sebagai tahun “Kuda Kayu”, yakni kuda palsu, karena kuda berbentuk kayu alias “kukuda-an” (bhs. Sunda). Pada tahun ini kita akan menyaksikan beberapa gejolak, karena di tahun ini bangsa Indonesia akan menentukan nasib kepemimpinannya lima tahun mendatang melalui PILEG dan PILPRES yang sudah tentu semuanya ingin menang dan ingin menjadi yang terbaik. Niyatan seperti itu sudah pasti didasari oleh nafsu syahwat kekuasaannya.
Tanda-tanda adanya gejolak semakin kelihatan. Di awali dengan kejadian penembakan terhadap enam orang terduga teroris menjelang pergantian tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya fenomena alam seperti gunung meletus, banjir bandang, meledaknya gudang amunisi, dan merajalelanya korupsi.
Lantas, bagaimana sikap pesantren dan para kyai/ulamanya dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini? Kenapa kalangan kyai/ulama pesantren peduli terhadap situasi keadaan negara saat ini? Jawabnya adalah karena: (1) Adanya rasa takut para kyai/ulama pesantren terhadap kondisi negara yang sedang terkena badai dekadensi moral dan musibah. Innama yakhsy allâha min ‘ibâdihil ‘ulamâ (sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama); (2) Takut dengan musibah yang terjadi saat ini, seperti musibah banjir, gunung meletus, pembunuhan, kekerasan, dan lainnya.Idzâ zhaharatil fittân awil bidâ’u wa subba ashhâbi falyundziril ‘âlimu ‘ilmahu, faman lam yaf’al dzâlika fa’alaihi la’natullâhi wal malâikatihi wannâsi ajma’în (hadits ini dibacakan tertera dalam Qanun Azasi NU dan dibacakan oleh Syaikhul Akbar KH. Hasyim Asy’ari pada Muktamar NU pertama di Surabaya).
Ada alasan serius keinginan ulama/kyai pesantren tampil ke depan ditengah dinamika perubahan saat ini 2014 dan lima tahun mendatang. Pertama, pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1300, tetapi sampai saat ini pengakuan negara terhadap pesantren masih abu-abu, seperti belum adanya pengakuan negara terhadap syahadah salafiyah pesantren. Akibatnya, pesantren selalu berada “diluar” pusat kebijakan pemerintah/negara. Buktinya tidak adanya anggaran negara yang spesifik untuk pesantren, dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus tentang pesantren. Kendatipun ada aturan justru memposisikan pesantren sebagai lembaga atau satuan pendidikan non formal yang tidak menjadi pilar pendidikan nasional. Kedua, para pengelola pemerintahan atau negara tidak atau kurang memiliki driving force (daya dorong) atau niyat ikhlas untuk membesarkan pesantren sebagai landasan model pendidikan nasional. Karena yang direkrut dalam mengelola pendidikan adalah bukan orang-orang pesantren atau minimal bukan orang yang peduli terhadap pesantren. Ketiga, Pesantren dan kyai serta santrinya hanya dijadikan justifikasi untuk kekuatan kekuasaan belaka, dan tidak melibatkan pesantren/kyai dalam merencanakan kebijakan. Akibatnya Pesantren menjadi lembaga pendidikan kelas dua dibandingkan lembaga pendidikan formal sekolah/madrasah. Keempat, secara historis pesantren memiliki peran penting dalam mendirikan negara, membela negara, dan membangun negara. Kelima, maraknya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang bukan pesantren. Dan, keenam, ada upaya signifikan dari kalangan tertentu yang ingin mensekurelisasi dengan cara memisahkan pesantren/kyai dengan pemerintahan atau negara dengan cara menghalangi para kyai pesantren untuk tidak terlibat dalam urusan politik. Ini upaya menyesatkan.
Untuk menjawab persoalan ini, pesantren mendasarkan pemikirannya dengan konsep BERFIKIR LATERAL.

Pemikiran Lateral Islami
Secara umum, pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan sekedar logik (burhani), maupun tekstual (bayani), ataupun irrasional/tasawuf (‘irfani). Akan tetapi, pemikiran Lateral adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawaban solusi terhadap masalah dengan berlandaskan pada nash-nash (bayani), rasionalitas kontekstual (burhani), dan kebersihan jiwa, pemikiran, sikap sebagai seorang muslim hamba Allah atau ihsan (‘irfani). Tujuan pemikiran Lateral adalah melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lama untuk mencari dan menciptakan idea-idea baru yang solutif.
Maksudnya, pemikiran Lateral yaitu cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan, karena gagasannya langsung dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka Pemikiran Lateral Islami maksudnya adalah berfikir dengan penuh kepasrahan, ketundukan akal dalam beragama ber-dîn al-Islâm. Sebab, agama hanya berlaku bagi orang yang berakal, dan akal yang baik dalam memahami agama adalah akal yang "tunduk" (taslîm) kepada Tuhan, kepada kerasulan Muhammad dan kepada Al-Qur'an. Untuk mencapai ke-taslîm-an akal ini, manusia harus berfilsafat secara Islami, yaitu filsafat Islam dalam bentuk na'at man'ut (sifat dan yang disifati) yang bermakna Filsafat Islami yaitu ketundukan berfikir dalam mencari kebenaran yang akan menuntut dan menuntun seseorang meraih kepasrahan total kepada Tuhannya. Filsafat Islami yang dimaksud adalah ad-Dîn al-Islâm, yaitu wihdatul wujud antara Kebenaran, Kebaikan, dan Keindahan.
Pemikiran Lateral Islami adalah berfikir dengan cara memadukan unsur-unsur ‘alâmah (rasionalitas) dengan âyah (sakralitas). Karena memang, Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber rujukan berfikir tersebut mengandung unsur-unsur ‘alâmah dan âyah. Adakalanya dapat dibaca oleh akal, dan seringkali tidak terbaca oleh akal. Pemikiran Lateral Islami adalah berfikir paralel (Parallel Thinking), yaitu pemikiran yang sangat berkaitan dengan persoalan eskatologis (supra-natural), dunia yang berada di luar “sana” yang luput dari jangkauan akal (irrasional). Oleh karena itu, Pemikiran Lateral Islami adalah meta-berfikir, yaitu berfikir integratif untuk memahami RLS (Real Life System), yaitu sistem kehidupan manusia. Dalam pendekatan RLS, system kehidupan manusia terdiri dari fisik dan psikis (ragawi dan ruhani). Mereka yang disebut manusia adalah mereka yang masih memiliki gabungan dua unsur tersebut yang masih menyatu. Kalau sudah terputus atau berpisah antara kedua unsur tersebut, berarti namanya bukan manusia. Kalau tinggal jasadnya saja disebut bangkai, dan kalau tinggal ruhnya saja disebut makhluk halus alias jurig (bahasa Sunda) yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata.
Pemikiran Lateral Islami adalah meta berfikir atau Parallel Thinking yaitu berfikir wihdatul wujud. Tujuan konsep Pemikiran Lateral Islami adalah menjembatani kutub pemikiran seperti al-Jabiri (bayani, burhani, ‘irfani) post-modernisme pemikiran Islami. Pemikiran seperti ini pernah dicontohkan dalam corak pemikiran Ibnu ‘Arabi. Dalam kitabnya al-Futuhat al-Makiyah, Ibnu Arabi telah melakukan satu sintesis yang sangat berani dan kreatif serta produktif yang bermanfaat dalam menjawab persoalan sikap umat Islam saat ini.
Pemikiran Lateral Islami intinya mengintegrasikan pola pemikiran burhani, bayani, dan irfani yang akan melahirkan kepribadian yang penuh ketundukan (taslîm), yaitu dengan cara memparalelkan ketiga potensi fisik dan psikis manusia seperti sama' (pendengaran) yang rasional, bashar (penglihatan) yang rasional-empirik, dan af'idah (hati nurani) yang penuh dengan kebijakan dan kebajikan berdasarkan tuntunan Tuhan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat an-Nahl ayat 78:
وَاللهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ شَيْأً. وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاْلاَبْصرَ وَاْلاَفْـئِدَةَ. لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. ﴿النحل:٧٨﴾
“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl:78).
Pemikiran Lateral Islami akan mampu menjangkau pengetahuan yang tersembunyi berkat mukasyafah izin Allah, seperti yang tergambar dalam surat An-Nahl ayat 77:
وَِللهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.النحل: ٧٧
“Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi”. (Q.S. An-Nahl/16:77).
Hasil Pemikiran Lateral Islami dicontohkan seperti burung sebagaimana tersirat dalam surat An-Nahl ayat 79:
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّاللهُُ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ.النحل:٧٩
“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nahl/16:79).

Dasar Pemikiran Lateral Islami Pesantren dalam Menghadapi Dinamika Perubahan Politik 2014
Salah satu isyarat bacaan Pemikiran Lateral Islami sebagai dasar pesantren memberikan jawaban terhadap dinamika perubahan, khususnya mensikapi dinamika politik 2014 saat ini adalah surat at-Taubah ayat 122:
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْن.التوبة:١٢٢
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah, 9: 122).
Secara Lateral, ayat ini mengisyaratkan pentingnya pesantren dengan kyainya memahami tugasnya dalam menguasai kejayaan peradaban, khususnya di Indonesia saat ini dan mendatang, yaitu melakukan tafaqquh fiddîn’ dan juga ‘wa liyundzirû qaumahum’ (memberi peringatan kepada kaumnya). Artinya, di samping kewajiban menuntut ilmu, para kyai/ulama pesantren juga untuk memperhatikan situasi kondisi kebutuhan masyarakat sekitarnya, seperti kebutuhan akan pentingnya pemimpin siyasi yang berpihak kepada kepentingan pendidikan pesantren. Oleh karena itu, tafaqquh fiddîn harus menjadi al-marji’iyyah al-‘ulyâ’ (referensi utama) bagi setiap pesantren dalam liyundzirû qaumahum’; dan sebagai ‘al-mi’yar al-asasi’ (standar utama) untuk melihat problema yang dihadapi umat Islam saat ini, seperti kemiskinan, kebodohan, maksiyat, dan lainnya.
Menurut Ibnu ‘Asyur, lafazah ‘tafaqquh’ (dalam kalimat: liyatafaqqahû fiddîn ‘wa liyundzirû qaumahum’) mengikuti wazan tafa’ul yang menyiratkan makna takalluf (bersungguh-sungguh dan mengerahkan semua potensi) guna memperoleh pemahaman yang benar dalam urusan agama guna kepentingan umat.
Atas dasar itu, dalam mensikapi dinamika perubahan siyasi (politik) saat ini, sikap kyai dengan pesantrennya adalah melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menguasai struktural siyasi daulah yakni menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RT/RW, menjadi kepala dinas, menjadi kepala Kemenag, atau lainnya agar bermanfaat bagi kepentingan umat. Dan juga kyai pesantren harus menampilkan dan menguasai kultural, yakni menampilkan keteladanan, kemandirian, ketawadluan, kebersihan jiwa, dan lainnya, agar menjadi contoh ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kedudukan pesantren sebagai agent of conservative (agen pewarisan budaya) yang bertugas mempertahankan nilai-nilai budaya khas pesantren, dan juga sekaligus pesantren berfungsi sebagai agent of change (agen perubahan) yang mengharuskan pesantren mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umatnya.
Dengan kata lain, secara Lateral Islami, sudah saatnya kyai dan pesantren berkiprah dari tanzim syar’i menuju tanzim siyasi untuk mengawal perubahan, sehingga kyai dan pesantren tidak lagi menjadi warga bangsa second class, kelas dua yang menjadi tamu di negeri sendiri. Sebab, secara mukasysyafah, negara kita akan mengalami guncangan-guncangan di tahun 2014. Hal itu membutuhkan peran kyai, pesantren untuk menjadi IMAM MAHDI yang mampu menyelesaikan masalah negara dan umat serta menyelamatkan peradaban Islam.

Politik Adiluhung Pesantren Mengawal Dinamika Politik 2014
Ada beberapa landasan dasar pentingnya pesantren/kyai berkiprah mengawal dan memimpin dinamika perubahan tahun 2014 ini, yaitu:
1. Doktrin keagamaan Islam. Bahwa politik merupakan bagian dari pelaksaanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai konsensus (ijma’) ulama hukumnya fardhu kifâyah. kaidah fiqh yang menyatakan, mâ lâ yatimmu al wâjib illâ bihi, fahuwa wâjib (kewajiban yang tidak sempurna tanpa alat atau sarana, alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dengan logika ini, bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat bagi terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifâyah).
2. Mobilitas Struktural dan Kontekstualisasi Pesantren. Politik adalah suatu praktik tentang usaha untuk meraih kekuasaan politik, sebab menguasai kekuasaan politik memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan politik untuk merealisasikan visi, misi, dan program politik yang akan dilaksanakan. Inilah kenyataan dalam kehidupan politik sejak demokrasi dicanangkan pertama-tama dalam bentuknya yang paling sederhana. Pesantren tentu menyadari fakta tersebut, sehingga keterlibatan pesantren dalam politik harus diletakkan dalam konteks mobilitas struktural untuk memperjuangkan berbagai nilai, doktrin, semangat, aspirasi, dan kepentingan yang dianut pesantren. Ini berarti menjadi Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW adalah wajib.
3. Kepentingan Ekonomi. Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren. Dalam sejarah perkembangan pesantren, beberapa pesantren “terpaksa” gulung tikar karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional pendidikan yang dijalankan. Pendapatan yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang tidak tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan solusi yang tepat.
Memang ada resiko bagi kyai/pesantren tampil dalam mengawal dan memimpin dinamika perubahan politik tahun 2014 ini, di antaranya yaitu:
1. Keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Banyak pesantren mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantren lebih sibuk berpolitik. Kondisi itu membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegitimasi peran pesantren.
2. Pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima—suatu kondisi yang semakin menjauhkan pesantren dari masyarakat.
3. Terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal tersebut secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren.
Untuk meminimalisir dampak negatifnya, dan meningkatkan peran positifnya, maka pesantren dengan kyainya harus menampilkan Politik Adiluhung, yaitu politik yang mengedepankan nilai-nilai lateral Islami yang harus diperjuangkan dalam kancah politik. Nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh pesantren/kyai pada politik struktural maupun politik kultural di antaranya adalah:
1. As-Siyâsah al-Akram (politik kemuliaan). Dalilnya: ’Inna akramakum ’inda Allahi atqâkum’ (Q.S. Al Hujurât: 13). Bentuk individu yang ideal adalah yang memiliki kesalehan transendental. Politikus akrom dipersonifikasikan dengan niat baik penuh keikhlasan. Bertindak hanya karena Allah SWT, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau golongan.
2. As-Siyâsah al-Shâlih (politik kesalihan). Dalilnya: ’’...anna al-‘ardl yaritsuha’ ibadiya as-shâlihûn’’ (Q.S. Al Anbiya’: 105). Individu dengan kesalihan horizontal memiliki kepekaan sosial yang tinggi, jujur, tawadu’ (humbleness), sederhana, santun dalam bertutur dan bertindak, istiqamah, serta baik dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan maupun ketaatan memenuhi tanggung jawab yang diemban.
3. As-Siyâsah al-Uswah al-Hasanah (politik keteladanan) yang dikembangkan menjadi bentuk komunikasi yang terbuka, demokratis, dapat menjadi role model bagi orang lain, serta siap memimpin sekaligus bersedia dipimpin.
4. As-Siyâsah al-Zuhd (politik tidak berorientasi pada materi). Individu dengan sifat zuhud tidak akan memiliki orientasi hidup yang bersifat kebendaan dan jabatan. Sesuatu yang berupa materi hanya perantara untuk pencapaian yang lebih tinggi, yakni rida Allah SWT.
5. As-Siyâsah al-Kifah al-Mudawamah (politik daya juang). Individu yang memiliki daya juang akan berani melakukan sesuatu demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan agama tanpa pamrih pribadi. Tidak takut dengan risiko yang akan dihadapi.
6. As-Siyâsah al-I’timad ‘ala al-Nafs (politik kemandirian), yakni individu yang menghindari ketergantungan kepada pihak lain. Karena itu, independensi sikap, prinsip, dan pandangan hidup tidak terkoyak oleh pihak lain.(Al-Farabi dalam kitabnya Madinatul Fadlilah)

Kesimpulan
1. Saat ini 2014 di tahun politik dan tahun pemilu dengan situasi yang tidak menentu dan rusaknya akhlaq para pengelola negara, harus dijadikan sebagai tahun kilometer nol untuk pesantren dengan kyainya memulai untuk menguasai negara, masuk menjadi anggota legislatif, atau minimal melakukan komitmen politik dengan para caleg atau parpol.
2. Pesantren harus menguasai lingkaran kekuasaan kultural (moral, keteladanan, kesederhanaan, kemandirian, tangung jawab, demokratis), dan sekaligus harus mampu menguasai lingkaran kekuasaan struktural (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).
Wallâhu a’lam

Bagikan Artikel ini ke Facebook