E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Tentang ASN

Dibaca: 596 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: YAYAN YANTO, S.Ag lihat profil
pada tanggal: 2016-08-02 10:45:41 wib


1. Apa yang anda ketahui tentang ASN ?
Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Apa dasar Hukumnya ?
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Apa yang melatar belakanginya ?
berawal dari adanya harapan untuk melakukan perubahan pada sistem kepegawaian yang berlaku, yaitu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Harapan ini diapungkan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) oleh Menneg PAN saat itu Taufiq Efendy dan telah disampaikan kepada Presiden agar menjadi RUU inisiatif pemerintah.
4. Macam-macam Jabatan ?
a. Jabatan Struktural
b. Jabatan Fungsional
- Jabatan Fungsional Umum
- Jabatan Funsional Tertentu
5. Apa itu SOP ?
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.
6. Grade Jabatan Anda dan Staff ?
- Kepala KUA Grade 8
- Penghulu Grade 8
- Staf Grade 5
7. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Disiplin Pegawai ?
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.
8. Struktur Kementerian Agama diatur dalam ?













Struktur KUA diatur dalam KMA Nomor 39 Tahun 2012
9. Peraturan yang mengatur tentang Biaya Nikah ?
- PP Nomor 48 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 15 Tahun 2015
10. Peraturan yang mengatur tentang Perwakafan ?
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab II bagian XI Pasal 49. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya Perwakafan Tanah di Indonesia.
- PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- KMA No. 73 Tahun 1978 tentang Penedelegasian kepad Kepala Kanwil Depag Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.
- Instruksi Bersama Menteri Agraria RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1990 tentanng Sertifikat Tanah Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.
- Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422Tahun 2004 --- 3/SKB/BPN/2004.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor DJ/ED/BA.03.2/04/2004 tertanggal 23 Juni 2004 tentang Pengamanan Tanah Wakaf.
11. Peraturan yang mengatur Pengelolaan Zakat ?
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KMA Nomor 581 Tahun 1999tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah disempurnakan dengan KMA Nomor 373 Tahun 2003
- Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui BAZNAS ( Pusat maupun Daerah ).


12. Peraturan Perundangan yang mengatur per-Hajian ?
- UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.
13. Tupoksi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 :
Tugas :
Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksnakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan ( Pasal 2 ).
Fungsi :
Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi ;
- Meneyelenggarakan Surat menyurat, Pengurusan Surat Kearsipan, Penegtikan dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Mesjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan Ibadah Sosial Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. ( Pasal 3 ).

Bagikan Artikel ini ke Facebook