E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Pesan Aswaja di Era Global

Dibaca: 294 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Drs. H. UTAWIJAYA, MM lihat profil
pada tanggal: 2017-02-17 23:23:37 wib


PESAN ASWAJA DI ERA GLOBAL TRANS
By. Dr. KH. Utawijaya Kusumah


PROBLEMATIKA
Saat ini bangsa Indonesia dan negara-negara di dunia sedang menghadapi era penyatuan dunia (unity og world), termasuk penyatuan ideologi (unity of ideology). Istilah globalsiasi akhir-akhir ini sering dipakai sebgai suatu ciri untuk menandai gerak laju modernitas yang semakin cepat, radikal dan dahsyat. Namun sayangnya, gerak globalisasi ini dipegang oleh kendali Dunia Barat (baca Amerika dan sekutunya). Dengan demikian, globalisasi telah menyebabkan semakin menyempitnya dunia ini dan semakin dekatnya jarak antara belahan dunia yang satu dengan belahan dunia yang lain. Dipercanggih dengan kemajuan-kemajuan spektakuler di bidang teknologi informasi komunikasi,transportasi dan komunikasi, globalisasi telah membuat dunia terasa semakin mengecil dan menyempit seperti sebuah perkampungan. Akibat globalisasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di salah satu belahan dunia dapat didengar dan diketahui dalam sekejap oleh orang-orang yang menghuni belahan dunia lain.
Globalisasi terkait dengan masalah ekonomi, politik-idiologi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang diinterpensi oleh Dunia Pertama (baca AS dan sekutunya) kepada Dunia Ketiga (baca: mayoritas negara-negara Islam). Akibat dari semua itu, maka semua kepentingan ekonomi, politik-ideologi, iptek, dan budaya negara-negara Dunia Ketiga akan sangat tergantung kepada kekuatan negara Dunia Pertama.
Akibat dari era globalisasi yang dirasakan oleh negara-negara Dunia Ketiga adalah:
1. Adanya beban berat dari perangkap hutang luar negeri. Ketika merdeka, Indoneisa hampir tidak mempunyai hutang luar negeri, kini setiap orang menanggung Rp 7 juta.
2. Terjadinya internalisasi atau migrasi modal dari Dunia Pertama ke negara-negara pinggiran Dunia Ketiga.
3. Gerakan bebas tenaga kerja dari Dunia Pertama ke Dunia Ketiga, termasuk bebas visa dan fiskal, sebaliknya gerakan tenaga kerja dari Dunia Ketiga ke Dunia Pertama dibatasi dengan kuota dan syarat apabila benar-benar dibutuhkan disana.
4. Agen pembaharuan / pembangunan bukan lagi negara tetapi MNCs/TNCs (Multi-National Corporations atau Trans-National Corporations).
5. Adanya pertukaran barang dengan tarif rendah datau zero antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga, berbeda.
6. Belum tetrbentuknya masyarakat demokratis termsuk masih lemahnya posisi tawar-menawar dari serikat buruh, tani, nelayan, pekerja profesi, pembantu rumah tangga, dan sebagainya termasuk majikan dan masih diberikannya upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional) masih juga tidak cukup untuk hidup layak, perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, pemekerjaan anak-anak, seta perusakan anak-anak.
7. Globalisasi perdagangan melebarkan sayap ke mana-mana tetapi cenderung mendesakkan fragmentasi dan perpecahan politik pada masyarakat tujuan, terutama yang amat tertinggal secara manajerial, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan maksud mereka mudah dikuasai dan dijarah.
8. Terjadinya kerjasama dengan pemerintah otoriter yang kebanyakan korup.
9. Terjadinya tranformasi teknologi, yakni pengiriman teknologi usang ke negara-negara Dunia Ketiga.
10. Dengan berdalih program penyesuaian (structural adjusment) dan pengetatan ikat pinggang (belt tightening), yang tak lain aalah untuk tujuan memampukan negara membayar kembali hutang luar negeri sekalipun bangkrut ekonominya.
11. Tiadanya alternatif bagi program ekonomi yang ada, apalagi sudah terlanjur terjerat hutang luar negeri dan memperangkap Surat Kesanggupan Menjalankan Program menyebabkan ketidak berdayaan yang tidak berkesudahan, bahkan telah menggadaikan hidup anak cucu yang belum dilahirkan.
12. Sebagai akibat dari tekanan globalisasi ekonomi-politik-idiologi, serta bagian-bagian jelek dari globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, terjadilah reaksi etnisitas atau fundamentalis.
Dari rumusan diatas bahwa globalisasi ekonomi-politik-idiologi, serta bagian-bagian jelak dari globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, bagaimanapun harus diwaspadai melainkan disikapi dengan cara  damai/disiasati.
Globalisasi sebagai salah satu proses historis dan sosiologis sudah pasti membawa tantangan-tantangan sebagaimana disebut diatas yang tidak mungkin terelakan oleh setiap kelompok masyarakat, termasuk umat Islam. Sebab, proses-proses globalisasi telah menghantam secara keras sendi-sendi kebudayaan tradisional, dan proses-proses tadi telah menimbulkan isu-isu di kalangan kaum Muslimin. Isu-isu itu tidak lagi diabaikan begitu saja oleh mereka. Orang-orang Islam sekarang ini dipaksa untuk menghadapi isu-isu yang dirumuskan sebagai respons terhadap isu-isu tadi. Masalah-masalah yang pada masa lalu hanya ditanggapi baik oleh beberapa orang yang mempunyai informasi yang baik, sekarang masalah-masalah itu diperdebatkan oleh banyak orang dalam masyarakat pada setiap tingkat organisasi sosial, termasuk Perguruan Tinggi.
STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya sebagai bagian terpenting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentu saja tidak tinggal diam. Sebagai bagaian integral dari komunitas Perguruan Tinggi Islam di daerah, STAI MU secara berkesinambungan tetap mempertahankan dan melestarikan sendi-sendi bangunan tradisi dan akar-akar budaya tradisional ASWAJA, walaupun tidak harus mengisolasi dan menutup diri untuk menerima hal-hal yang positif dari budaya Barat atau budaya mencanegara lainnya.




GARIS-GARIS BESAR TEOLOGI ASWAJA
1. Doktrin Ajaran ASWAJA
Islam, iman dan ihsan adalah trilogi agama (addîn) yang membentuk tiga dimensi keagamaan meliputi syarî'ah sebagai realitas hukum, tharîqah sebagai jembatan menuju haqîqah yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya adalah sisi tak terpisahkan dari keutuhan risalah yang dibawa Rasulullah saw. yang menghadirkan kesatuan aspek eksoterisme (lahir) dan esoterisme (batin). Tiga dimensi agama ini (islam, iman dan ihsan), masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengintegrasikan keimanan dan keihsanan. Ketiganya harus berjalan seimbang dalam perilaku dan penghayatan keagamaan umat. (Q.S. Al-Baqoroh:208).
Paham ASWAJA mengakomodir secara integral tiga dimensi keagamaan tersebut sebagai doktrin dan ajaran esensialnya. Karena praktek eksoterisme keagamaan tanpa disertai esoterisme, merupakan kemunafikan. Begitu juga esoterisme tanpa didukung eksoterisme adalah klenik. Semata-mata formalitas adalah tiada guna, demikian juga spiritualitas belaka adalah sia-sia. Imam Malik mengatakan: Barang siap menjalani tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah zindiq, barang siapa memegang fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasiq, dan barang siapa menyatukan keduanya, maka dia telah menemukan kebenaran.

2. Metode Berfikir ASWAJA
Jika kita mencermati doktrin-doktrin paham ASWAJA, baik dalam akidah (iman), syariat (islam) ataupun akhlak (ihsan), maka bisa kita dapati sebuah metodologi pemikiran (manhaj alfkr) yang tengah dan moderat (tawassuth), berimbang atau harmoni (tawâzun), netral atau adil (ta'âdul), dan toleran (tasâmuh). Metode berfikir ASWAJA senantiasa menghindari sikap-sikap tatharruf (ekstrim), baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri.
Inilah yang menjadi esensi identitas untuk mencirikan paham ASWAJA dengan sekte-sekte Islam lainnya. Dan dari prinsip metode berfikir seperti inilah ASWAJA membangun keimanan, pemikiran, sikap, perilaku dan gerakan.
Tawassuth (moderat) ialah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Tawâzun (berimbang) ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil (pijakan hukum) atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan. Dalam konteks pemikiran dan amaliah keagamaan, prinsip tawâzun menghindari sikap ekstrim (tatharruf) yang serba kanan sehingga melahirkan fundamentalisme, dan menghindari sikap ekstrim yang serba kiri yang melahirkan liberalisme dalam pengamalan ajaran agama. Ta'âdul ((Netral dan Adil) ialah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil tidak selamanya berarti sama atau setara (tamâtsul). Adil adalah sikap proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun keadilan menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan, hal itu hanya berlaku ketika realitas individu benar-benar sama dan setara secara persis dalam segala sifat-sifatnya. Apabila dalam realitasnya terjadi tafâdlul(keunggulan), maka keadilan menuntut perbedaan dan pengutamaan (tafdlîl). Penyetaraan antara dua hal yang jelas tafâdlul, adalah tindakan aniaya yang bertentangan dengan asas keadilan itu sendiri.
Tasâmuh (toleran) ialah sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan perbedaan dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi-budaya dan lain sebagainya. Toleransi dalam konteks agama dan keyakinan bukan berarti kompromi akidah. Bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan dan kebatilan sebagai sesuatu yang haq dan benar. Yang salah dan sesat tetap harus diyakini sebagai kesalahan dan kesesatan. Dan yang haq dan benar harus tetap diyakini sebagai kebenaran yang haq.

3. Konsep Politik ASWAJA
Dalam pandangan ASWAJA, esensi dan hakikat dari sebuah pemerintahan atau negara (khilafah), adalah sebagai salah satu diantara instrumen (wasâ'il) untuk usaha terwujudnya aplikasi syariat secara totalitas (kâffah) dalam kehidupan umat melalui kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menjadi cita-cita dan tujuan akhirnya (maqâshid). Karena kedudukannya yang dipandang sebagai wasîlah untuk maqâshid berupa tugas amar ma'ruf nahi munkar, maka pemerintahan atau negara tidak harus terikat dengan bentuk, sistem ataupun dasar idiologi negara tertentu. Apapun sistem, bentuk ataupun dasar idiologi yang diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak menjadi rintangan dalam tugas dakwah islamiyah, serta tidak menghalangi umat Islam dalam menjalankan praktek keagamaannya, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan kudeta atau merubahnya. Merubah bentuk, sistem atau dasar idiologi negara, hanya wajib dilakukan —sesuai batas kemampuan— jika nyata-nyata bertentangan dengan syariat.
Pendirian Khilafah Islamiyah bagi ASWAJA dalam konteks keIndonesiaan, bukanlah cita-cita urgen, sebab eksistensinya hanyalah sebagai wasîlah. Ada cita-cita (maqâshid) yang jauh lebih penting dan esensial dari sekedar membentuk instrumen perjuangan, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah kehidupan masyarakat, dan tugas maqâshid ini bisa dilangsungkan tidak harus melalui pendirian Khilafah Islamiyah.
Pandangan seperti inilah yang mendasari sikap ASWAJA yang tidak ambisi dan bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Karena khilafah bukanlah satu-satunya instrumen yang bisa ditempuh untuk menegakkan syariat dalam kehidupan umat. Bahkan selama ini, setiap usaha merubah bentuk dan dasar hukum negara, nyata-nyata lebih banyak memunculkan ekses negatif yang justru merugikan kaum Muslimin sendiri. Gerak perjuangan ASWAJA dalam konteks Indonesia, bukan semangat perjuangan mendirikan Khilafah Islamiyah, melainkan semangat perjuangan menegakkan syariat dalam perilaku keseharian umat. Dengan kata lain, perjuangan ASWAJA tidak dikonsentrasikan pada pembentukan sebuah wadah syariat secara formal, berupa bentuk khilafah atau sistem negara Islam, melainkan lebih dikonsentrasikan pada perjuangan aplikasi syariat dalam perilaku umat sehingga menjadi ruh dan substansi perilaku kehidupan masyarakat. Perilaku umat yang berlandaskan syariat jauh lebih penting dan lebih baik dibanding sekedar formalitas bentuk dan sistem negara islami.
Hal ini logis, sebab jika kita jujur membaca fakta sejarah khilafah dalam Islam, sebenarnya yang layak dilabeli dengan 'islamiyah' (baca: demokratis), hanyalah khilafah era Khulafa' Arrasyidin saja. Khilafah pasca Khulafa' Arrasyidin, secara umum telah kehilangan label ke-islamiyah-annya, bahkan identik dengan sistem kekaisaran Romawi dan Persi. Dari sejarah ini pula bisa kita tegaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai produk kafir, sebab khilafah era Khulafa' Arrasyidin adalah pemerintahan paling demokratis dari sistem demokrasi manapun.
Disamping itu, misi pendirian kembali Khilafah Islamiyah yang diusung oleh sebagian sekte dan gerakan Islam dalam konteks Indonesia dewasa ini, faktanya tidak murni hanya mengusung misi mendirikan negara Islam saja, melainkan juga mengusung paham dan idiologi aliran mereka, seperti idiologi Wahabi, Syi'ah atau lainnya. Mereka tidak akan mendirikan Khilafah Islamiyah kecuali paham dan idiologi mereka juga menjadi paham dan idiologi resmi pemerintah. Artinya, ketika khilafah berhasil didirikan, bukan mustahil mereka memberhangus kelompok ASWAJA yang bertentangan dengan paham mereka, seperti sejarah kekejaman Pemerintahan Arab Saudi dengan paham Wahhabinya.
Inilah yang menjadi alasan fundamental kenapa ASWAJA menentang setiap gerakan dan sekte yang mengusung Khilafah Islamiyah di Indonesia dan merongrong NKRI yang beridiolgi Pancasila. Dengan kenyakinan bahwa sila pertama yang mencerminkan tauhid Islam telah menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila, dan mempertimbangkan kenyataan rakyat bangsa Indonesia yang plural dalam ras, suku dan agama, serta mempertimbangkan resiko ancaman integritas bangsa, maka ASWAJA menyatakan: bahwa NKRI dan Pancasila sebagai idiologinya, adalah final dari segala upaya membentuk negara di Indonesia. Sikap seperti ini bukan berarti ASWAJA anti khilafah, melainkan lebih demi mempertahankan eksistensi idiologi ASWAJA dan menghindarkan kekacauan umum (chaos) yang harus diprioritaskan dari sekedar mencapai kemaslahatan (mendirikan khilafah), sesuai kaidah fiqh: Menghindari kekacauan lebih diprioritaskan dari mengupayakan kemaslahatan.
Apabila sejauh ini dikenal tiga model hubungan agama-negara, yaitu hubungan intergasi (agama dan negara adalah satu kesatuan); hubungan sekuler (pemisahan peran agama dalam pemerintahan); dan hubungan simbiosis (agama-negara terpisah namun saling membutuhkan dan mengisi secara timbal-balik), maka model ketiga inilah yang menjadi pilihan ASWAJA dalam memandang hubungan agama dan negara. Agama tidak harus diformalkan sebagai sebuah sistem dan bentuk suatu negara, namun agama juga tidak boleh diceraikan dari intervensi peran politik.

4. Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu paket istimewa dari agama untuk umat Muhammad saw. guna menegakkan panji-panji ketuhanan dan melenyapkan segala kemunkaran di muka bumi, serta menjaga keberlangsungan tatanan kehidupan.
Dalam tataran praktis, ASWAJA merumuskan konsep tahapan atau fase-fase amar ma'ruf nahi munkar sebagai pola aplikasinya, yang meliputi ta'rîf (memberi tahu), wa'dh (menasehati), takhsyîn fî alqaul (dengan nada keras), dan man'u bi alqahri (mencegah paksa). Konsep fase-fase amar ma'ruf nahi munkar ini berdasarkan sabda Nabi saw.:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيْمَانِ.
Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah menghilangkannya dengan kemampuannya (tangannya), apabila tidak mampu maka dengan perkataan (lisan), apabila tidak mampu maka dengan mengingkari di dalam dan yang demikian itu adalah paling lemah-lemahnya keimanan. (HR. Muslim)
Dua fase yang pertama (ta'rîf dan wa'dh), legal dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan dua fase yang terakhir, (takhsyîn fî alqaul dan man'u bi alqahri), hanya menjadi wewenang pihak yang memiliki kekuasaan (pemerintah). Hal ini dikarenakan kedua fase terakhir ini sangat berpotensi menimbulkan fitnah jika dilakukan secara individual, dan amar ma'ruf nahi munkar haram dilakukan jika justeru akan menimbulkan kemungkaran (fitnah) yang jauh lebih besar.
Secara periodik, kemunkaran diklasifikasikan menjadi tiga. Kemunkaran yang telah berlangsung, kemunkaran yang sedang berlangsung, dan kemunkaran yang akan berlangsung. Bentuk tindakan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kemunkaran yang telah dilakukan adalah uqûbah (hukuman), dan untuk kemunkaran yang akan terjadi adalah zajr (menjerakan atau menggagalkan), sedangkan untuk kemunkaran yang sedang berlangsung adalah daf'u (menghentikan). Dari tiga bentuk tindakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut, hanya tindakan daf'u(menghentikan) kemunkaran yang sedang berlangsung yang legal dilakukan oleh individu. Sedangkan tindakan uqûbah dan zajr atas kemunkaran yang telah atau akan terjadi, hanya menjadi wewenang pihak pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Pengerusakan, pembakaran dan pengeboman terhadap tempat-tempat maksiat dalam skala besar, atau tindakan-tindakan kekerasan (anarkhisme, radikalisme, ekstrimisme dan terorisme) dengan mengatasnamakan sebagai aktifitas amar ma'ruf nahi munkar, merupakan tindakan yang sudah di luar wilayah kewajiban individu atau kelompok, karena tindakan demikian sangat riskan justeru mengundang fitnah yang jauh lebih besar. Bahkan tindakan-tindakan destruktif demikian termasuk cara-cara ilegal dalam agama.
Sederhananya, cara-cara santun, humanis dan penuh hikmah serta tidak destruktif, adalah prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi ajaran ASWAJA. Prinsi-prinsip demikian didasarkan pada firman Allah swt.:
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. Annahl: 125)

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Alqashah: 77)

TEOLOGI PEMBEBASAN ASWAJA
Sebagai bagian dari komunitas ASWAJA, STAIMU dengan komunitasnya tetap bersikap konsisten dalam melaksanakan strategi kebudayaan sebagaimana telah dirumuskan secara tepat dalam kaidah ASWAJA: “Al- Muhafadzah’ala al- qadimi as-Shalih wa al – akdzu bi al-jadidi al-ashlah” (memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).
Prinsip dan strategi kebudayaan yang dianut diatas pada era globalisasi ini kita balikan dengan kata: al – akdzu bi al-jadidi al-ashlah wa Al- Muhafadzah’ala al- qadimi as-Shalih” (mengambil yang baru yang lebih baik, dan memelihara yang lama yang baik). Implikasinya, bahwa terhadap hasil-hasil budaya Barat yang positif seperti sains dan teknologi, STAIMU dan seluruh mahasiswa serta alumni dan masyarakatnya mengapresiasi, mempelajari, menerima dan mengaplikasikannya. Penerimaan terhadap hasil-hasil budaya Barat yang positif adalah perlu dan merupakan keniscayaan dalam rangka untuk memodernisasi cara kerja perguruan tinggi Islam dengan internalisasi nilai-nilai ajaran ASWAJA.
Saat ini kebanyakan sikap kalangan muslimin terhadap pengaruh globalisasi adalah sekuler dan antroposentris seperti:
1. Siap sedia untuk pengalaman baru dan terbuka untuk pembaharuan dan perubahan (innovation and change).
2. Mampu membentuk pendapat tentang jumlah besar masalah dan isu yang timbul, tidak hanya dari segi luarnya saja.
3. Berorientasi terhadap berbagai pendapat yang ada bersikap lebih demokratis.
4. Berorientasi ke masa sekarang dan kedepan, dan bukan kemasa lampau.
5. Berorientasi kepada dan terlibat dalam perencanaan (planning) serta pengorganisasian dan ia percaya padannya sebagai suatu cara untuk mengatur kehidupannya.
6. Percaya bahwa manusia dapat belajar sampai pada tingkat yang jauh untuk menguasai sekelilingnya, guna memajukan tujuan dan sasarannya dan bukan sebaliknya, yakni dikuasai seluruhnya oleh lingkungannya itu.
7. Mempunyai kepercayaan bahwa dunia ini dapat diperhitungkan, dan bahwa orang lain dan lembaga-lembaga di sekitarnya dapat diandalkan guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.
8. Mempunyai kesadaran terhadap martabat orang lain dan cenderung menunjukan respek terhadap mereka.
9. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Percaya pada keadilan yang terbagi (distributive justice). Artinya, ia percaya bahwa ganjaran-ganjaran harus sesuai dengan sumbangannya (kontribusi) dan tidak berdasarkan pada ulah atau milik-milik istimewa orang yang tidak ada hubungannya dengan sumbangan itu.
Tentu saja bagi kalangan ASWAJA perlu adanya internalisasi nilai-nilai ASWAJA didalam mensikapi perkembangan pengaruh globalisasi tersebut, tidak hanya sekuler dan antroposentris, akan tetapi didalamnya perlu menginternalisasikan kekuasaan Tuhan sebagai tali kendalinya. Dengan kata lain, nilai-nilai ASWAJA yang harus dikembangkan adalah ANTROPO THEOSENTRIS yaitu mengedepankan upaya-upaya manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah duniawiyah akan tetapi hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Ini merupakan nilai-nilai humanis untuk memungkinkan umat Islam menjalankan tugas sebagai khalifah dalam membangun peradaban madani di muka bumi. Teologi ASWAJA seperti itulah yang harus dijalankan oleh civitas akademik STAIMU masa sekarang dan mendatang dalam membangun peradaban dan melayani masyarakat sekitarnya.
Teologi seperti itu dinamakan TEOLOGI PEMBEBASAN ASWAJA. Dalam teologi tersebut hakikat kebenaran bersumber pada WAHYU yang bersifat mutlak, sedangkan kebenaran yang dihasilkan AKAL FIKIRAN bersifat nisbi dan relatif. Mengintegrasikan antara aql (rasionalitas) dan naql (wahyu), berarti dalam memahami dan mengamalkan agama maupun pengetahuan harus menggunakan segala sumber dan potensi, baik berupa wahyu maupun akal. Keduanya harus digunakan secara seimbang dan proporsional (tawâzun). Sebab wahyu tanpa akal mustahil dapat dimengerti, demikian juga akal tanpa wahyu mustahil mengetahui syari’ah sesuai yang dikehendaki Allah.
Implementasinya adalah:
1. Cara Berfikir ASWAJA, yaitu cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalil naqli (yang berdasar al-Qur’an dan Hadits) dengan dalil aqli (yang berbasis pada akal budi) dan dalil waqi’i (yang berbasis pengalaman). Karena itu, menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (liberal tingkers) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga menolak pemahaman zahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan social secara mendalam.
2. Cara Bersikap ASWAJA, yaitu memandang dunia sebagai kenyataan yang beragam. Karena itu keberagaman diterima sebagai kenyataan. Namun juga bersikap aktif yakni menjaga dan mempertahankan kemajemukan tersebut agar harmonis (selaras), saling mengenal (lita’arofu) dan memperkaya secara budaya. Sikap moderat (selalu mengambil jalan tengah) dan menghargai perbedaan menjadi semangat utama dalam mengelola kemajemukan tersebut. Dengan demikian juga menolak semua sikap yang mengganggu keanekaragaman atau keberagaman budaya tersebut. Pluralitas harus diterima sebagai kenyataan sejarah.
3. Cara Bertindak ASWAJA, yaitu mengakui adanya kehendak Allah (taqdir) tetapi juga mengakui bahwa Allah telah mengkaruniai manusia pikiran dan kehendak. Karena itu dalam bertindak, tidak bersikap menerima begitu saja dan menyerah kepada nasib dalam menghadapi kehendak Allah, tetapi berusaha untuk mencapai taqdir Allah dengan istilah kasab (usaha). Namun demikian, tidak harus berarti bersifat antroposentris (mendewakan manusia), bahwa manusia bebas berkehendak. Tindakan manusia tidak perlu di batasi dengan ketat, karena akan dibatasi oleh alam, oleh sejarah. Sementara Allah tidak dibatasi oleh faktor-faktor itu. Dengan demikian tidak memilih menjadi sekuler atau theosentris ansich, melainkan sebuah proses pergerakan iman yang mengejawantah dalam seluruh aspek kehidupan yakni ANTROPO TEOSENTRIS.

Bagikan Artikel ini ke Facebook