E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

PENGADAAN TANAH

Dibaca: 457 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Rudi Suhendra, SE lihat profil
pada tanggal: 2016-09-28 13:59:11 wib


Melihat peluang pembelian tanah untuk Gedung Balai Nikah pada Tahun Anggaran 2016/2017, maka saya menulis hal-hal yang perlu diperhatikan oleh KPA dan PPK dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini.
Hal-hal yang harus diperhatikan lebih awal ialah :
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dapat di lihat pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tetang Penetapan Lokasi tertentu (misalnya wilayah hijau, wilayah perkantoran, wilayah pendidikan, wilayah industri, wilayah perdagangan dll)
2. Memperhatikan wilayah Hutan Lindung atau Konservasi Lahan yang tidak boleh di huni ataupun di tempati, jangan sampai kita membangun perkantoran dalam wilayah ini.
Pengadaan tanah tidak termasuk dalam lingkup proses Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tetapi Pengadaan Tanah di atur secara khusus dalam peraturan tersendiri.
Harga pembelian tidak mutlak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selain itu hasil taksiran jasa Appraisal yang terekomendasi oleh Kementerian Keuangan dan Taksiran harga dari RT/RW/Desa/Lurah/Camat Setempat serta bukti pembelian pada waktu transaksi terdekat.
Pengadaan Tanah bersifat Langsung antara Satuan Kerja dan Pemilik Lahan setelah ada taksiran harga yang ditetapkan resmi oleh PPK.
Untuk pengadaan tanah melalui APBN, kita dapat merujuk pada peraturan dibawah ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Apabila telah di dapatkan perhitungan harga tanah, maka proses dilanjutkan dengan peninjauan lapangan dan pengukuran yang bertujuan untuk melihat kesusuaian luasan tanah dengan sertifikat, setelah ada kepastian luasan tanah dan kesesuainnya dengan sertifikat tanah maka dilanjutkan dengan negoisasi dan kesepakatan yang ditetapkan dalam berita acara.

Apabila sepakat untuk dibeli Negara, lakukan di depan notaris untuk memperoleh akta jual beli secara sah sampai dengan terbitnya sertifikat tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama

Demikian ulasan ini saya buat, sebagai masukan terhadap pembelian tanah balai nikah. Terima kasih.


Pontianak, 27 September 2016




Rudi Suhendra, S.E.
NIP. 19840328 200901 1 008


Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
ULP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
http://www.rudisuhendra.wordpress.com
Email : rudisuhendra@kemenag.go.id
HP : 0821 5555 3373

Bagikan Artikel ini ke Facebook