E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Perisalah Legislatif

Dibaca: 152 kali, Dalam kategori: Pemerintahan, Diposting oleh: KHAIRUL IMTIHAN, SH lihat profil
pada tanggal: 2018-03-16 06:51:31 wib


Setiap rapat DPRD memerlukan pendokumentasian proses rapat yang dilaksanakan baik yang bersifat internal maupun rapat kerja dengan pemerintah daerah. pendokumentasian ini menjadi penting karena setiap keputusan yang dihasilkan memiliki potensi untuk ditafsirkan berbeda-beda oleh pihak yang berkepentingan. oleh sebab itu perlu ada sebuah dokumen yang menjadi alat verifikasi yang dijadikan sebagai pedoman. salah satunya adalah Risalah Rapat DPRD.
berangkat dari itu maka setiap pemerintah daerah sudah semestinya memperhatikan pentingnya keberadaan dari sumber daya manusia (PNS) yang menyusun risalah rapat tersebut.
dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perisalah Legislatif dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Asisten Perisalah Legislatif, maka pentingnya keberadaan PNS/penyusun risalah semakin diperkuat oleh Peraturan ini.
untuk itu kedepan diharapkan setiap pemerintah daerah agar memperhatikan pedoman yang telah dituangkan dalam peraturan tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat.

Bagikan Artikel ini ke Facebook