E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM INOVASI PENDIDIKAN

Dibaca: 3862 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: TRISNAWATI, M.Pd lihat profil
pada tanggal: 2016-07-31 14:17:57 wib



Oleh
TRISNAWATI


Abstrak
Sejalan dengan perkembangan zaman pendidikan itu harus mengalami inovasi, pembaharuan yang akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri dan partisipasi dari stakeholder sangat dibutuhkan dalam inovasi pendidikan karena pada umumnya Stakholder biasanya di artikan sebagai orang yang akan mengambil peran aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dari penggunanya. Stakeholder ini biasanya berupa orang yang memiliki sebuah proses,orang yang kegiatannya mempengaruhi sebuah proses,atau orang yang harus berinteraksi dengan sebuah atau sekumpulan proses. Dari latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi stakeholder dalam inovasi pendidikan itu sangat penting demi kelangsungan keberhasilan dan kesuksesan suatu sekolah sehingga dapat menjadi sekolah yang berkualitas.

kata kunci : inovasi pendidikan, stakeholder

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas
Pembaharuan mengiringi perputaranzaman yag tak henti-hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan.kebutuhan akan layanan individual terhadap peserta didik dan perbaikan kesempatan belajar bagi mereka, telah menjadi pendorong utama timbulnya pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan terus menerus mengupayakan suatu program yang sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan zaman, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik.
Keberhasilan pembangunan pendidikan nasional ditentukan oleh kualitas gurunya serta perangkat sekolah yang bertindak sebagai sumber daya manusia, sebagai roda penggerak tingkat keberhasilan pembangunan, sekolah dalam hal ini termsuk perangkat sistem di dalamnya adalah merupakan pengambil keputusan, penentu kebijakan, perancang, pemikir, perencana juga pelaksana terdepan sebagai pelaku control segaligus pengamat serta pengawas pembangunan dalam bidang pendidikan.
Lembaga pendidikan formal seperti sekolah adalah suatu sub sistem dari sistem sosial, jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, maka lembaga pendidikan formal tersebut juga akan mengalami perubahan maka hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial.
Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan manusia merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuanya untuk menanggapi masalah kehidupanya sehari-hari. Masalah pendidikan bersifat komplek, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah ekonomi atau masalah sosial lain dalam masyarakat. Bahwa pada dasarnya pendidikan mempunyai tugas yaitu menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan sukses apabila seirama dengan tuntutan zaman, sehingga inovasi pendidikan tetap diperlukan, sebab akan tetap ada tuntutan agar proses yang terjadi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, upaya inovasi pendidikan merupakan keharusan yang dilakukan setiap saat dan terus menerus, apalagi kita tahu selama masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan praktek pendidikan. Dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya sangat penting bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan maka selama itu pula inovasi pendidikan harus selalu diupayakan
Jika mengacu kepada konsep total quality management (TQM), jelas sekali disebutkan bahwa persekolahan harus memperhatikan apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Posisi stakeholder pendidikan tentu saja harus memperhatikan apa yang dibutuhkan serta yang diinginkan, karena itu persekolahan setiap saat diwajibkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan stakeholder dengan kepentingan persekolahan tersebut
Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota dalam mengambil keputusan, termasuk dalam perencanaan. Namun pada dasarnya Partisipasi berarti ikut serta, tetapi dalam bahasa kita hampir tidak ada perbedaan antara kata tersebut sebagai kata kerja (to participate) atau kata benda (participation). Partisipasi adalah proses dimana stakeholder (warga masyarakat dan sekolah) terlibat aktif baik secara individu maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasian pendidikan sekolah.
Upaya-upaya peningkatan partisipasi: 1) Membuat peraturan dan pedoman sekolah; 2) Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi; 3) Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi, dan transpransi kepada stakeholders; 4) Melibatkan stakeholders secara proporsionl dengan mempertimbangkan relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan kompatibilitas tujuan yang akan dicapai.
Indikator keberhasilan partisipasi; 1) Kontribusi/dedikasi stakeholders meningkat dalam hal jasa (pemikiran, keterampilan), finansial, moral, dam materi/barang. 2) Meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada sekolah, terutama menyangkut kewibawaan dan keberhasilan. 3) Meningkatkan tanggungjawab stakeholder terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk penigkatan mutu pendidikan. 5) Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap setiap langkah yang diakukan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu. 6) Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan aspirasi dan pendapat stakeholder dan mampu benar-benar meningkatkan kualitas pendidik.
Dalam arti manapun sudah jelas bahwa dalam partisipasi ada minimal dua kelompok warga yang saling hubungannya cukup menyatu (united) karena pada awalnya mempunyai tujuan hidup yang tidak sepenuhnya sama. Sehingga seorang aktivis yang ingin mengembangkan partisipasi perlu menemukan satu tujuan (purpose) yang bukan hanya diterima oleh kelompok- kelompok dalam Community tetapi sekaligus salah satu dari kebutuhan mereka yang dirasakan penting.
Dalam dunia pendidikan partisipasi stakeholder sangat dibutuhkan, karena mereka adalah pihak yang berkepentingan dalam kelangsungan dan keberhasilan suatu sekolah, ada yang berperan langsung ada juga yang tidak, tetapi sama-sama memiliki peran penting.



PEMBAHASAN

STAKEHOLDER
Pengertian stakeholder dalam konteks ini adalah tokoh – tokoh masyarakat baik formal maupun informal, seperti pimpinan pemerintahan (lokal), tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi social dan seseorang yang dianggap tokoh atau pimpinan yang diakui dalam pranata social budaya atau suatu lembaga (institusi), baik yang bersifat tradisional maupun modern
Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.
Stakeholder dapat berfungsi sebagai “tokoh kunci” atau “key person” dan merupakan orang yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, seperti : Kepala Desa/Lurah, Ketua RT, Ketua Adat, Ustadz/Kyai .Kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan, dan komite sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai Stakeholder
Stakeholder berasal dari dua kata stake dan holder. Stake berarti to give support to sedangkan holder berarti pemegang. Jadi stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu berupa sekolah maka stakeholderya adalah : Birokrasi pendidikan (dinas pendidikan ), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia dunia indsri. Dengan kata lain stakeholder adalah orang-orang adalah orang-orang, atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stekholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok. Ramirez dalam Buckles, D, 1999 (dalam http://www.suarapublik.org/Artikel/index.html), mengelompokkan stakeholder kedalam stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran, pengelompokan tersebut dapat dikemukakan kelompok stakeholder sebagaiberikut:
a. Stakeholder primer
Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
b. Stakeholder sekunder
Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek pemerintah (publik), tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap keputusan legal pemerintah.
c. Stakeholder kunci
Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.
Mengingat keberadaan sumber daya manusia merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan dewasa ini, sehingga kualitas pendidikan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat mengimbangi kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang tengah di rintis pada saat ini, dimana pendidikan itu akan berarti apabila pendidikan yang bersangkutan memiliki system yang berkualitas serta relevan dengan pembangunan dewasa ini, mengingat hal tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berlangsung secara terus menerus, yang tentu saja tidak lepas dari arah kebijakan pemerintah dengan strategi pengembangan yang sudah sedemikian rupa di rancang sehingga peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal.
Stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bila mana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan.
Pengertian stakeholder atau Istilah stakeholder sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.
Stakeholders Pendidikan merupakan kelompok kepentingan yang akan menentukan berbagai kebijakan sektor pendidikan. Pendidikan saat ini tidak saja dianggap sebagai lembaga yang hanya berperan dalam meningkatkan kecerdasan peserta didik sehingga pihak lain tidak dapat mencampuri apalagi melakukan intervensi terhadap kebijakan persekolahan. Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya peluang yang besar bagi kelompok kepentingan atau stakeholders dalam menentukan arah kebijakan dan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh persekolahan.
Posisi stakeholders pendidikan tentu saja harus memperhatikan apa yang dibutuhkan serta yang diinginkannya, karena itu persekolahan setiap saat diwajibkan mampu menjadi jembatan antara kepentingan stakeholders dengan kepentingan persekolahan tersebut. Tuntunan pengguna jasa pendidikan yang begitu besar terhadap persekolahan setiap saat melakukan pembeharuan. Apalagi saat ini era globalisasi mengharuskan lulusan persekolahan dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan yang berdimensi local, regional, dan global. Lulusan lembaga persekolahan yang tidak dapat menyesuaikan dengan era globalisasi, mengakibatkan persekolahan dianggap tidak mampu menempatkan lulusannya dalam pergaulan global. Tuntunan yang adakalanya tidak diperhatikan persekolahan inilah yang mengakibatkan persekolahan diharuskan inovatif dalam menyahuti tuntunan globalisasi tersebut.
Menurut Tilaar (1999:358), kondisi yang mencetuskan konsep-konsep inovasi yang dituntut dalam era globalisasi adalah [1]:
1. Di dalam era globalisasi kita berada dalam suatu masyarakat yang kompetitif. Artinya pribadi dan masyarakat berada di dalam kondisi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan berkualitas.
2. Masyarakat didalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik di dalam jasa, barang, maupun investasi modal. Kualitas berada diatas kuantitas.
3. Era globalisasi merupakan suatu era informasi dengan sarana-sarananya yang dikenal sebagai information superhighway. Oleh sebab itu pemanfaatan information superhighway merupakan suatu kebutuhan masyarakat modrn dan dengan demikian perlu dikuasai anggota masyarakat.
4. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Oleh sebab itu penguasaan terhadap sarana-sarana komunikasi seperti bahasa, merupakan syarat muthlak.
5. Era globalisasi ditandai oleh maraknya kehidupan bisnis, oleh sebab itu kemampuan bisnis, manajer, merupakan tuntutan masyarakat masa depan.
6. Era globalisasi merupakan era teknologi dan oleh sebab itu anggota-anggota masyarakatnya haruslah merek digital.
Konsep-kensep inovatif tersebut mau tidak mau mempengaruhi penyelenggaraan persekolahan pada saat ini. Karena itu, stakeholders pendidikan diberi peluang dan kesempatan yang luas dalam menentukan kebijakan persekolahan secara teruktur dan proporsional. Berikut ini akan diuraikan secara singkat pembaruan pendidikan yang berdimensi inovatif sebagai implikasi dari akselarasi dan tuntutan stakeholders pendidikan terhadap persekolahan yaitu:
a. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu, kebijakan naional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekoah untuk menyediakan pendidikan yang lebh baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelomok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman mmasyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut.
Untuk menyahuti perkembangan sisial, politik, ekonomi dan budaya global yang telah mempengaruhi hidup dan kehidupan saat ini dan masa depan, pendidikan diharuskan bersikap responsif dan pro aktif terhadap tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan persekolahan. Tuntutan tersebut adalah agar dunia pendidikan persekolahan dapat memberikan layanan prima terhadap pelanggan atau pengguna jasa pendidikan tersebut.
Salah satu upaya untuk menjaring keterlibatan masyarakat dalam persekolahan adalah apa yang saat ini disebut dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan terjemahan dari School Based Management. Dalam operasionalnya, manajemen berbasis sekolah biasa disebut dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS). MPBS merupakan alternative baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah.
Berdasarkan pendapat Eman Suparman dalam Mulyono, M.A.(2009:239), manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Implikasi dari penerapan MBS bahwa sekolah diharapkan dapat:
1. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut;
2. Mengetahui sumber daya yang dimilki dan masukan pendidikan yang akan dikembangkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya;
4. Bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga yang berkaitan, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah;
5. Persaingan sehat dengan sekolah yang lain dalam usaha-usaha kreatif, inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan;
6. Meningkatkan peran serta komite sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah;
7. Menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar(pelaksanaan kurikulum), bukan hanya kepentingan administratif;
8. Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personel, dan fasilitas);
9. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walaupun berbeda dari pola umum atau kebiasaan;
10. Menjamin terpeliharanya fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah dan bertanggung jawab kepada masyarakat;
11. Meningkatkan profesionalisme personel sekolah;
12. Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang;
13. Adanya keterlibatan semua unsur berkaitan dalam perencanaan program sekolah (misalnya guru, komite sekolah, tokoh masyarakat);
14. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.
Tujuan utama MPBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Melalaui partisipasi orang tua terhadap sekolah fleksibilitas pengeolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya system insentif dan disentif. Peningkataan pemerataan antara lain diproleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsetrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikkan yang tinggi terhadap sekolah.
Manajemen berbasis sekolah juga bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan mlakukan eksperimentasi-eksperimentasi dilingkungan sekolah.
b. Life Skill (Kecakapan Hidup)
Istilah Kecakapan Hidup (life skills) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003).
Brolin (1989) menjelaskan bahwa, “Life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience”. Dengan demikian life skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti : membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, mempergunakan teknologi (Satori, 2002).
Secara umum pendidikan yang beroriantasi pada kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya dimasa mendatang. Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi 4 jenis :
1. Kecakapan Personal (personal skill), yang mencakup kecakapan mengenal diri (self awereness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill).
2. Kecakapan social (social skill)
3. Kecakapan akademik (akademik skill)
4. Kecakapan vokasional (vokasional skill)
Aspek-aspek sosial dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menjadi kajian yang relavan terhadap berbagai persoalan yang memerlukan solusi akurat. Hal ini tentu saja menjadi salah satu kajian yang harus dilakukan secara intensif agar lembaga persekolahan tidak mengecewakan pengguna jasanya. Karena itu, life skill atau kecakapan hidup merupakan bagian terpenting dan harus ditanamkan dalam proses pembelajaran sehingga potensi ideografik dan nomotetil peserta didik berkembang secara propesional.
c. Contextual Teaching dan Learning (CTL)
Wilson (2002:4) mengatakan Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik diperoleh dari usaha peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar.
Untuk meningkatkan kemampuan anak didik terhadap fenomena lingkungannya, dibutuhkan sebuah strategi pengajaran yang dapat memaksimalkan pemahaman anak dengan lingkungannya tersebut. Karena itu, pembelajaran yang bersifat alamiah merupakan strategi penting agar anak didik lebih “mengalami” dari pada “mengetahui”.
Pendekatan CTL menurut Directorat Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas (2002:1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan contextual teaching dan learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan anata pengetahuan yang dimilkinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
INOVASI PENDIDIKAN
Kata “Innovation” (bahasa Inggris) sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan (S. Wojowasito, 1972; Santoso S. Hamijoyo, 1996), tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia yaitu “inovasi”. Inovasi kadang kadang juga dipakai untuk menterjemahkan kata dari bahasa Inggris “discovery” dan “invention”.
“discovery”, “invention”, dan “innovation” dapat diartikan dalam bahasa Indonesia “penemuan”, maksudnya ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada lama kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada.
Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional.
Inovasi pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebagai inovasi dalam bidang pendidikan. Menurut Ibrahim, (1988:51) inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Dengan demikian inovasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran, ini berarti bahwa inovasi apapun yang tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran tidak patut untuk diadopsi, dan dalam konteks ini peran guru akan sangat menentukan dalam adopsi inovasi pada proses pendidikan/pembelajaran oleh karena itu, dalam menyikapi suatu inovasi diperlukan suatu pemahaman yang baik tentang substansi inovasi itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat benar-benar memberi nilai tambah bagi kehidupan.
Tujuan inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat, dan pembangunan) dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya (Suryosobroto, 1990: 129).
Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Disamping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum dan fasilitas, dan program/tujuan. Sasaran Inovasi Pendidikan :
1. Guru
Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Peran guru pada inovasi di seolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas.
Langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh seorang guru pun tidak terlepas dari beberapa aspek kompetensi yang harus dicapai, seperti : (a) Planning Instructions (Merencanakan Pembelajaran); (b) Implementing Instructions (Menerapkan Pembelajaran); (c) Performing Administrative Duties (Melaksanakan Tugas-tugas Administratif); (d) Communicating (Berkomunikasi); (e) Development Personal Skills (Mengembangkan Kemampuan Pribadi); (f) Developing Pupil Self (Mengembangkan Kemampuan Peserta Didik).
Guru menempati posisi kunci dan strategi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar mencapai tujuan secara optimal. Seorang guru tidak hanya harus pintar dari segi intelektualnya, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, individual, dan sosial. Selain itu juga harus kreatif dan inovatif. Guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, orang tua, teman, dokter, motivator, dan sebagainya (Wright, 1987).
2. Siswa
Sebagai objek utama dalam pendidikan, siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Hal ini terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan perubahan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan adalah sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, bahkan guru.
3. Kurikulum
Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa kurikulum inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Oleh karena itu, dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Dengan kata lain, perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan searah.
Inovasi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil, baik menerima maupun menolak hasil dari inovasi. Ibrahim (1988: 71-73) menyebutkan bahwa tipe keputusan inovasi pendidikan termasuk di dalamnya inovasi kurikulum- dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: (a) keputusan inovasi pendidikan opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sosial lain; (b) keputusan inovasi pendidikan kolekif, yaitu pemilihan menerima dan menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama atas kesepakatan antaranggota sistem sosial; (c) keputusan inovasi pendidikan otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima dan menolak inovasi yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam sistem sosial; (d) keputusan inovasi pendidikan kontingen, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak keputusan inovasi pendidikan baru dapat dilakukan setelah ada keputusan yang mendahuluinya.



4. Fasilitas
Dalam inovasi pendidikan fasilitas ikut memengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.
5. Lingkup Sosial Masyarakat
Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Secara langsung atau tidak, masyarakat terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan:
a. Visi terhadap Pendidikan
Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, berupa: (1) kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk (moral identity); (2) kemampuan dan kebebasan untuk memperkembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya (individual identity); (3) kemampuan untuk berhubungan dan kerja sama dengan orang lain (sosial identity); (4) adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan norang lain (individual differences). Dengan upaya pendidikan, potensi dasar universal anak akan tumbuh dan membentuk diri anak yang unik, sesuai dengan pembawaan, lingkungan budaya, dan zamannya.
b. Faktor Pertambahan Penduduk
Masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan diantaranya: kekurangan kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, masalah relevansi, masalah efisiensi efektivitas pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit.
c. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Perkembangan ilmu pengetahuan sudah tentu harus dimasukan dalam kurikulum sekolah, meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat sarat dengan masalah-masalah baru.
d. Tuntutan Adanya proses Pendidikan yang Relevan
Dalam mempersiapkan proses pendidikan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pembelajaran harus disesuaikan agar tidak ketinggalan dan mampu mencetak output yang mempunyai kualitas tinggi serta mampu bersaing dengan dunia interasional.
Untuk memahami perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan, ada tiga hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah, yaitu:
1. Faktor kegiatan belajar mengajar
Kunckeberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan.
Alasan orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan, antara lain sbb:
a. Keberhasilan tugas guru dalam mengelolan kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dengan siswa.
b. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi
c. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, bantuan teman sejawat untuk memberikan saran atau kritik guna peningkatan kemampuan profesionalnya sangat minimal
d. Belum ada kriteria baku tentang cara pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Usaha untuk membuat kriteria tersebut sudah dilakukan, misalnya dengan digunakannya Alat Penilaian Kompetensi Guru (APKG)
e. Dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lebih baik mengenai kondisi fisik, mental intelektual, sifat, minat, dan latar belakang sosial ekonominya.
f. Berdasarkan data adanya perbedaan individu siswa
g. Guru juga menghadapi tantangan dalam usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dengan wewenangnya mengatur beban tugas yang harus dilakukan serta tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya inisiatif yang menunjang kegiatannya.
h. Guru dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan yang diutamakan karena adanya berbagai macam tuntutan.
2. Faktor internal dan eksternal.
Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan kelompok yang mempengaruhi dan kelompoknya yang dipengaruhi oleh sekolah(sistem pendidikan).
Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan adalah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan.
Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang yang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana.
Para ahli pendidik (profesi pendidikan) merupakan faktor internal dan faktor eksternal, seperti guru, administrator pendidikan, konselor, terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. ada juga para ahli yang di luar organisasi sekolah yang ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti para pengawas, inspektur, penilik sekolah, konsultan, dan mungkin juga pengusaha yang membantu pengadaan fasilitas sekolah. Demikian pula, para penatar guru, staf pengembangan dan penelitian pedidikan, dan organisasi persatuan guru, juga merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya tehadap pelaksanaan sistem pendidikan atau inovasi pendidikan. Mereka termasuk faktor internal atau eksternal mungkin sukar dibedakan karena guru sebagai faktor internal, tetapi juga menjadi anggota organisasi persatuan guru yang dapat dipandang sebagai faktor eksternal.
3. Sistem pendidikan (pengelolaan dan pengawasan)
Dalam kaitan dengan berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula, sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dampak dari keterbatasan kesempatan meningkatkan kemampuan profesionalnya serta keterbatasan kewenangan mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas bagi guru, dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif.
Siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Florio (1973) yang dikutif oleh Zaltman (1977) adalah dengan keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional. Guru tidak mampu untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan kemajuan jaman. Ketidakmampuan ini menimbulkan frustasi dan menjadikannya bersikap apatis terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, ia kurang merasa bertanggung jawab dan rasa ikut terlibat (komitmen) dalam pelaksanaan tugas. Dampak dari sikap apatis, yaitu kurang bersemangat dalam berpartisipasi dan kurang rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, menjadikan guru kurang mampu atau tidak profesional. Hal tersebut mengurangi kepercayaan atasan terhadap guru. Dengan adanya rasa kurang percaya timbul kecurigaan atau ketidakjelasan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Hal tersebut menyebabkan guru dibatasi pemberian wewenang dan kesempatan mengembangkan kemampuannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bertolak dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyongsong masa depan pendidikan sekolah dalam kehidupan suatu bangsa diperlukan suatu manajemen yang handal dan tepat sasaran. Hal ini dapat ditempuh dengan cara pemanfaatan sumber daya manusia secara proporsional dan profesional yang ada dalam sekolah.
Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Disamping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas.Diperlukan sebuah sistem yang membuat sekolah mampu menyerap aspirasi stakeholdernya.
Oleh karenanya, komite dan kepala sekolah (stakeholder) merupakan institusi yang berada dalam lingkungan sekolah harus mampu membenahi dan membawa sekolah untuk menyongsong masa depan pendidikan yang berkualitas. Keterlibatannya dapat direalisasikan melalui “kesadaran dan kepedulian melakukan aktivitas-aktivitas turut serta dalam mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan dalam usaha program pendidikan (inovasi pendidikan)di sekolah secara proporsional dan profesional yang dilandasi kesepakatan”.
Rekomendasi:
Dari kesimpulan di atas maka hal yang harus diperhatikan dalam partisipasi stakeholder dalam inovasi pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi para stakeholder
2. Mewadahi partisipasi stakeholder untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsi berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.
3. Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela, pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah.
4. Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan dengan sekolah



GLOSSARIUM
Stakeholder

Inovasi
Inovasi pendidikan




Partisipasi

CTL





TQM
Life Skill




Discovery :

:
:




:

:





:
:




: Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat, yang berkepentingan
Segala hal yang baru atau pembaharuan
Suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan.
Tingkat keterlibatan anggota dalam mengambil keputusan,termasuk dalam perencanaan.
konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Upaya peningkatan mutu pendidikan
kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya
Ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada lama kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada.








DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa.2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Dr. H. A. Rusdiana, M.M. ,Prof. Dr. A.Tafsir (2014). Konsep Inovasi Pendidikan. Bandung:Pustaka Setia.
Aminatul Zahroh, M.Pdi.2014. Total Quality Management. Yogyakarta:AR-RUZZ MEDIA
Prof. Udin Syaefudin Sa’ud, Ph.D.2008. Inovasi Pendidikan.Bandung:Alfabeta.
Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd.2010. Administrasi Pendidikan.Bandung:PT Refika Aditama.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.2011.Manajemen Pendidikan.Bandung:Alfabeta
http://pkbmpls.wordpress.com/2008/02/06/pengertian-pendidikan-kecakapan-hidup-life-skills. 25 Desember 2014

Bagikan Artikel ini ke Facebook