E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

karya ilmia

Dibaca: 293 kali, Dalam kategori: Umum, Diposting oleh: JATMITO lihat profil
pada tanggal: 2017-05-05 21:01:32 wib


PENGARUH TINGKAT PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN REMBANG




D
I
S
U
S
U
N




O L E H
JATMITO
NIP. 197304292007011011


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENGIKUTI UJIAN
PENYESUAIAN IJAZAH
PADA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas
berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “ Pengaruh Tingkat Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang“. Penulisan bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk dapat mengikuti ujian Dinas dan penyesuian Ijazah bagi yang telah menyelesaikan kuliah S1 (Sarjana)
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis ini, banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun dengan adanya bimbingan, bantuan, saran, serta kerja sama dengan teman-teman, sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.
Penulis menyadari Karya Tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian,teknik penulisan dan masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik dan saran yang bertujuan membangun kesempurnaan Karya Tulis ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depan.

Akhirulkalam Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rembang, 14 April 2017
Penulis


Jatmito
NIP. 197304292007011011


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Identifikasi Masalah 3
I.3 Rumusan Masalah 4
I.4 Tujuan Penulisan 4
I.4 Ruang Lingkup Penulisan 4
BAB II PEMBAHASAN 5
II.1 Gambaran Umum 5
II.2 Tugas Pokok 8
II.3 Fungsi 9
II.4 Tugas Pokok Seksi Pengelola Pasar 9
II.5 Struktur Organisasi Seksi Pengelola Pasar 12
BAB III PENUTUP 13
Kesimpulan 13
Saran 13
DAFTAR PUSTAKA



BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran bedasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga berisi tentang pembentukan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan yang disebut sebagai Desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998.
Dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.22 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya jika PAD suatu daerah rendah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat semakin besar. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berisi tentang pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan dengan konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostucture) dan staf pendukung (supporting staff).
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menegah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Salah satu komponen Penerimaan Asli Daerah (PAD) berasal dari Retribusi daerah. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 64 Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pasar yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Dinas yang berhubungan dengan retribusi pasar adalah Bidang Pasar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar yang terdiri dari pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II, dan pengolaan pasar wilayah III.
Seksi pengelolaan pasar wilayah II mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan, pedagang los/kios pasar, pengadaan sarana dan prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar wilayah II meliputi: Kecamatan Lasem, Pamotan, Pancur, Sluke dan Gunem.
Namun, selama ini retribusi pasar wilyah II khususnya Pasar Pamotan belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi pasar yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pedagang, disini terlihat adanya potensi retribusi pasar yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah khususnya Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II di pasar Pamotan Kabupaten Rembang yang menangani masalah retribusi pasar.
Berdasarkan latar belakang di atas, , dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul Pengaruh Tingkat Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang.

I.2 Identifikasi Masalah
Yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah apakah Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan Kabupaten Rembang dalam tugasnya telah sejalan dalam menunjang tugas-tugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang sesuai dengan tupoksi tersebut.



I.3 Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang dan identifikasi masalah di atas. Penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam bagian penting menyangkut tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan
1. Bagaimanakah Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah tugas pokok seksi pengelolaan pasar wilayah II khususnya di Pasar Pamotan Kabupaten Rembang?
3. Bagaimanakah fungsi seksi pengelolaan pasar wilayah II di Pasar Pamotan Kabupaten Rembang?

I.4 Tujuan Penulisan
Berdasakan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang?
2. Mengetahui tugas pokok seksi pengelolaan pasar wilayah II di Kabupaten Rembang?
3. Mengetahui fungsi seksi pengelolaan pasar wilayah II di Kabupaten Rembang?

I.5 Ruang Lingkup Penulisan
Ruang Lingkup penulisan makalah ini berfokus pada penerimaan retribusi oleh seksi pengelolaan pasar wilayah II Khususnya Pasar Pamotan Kabupaten Rembang.






BAB II
PEMBAHASAN

II.1 Gambaran Umum

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran bedasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga berisi tentang pembentukan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan yang disebut sebagai Desentralisasi (otonomi daerah).
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok "melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan".
Adapun fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah :
a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas menurut pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016, Kepala Dinas dibantu/membawahkan :
1. Sekretariat;
2. Bidang Kelembagaan;
3. Bidang Pengawasan;
4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
5. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
6. UPT Balatkop UKM;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016
Tugas Pokok :
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
Sejak bergulirnya program otonomi daerah tahun 2001-2002 dari pemerintah pusat. Departemen perindustrian perdagangan dan cabang dinas perindustrian perdagangan serta departemen koperaasi dari ketiga instansi tersebut terbentuklah Dinas perindustrian perdagangan koperasi (DINPERINDAKOP) kabupaten Rembang. Dan sebelum adanya otonomi daerah ketiga instansi tersebut berdiri sendiri.
Pada tahun 2009 yang semula adalah dinas perindustrian perdagangan koperasi atau DINPERINDAGKOP menjadi dinas perindustrian perdagangan koperasi UMKM atau DINPERINDAGKOP UMKM karena adanya tambahan program BINA PASAR.
Dan pada tahun 2016 yang semula dinas perindustrian perdagangan koperasi UMKM atau DIN PERINDAGKOP UMKM menjadi Dinas Perindustrian perdagangan koperasi UKM atau DI INPERINDAGKOP UKM.
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menegah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar yang terdiri dari pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II, dan pengolaan pasar wilayah III.
Seksi pengelolaan pasar wilayah II mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan, pedagang los/kios pasar, pengadaan sarana dan prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar wilayah II meliputi: Kecamatan Lasem, Pamotan, Pancur, Sluke dan Gunem.

Visi dan Misi
“Menjadi institusi yang profesional dalam usaha pemberdayaan industri, dagang, koperasi, dan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal”.
Misi
1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profisional
2. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal
4. Mengembangkan sinergi dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengoptimalan pengelolaan aset daerah
II.2 Tugas Pokok
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menegah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Bidang pasar mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar yang terdiri dari pengelolan pasarwilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III.
3. Seksi pengelolaan pasar wilayah II mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan, pedagang los/kios pasar, pengadaan sarana dan prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar wilayah II.

II.3 Fungsi
Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Rembang mempunyai fungsi antara lain:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menegah
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menegah
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah
e. Pelaksana fungsi kesekretariatan dinas
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD, dan
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.4 Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II Bagian Administrasi
a. Menyiapkan karcis untuk memungut retibusi
b. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar pamotan 136 pedagang
c. Mengerjakan buku bantu rincian karcis penerimaan sebagai hasil laporan
d. Menyetorkan uang hasil pungutan ke bendahara pengeluaran pembantu
e. Menerima berkas usulan perpanjangan katadag
f. Menata dan merapikan jalur jalan pemisah antara kios dan los di lingkungan pasar
g. Kerja bakti di lingkungan pasar

II.5 Struktur Organisasi Pasar Pamotan
a. Kepala Pasar
b. Bendahara
c. Administrasi
d. Penarik
e. Kebersihan
f. Keamanan







II.5 Struktur Organisasi
BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG





















STRUKTUR ORGANISASI SEKSI PENGELOLAAN PASAR WILAYAH II
PASAR PAMOTAN KABUPATEN REMBANG




BAB III
PENUTUP

III.1 Kesimpulan

 Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang yaitu
 Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan mempunyai tugas pokok
 Fungsi/rincian tugas Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan antara lain;
Berdasarkan analasis dan pengamatan yang penulis lakukan pada proses pengelolaan kegiatan dalam rangka administrasi Umum Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan Kabupaten Rembang maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan:

III.2 Saran
Dari hasil penulisan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran berkaitan dengan sustem yang diteliti, yaitu sebagai berikut;
1. Sebaiknya Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan dapat melakukan perbaikan pelayanan kebutuhan pedagang dari waktu ke waktu.
2. Pengelolaan administrasi laporan hasil kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II khususnya Pasar Pamotan yang baik akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, apabila pihak Dinas perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Kabupaten Rembang.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Kabupaten Rembang berpedoman pada peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat Kabupaten Rembang agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan maksimal
4. Demikian penulisan makalah ini yang dapat kami sampaikan atas saran dan kritikan kami ucapkan terimakasih, semoga makalah ini dapat bermanfaat sebagai syarat dalam rangka mengikuti ujian penyesuaian ijazah.



Nama : jatmito
Nip : 197304292007011011
Email : jatmito2904@gmail.com























DAFTAR PUSTAKA


http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/
http://pipprembang.com/pasar/database-pasar
http://rembangkab.go.id/wp-signup.php?new=dinperindagkopumkm
Peraturan Bupati Rembang nomor 57 tahun 2016
Peraturan Bupati Rembang nomor 57 tahun 2016 pasal 26 dan pasal 30
Renstra DISPERINDAGKOP dan UMKM 2010-2015
Undang-undang No. 22 Tahun 1999
Undang-undang No. 25 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Bagikan Artikel ini ke Facebook