E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DALAM PENGADAAN

Dibaca: 354 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Rudi Suhendra, SE lihat profil
pada tanggal: 2016-09-28 14:02:05 wib


Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian di atur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 29 s.d. Pasal 46
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Peranjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.
Dalam Pasal 2 :
(1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan
(2) Pemberi kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
(3) Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjan kerja waktu tertentu.
Dalam Pasal 3 ayat (3) pendaftaran kepesertaan pada Proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan
Jadi pada dasarnya Penyedia Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Program JKK dan JKM) bagi pekerjaanya
Program JKK dan JKM ini dapat :
a. Menjadi bahan dalam bahasan draft kontrak
b. Dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Rencana Kerja Syarat (RKS)
c. Dijadikan syarat-syarat dalam pelaksanaan kontrak
d. Dituangkan menjadi syarat yang wajib diinstruksikan dalam Dokumen Pengadaan BAB Intruksi Kepada Penyedia (IKP)
PPK wajib menekankan Penyedia untuk memenuhi pelaksanaan Program ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Demikian penegasan pelaksanaan point Program JKK dan JKM pada pengadaan barang/jasa, semoga kita taat melaksanakan ketentuan ini. (rs)

Bagikan Artikel ini ke Facebook