E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

ETOS KERJA LEMBAGA PENDIDIKAN

Dibaca: 288 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Sumanto, MSI. lihat profil
pada tanggal: 2018-04-26 04:58:38 wib


A. Judul : “ETOS KERJA LEMBAGA PENDIDIKAN ”
B. Pendahuluan
Dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, diantara unsur terpenting dalam lembaga pendidikan adalah sumber daya manusia (Man) atau yang lebih dikenal guru atau pegawai. Pegawai adalah aset lembaga pendidikan tanpa adanya pegawai yang memiliki etos kerja yang baik, suatu lembaga pendidikan pasti tidak akan maju, atau tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sebaliknya tidak ada lembaga pendidikan yang merugi jika memperlakukan pegawai dengan baik dan menghargai prestasi mereka.
Lembaga pendidikan adalah tempat untuk belajar dan mengembangkan potensi diri melalui karir promosi jabatan guru atau karyawan yang bekerja dan berkarya secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab. Namun yang perlu dicermati adalah guru atau pegawai yang berhasil bukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya adalah buah hasil keringat sendiri, tetapi lebih kepada sumber daya lain mendukung. Lembaha pendidikan yang maju dimana guru dan pegawainya dalam mengerjakan pekerjaannya selalu dalam bentuk tim (team work). Guru atau pegawai yang bekerja sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang atau tidak menerima bantuan dari guru atau pegawai lain maka akan berdampak pada sebuah egoisme atau kesombongan.
Dalam rangka pencapaian produktifitas kerja yang baik dibutuhkan etos kerja guru dan pegawai yang unggul dan profesional dalam mengerjakan pekerjaanya. Etos kerja harus didukung oleh sumber daya lain seperti fasilitas kerja, kesehatan, penghargaan, jaminan hari tua, dan sebagainya yang mendorong guru dan pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya, walaupun tidak harus sama atau ada, karena jika ingin mendapatkan hasil yang baik harus bekerja yang baik pula, sehingga hasil akan mengikuti kualitas kerja kita. Apabila dari sumber daya tersebut terpenuhi tentu akan berpengaruh terhadap perilaku guru dan pegawai. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan ada kalanya bersifat negatif. Guru atau pegawai di sebuah lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh positif dari sumber daya tersebut adalah guru atau pegawai memiliki etos kerja, sebaliknya yang menerima pengaruh negatif, maka etos kejanya menurun.
Guru dan pegawai yang memiliki etos kerja yang unggul dan profesional dalam melaksanakan pekerjaanya adalah guru atau pegawai yang dapat menilai dan menerima bahwa kerja adalah rahmat (aku bekerja tulus penuh syukur), kerja adalah amanah (aku bekerja benar penuh tanggungjawab), kerja adalah panggilan (aku bekerja tuntas penuh integritas), kerja adalah aktualisasi (aku bekerja penuh semangat), kerja adalah ibabah (aku bekerja serius penuh kecintaan), kerja adalah seni (aku bekerja cerdas penuh kreativitas), kerja adalah kehormatan (aku bekerja tekun penuh keunggulan) dan kerja adalah pelayanan (aku bekerja paripurna penuh kerendahan hati).
Dalam makalah ini penulis menghindarkan diri dari subyektifitas manusia yang beragama dengan berpedoman pada pernyataan : “Allah tidak akan memberikan kesempatan yang sama. Dihamparkan alam semesta untuk menjadikan ujian dan tantangan bagi siapa saja yang paling baik prestasinya. Hukum Allah berlaku secara universal tidak membedakan agama, bangsa, maupun gender (jenis kelamin). Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang bekerja keras, berilmu dan berbuat adil walaupun dia kafir, dan Allah tidak akan menolong mereka yang hidup malas, bodoh, dan aniaya (zalim) walaupun orang tersebut mengaku Islam.

C. Etos Kerja lembaga Pendidikan
1. Pengertian
Etos Kerja merupakan sikap mental dalam menghayati dan menghargai pekerjaan. Dengan kata lain, etos kerja adalah semangat dan sikap mental yang selalu berpandangan bahwa kualitas kerja di hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan kualitas kerja kita di hari esok harus lebih baik daripada kualitas kerja hari ini. Etos merupakan suatu sikap jiwa seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan komitmen total dan tanggunjawab.
Etos kerja terkandung nilai semangat kerja yang tinggi melalui bekerja keras, bekerja cerdas, sehingga menghasilkan pegawai atau karyawan berprestasi. Prestasi pegawai/karyawan dapat dilihat dari besar kecilnya kesetiaan, prestasi kerjanya, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Etos kerja pegawai/karyawan akan unggul dapat dilihat dari kerja keras, selalu terdepan, memiliki kelebihan dibanding lain, dan tidak pernah merasa puas atas prestasi yang diraihnya. Tidak lagi berpikir bahwa apa yang saya dapat dari hasil kerja saya, tetapi apa yang saya berikan terhadap lembaga pendidikan atau lembaga saya.
Secara etimoligis, etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat istiadat atau kebiasaan. Sebagai suatu subyek dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Setiap lembaga pendidikan yang selalu ingin maju, akan melibatkan anggota untuk meningkatkan mutu kinerjanya, diantaranya setiap lembaga pendidikan harus memiliki etos kerja. Menurut Sinamo etos kerja profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral.
Selanjutnya dikatakan bahwa istilah paradigma disini berarti konsep utama tentang kerja itu sendiri yang mencakup idealisme yang mendasari, prinsip-prinsip yang mengatur, nilai-nilai yang menggerakkan, sikap-sikap yang dilahirkan, standar-standar yang hendak dicapai, termasuk karakter utama, pikiran dasar, kode etik, kode moral, dan kode perilaku bagi para pemeluknya. Jadi, jika seseorang, suatu lembaga pendidikan, atau suatu komitmen menganut paradigma kerja tertentu, percaya padanya secara tulus dan serius, serta berkomitmen pada paradigma kerja tersebut maka kepercayaan itu akan melahirkan sikap kerja dan perilaku kerja mereka secara khas. Itulah etos kerja mereka, dan itu pula budaya kerja mereka.
Berpijak pada pengertian bahwa etos kerja menggambarkan suatu sikap, maka dapat ditegaskan bahwa etos kerja mengandung makna sebagai aspek evaluatif yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan kerja.
2. Membangun etos kerja lembaga pendidikan
Etos kerja yang positif secara pasti akan menunjukkan kaitan yang sangat erat antara modal lembaga pendidikan dengan nilai kepercayaan untuk mencapai visi dan misi secara konsisten melalui norma-norma nilai kerja yang menciptakan suasana nyaman, aman, dan sejahtera bagi setiap stake holdernya. Dalam lembaga pendidikan memerlukan fleksibilitas yang tinggi dengan budaya kerja "high trust". Tujuannya adalah untuk membangun kredibilitas yang memberikan rasa percaya kepada setiap orang, bahwa budaya kerja lembaga pendidikan dikerjakan dengan etos kerja yang terukur dalam sebuah sistem, prosedur, dan kebijakan yang memiliki tingkat keperdulian sosial untuk secara konsisten mampu memberikan nilai-nilai kebutuhan para stake holdernya secara optimal.
Cara membangun etos kerja yang sesuai dengan jati diri organisai adalah sebagai berikut :
a. Etos kerja yang baik berasal dari hasil kesadaran sebuah lembaga pendidikan untuk secara tulus menggali semua potensi positifnya dalam rangka memberikan nilai-nilai terbaiknya kepada para stakeholder. Jangan pernah berpikir untuk meniru etos kerja budaya lain, sebab etos kerja itu ada di dalam DNA sebuah lembaga pendidikan yang secara fundamental telah dipengaruhi oleh etos kerja sang penggagas pendiri lembaga pendidikan melalui visi, misi, etika, budaya, serta cara berpikir dan bertindak sang pendiri tersebut.
b. Apabila Anda tetap ngotot untuk meniru dan mengimplementasikan sebuah etos kerja yang menjadi favorit Anda, maka pastikan bahwa lembaga pendidikan Anda mampu melewati masa-masa kritis akibat perubahan jati diri lama kedalam jati diri yang Anda harapkan. Kekuatan aura sang pendiri lembaga pendidikan akan tetap terasa walaupun Anda sudah mencoba menciptakan lingkungan dan suasana kerja berbudaya etos kerja baru yang lebih dinamis dan kreatif.
c. Etos kerja sebenarnya mengajarkan kepada setiap sumber daya manusia untuk secara tulus dan ikhlas dari lubuk hati terdalam membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang efektif dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada para stakeholder. Untuk itu diperlukan upaya terus-menerus dari manajemen lembaga pendidikan dalam memberikan contoh teladan dari perilaku etos kerja yang ingin dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Mengundang para coach dari luar lembaga pendidikan untuk belajar nilai-nilai positif secara berkelanjutan akan memberikan wawasan dan pengetahuan yang akan berdampak besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menggali etos kerja terbaik dari sudut kaca mata positif.
d. Etos kerja adalah suara hati yang tulus dan ikhlas dari setiap sumber daya manusia lembaga pendidikan untuk mau bekerja keras tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan terbaik yang lebih kepada setiap orang tanpa terkecuali.
e. Etos kerja yang baik lahir dari pribadi-pribadi yang proaktif dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjadi manusia-manusia lembaga pendidikan yang siap seratus persen menjalankan misi dan visi lembaga pendidikan mereka dengan nilai-nilai positif yang tidak dapat dikompromikan lagi. Nilai positif berarti setiap pikiran dan tindakan selalu hanya berkosentrasi untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi.
f. Etos kerja yang baik harus selalu dibungkus dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan keinginan untuk selalu berbuat baik. Etos kerja juga harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya rutin yang efektif dalam memberikan sinar kebahagian, kenyamanan, keamanan, dan kepastian buat para stakeholder.
g. Semua prinsip positif pelayanan wajib dihayati secara optimal oleh semua pimpinan dan staf lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Setiap stimulus benih-benih positif kedalam pikiran sumber daya manusia akan menghasilkan respons etos kerja yang berasal dari kesadaran hati dan pikiran terdalam.
h. Belajar dan belajarlah selalu untuk merubah diri Anda dari pribadi tanpa etos kerja menjadi pribadi yang unik, spesial, dan kaya akan etos kerja berkualitas tinggi. Semua hal baik itu akan menjadi milik Anda bila Anda belajar, melatih, dan menyadari bahwa semua kerja keras Anda dan hidup Anda adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada diri Anda, keluarga Anda, lembaga pendidikan Anda, orang-orang lain di sekitar Anda, masyarakat Anda, dan dunia Anda.
Etos kerja memunculkan sikap optimisme untuk menempuh segala resiko, karena orang optimis sadar bahwa segala sesuatu pasti ada resikonya. Jika kita membuat kapal tentu saja akan selamat jika hanya ditambatkan di pelabuhan saja, akan tetapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dirancang untuk mampu menembus badai, mengarungi samudera dengan segala resiko yang dihadapi untuk mencapai cita-cita. Terdapat cirri khusus bagi orang yang memiliki etos kerja tinggi dan yang tidak memiliki etos kerja, seperti dalam tabel.

Optimis (etos kerja) Pesimis (tak beretos kerja)
Gelas setengah isi Gelas setengah kosong
Tangkai itu berkembang walau berduri Tangkai itu penuh dengan duri walau ada kembangnya
Masih punya sepuluh menit lagi Tinggal sepulun menit lagi
Ada secercah cahaya, ini tanggung jawab kita Alagkah gelapnya tempat ini, ini kesalahan dia
Bagian dari pemecahan masalah Bagian dari permasalahan
Saya akan terus mencoba Ah, sudahlah menyerah saja
Saya harus mengambil pelajaran dan kemudian bangkit dari kegagalan Untuk apa lagi, toh saya tidak berharga, Capek ah…!
Saya memiliki kelemahan, tapi juga ada kelebihan Saya memang jelek, bodoh, tidak mungkin berhasil
Saya harus memperbaiki cara bermain saya, ah… begitu banyak pelajaran yang saya peroleh hari ini. Ah…,penontonnya payah, wasitnya lebih payah lagi, tidak fair.


Untuk membangun etos kerja lembaga pendidikan harus dimaksimalkan sumber daya yang ada di lembaga pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah
Kepala sekolah harus menjadi pemimpin sekaligus menjadi pelindung dan penganyom bagi guru atau pegawai di suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah harus menajdi suri tauladan bagi semua komponen lembaga pendidikan. Etos kerja kepala sekolah bisa berangkat dari suatu renungan dalam diri yang merupakan manifestasi dari kekuatan batin dan kemampuan yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut :
a. Semua orang bisa melakukan sebuah perbedaan
b. Tidak ada seorangpun yang bisa menghalangi Anda untuk memilih menjadi orang yang khusus, lain daripada yang lain.
c. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting, hanya saja orang-orang yang mengerjakanlah yang merasa tidak penting dalam mengerjakan pekerjaan mereka.
d. Semua pekerjaan harus menjalin hubungan yang kuat adalah tujuan yang paling penting karena mutu hubungan tersebut menentukan mutu pendidikan. Itu sebabnya mengapa para pemimpin berubah ketika mereka menyadari bahwa para guru atau pegawai mereka juga manusia. Teknologi berubah ketika menyadari bahwa para pengguna mereka adalah manusia yang memerlukan interaksi atau hubungan.
e. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, menguasai kecakapan bekerja adalah yang paling penting pada abad 21, bahwa kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para siswa tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk melakukannya.
f. Saat Anda sedang mengerjakan segala hal yang mungkin bisa Anda kerjakan untuk menghasilkan kesempurnaan pribadi, tetapi Anda masih saja merasa kelelahan dan tidak bersemangat.
g. Ketika hidup kita sedang berada pada posisi rendah saat komitmen profesional kita sedang bergejolak dan kita hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaan kita dan kemudian pekerjaan itu ditinggalkan.
h. Kepala sekolah yang unggul dapat dilihat dari kerja keras, selalu terdepan, memiliki kelebihan dibanding lain, dan tidak pernah merasa puas atas prestasi yang diraihnya. Tidak lagi berpikir bahwa apa yang saya dapat dari hasil kerja saya, tetapi apa yang saya berikan terhadap lembaga ini.
2. Guru
Guru yang memiliki etos kerja merupakan sikap mental dalam menghayati dan menghargai pekerjaannya. Dengan kata lain, etos kerja guru adalah semangat dan sikap mental yang selalu berpandangan bahwa kualitas kerja kita di hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan kualitas kerja kita di hari esok harus lebih baik daripada kualitas kerja hari ini”
3. Siswa
Sebagai guru memandang siswa adalah generasi yang harus diperhatikan secara menyeluruh pribadinya, baik kecerdasan, emosional, perilaku maupun tingkat keagamaan yang dianutnya. Semua siswa adalah pandai, tinggal waktu yang akan menentukan. Siswa adalah generasi penerus yang harus dihormati hak-haknya, oleh karena itu sebagai pendidik harus bisa memperlakukan siswa dengan baik.
4. Supervisor
Supervisor dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati perlaksanaan secara sistematis dan berkesinambungan, merekan dan memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang btepat serta memperbaiki kesalahan. Supervisor, merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses managemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.
Dalam aktifitasnya pengawasan memerlukan ketelitian, kearifan dan keobjektifan seseorang dalam melihat hal-hal yang kurang tepat dalam proses pelaksanaan.Sehingga batasan dalam pengawasan bukan menjadi suiatu hal yang absurd, melainkan jelas dan dapat dipertanggung jawabkanSalah satu kegiatan penting dalam penyelengaraan pendidikan adalah meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk menjaga pendidikan dimaksud yang meliputi aspek-aspek guru, murid, sarana dan prasarana, kurikulum, proses belajar mengajar termasuk system manajemen dan evaluasinya diperlukan adalah pengawas yang menyeluruh.
Hal ini dapat dilakukan melaui mekanisme kontrol secara berkesinambungan. Oleh karena fungsi supervisor (pengawas) menjadi penting, sebagaimana tertuang dalam kep MENPAN No. 118/1996 yang menyebutkan bahwa pengawas diberi tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan dengan melakukan penilaian dan penbinaan teknis serta administrasi kepada satuan pendidikan. Oleh karena itu perlunya etos kerja pengawas agar dapat dan mampu melakukan tugas kepengawasan sehingga lembaga pendidikan akan lebih berjalan dengan baik dan maju karena adanya keterlibatan supervisor dalam memajukan lembaga pendidikan tersebut.
5. Komite sekolah
Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan di antaranya kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasisebagai sebuah angin segar dalam prosesw perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat.
Adanya perubahan paradigma system pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi mmasyarakat utnuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, Salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten /Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakayat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam bebrapa hal telah diberikan kepada satuan pendidika, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi bebasis masyarakat (community based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder penddikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
6. Departemen Agama
Kalau mencermin UU terkait dengan pendidikan yang baru terbit saat ini, yakni UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ungkapan “Departemen Agama” tidaklah kita ketemukan secara eksplisit di dalamnya, khususnya berkaitan dengan menejemen penggelolaan pendidikan. Kita segera bisa menarik kesimpulan dari sana, bahwa pendidikan itu sesungguhnya memang hanya “satu atap” di bawah menteri pendidikan. Pendidikan secara umum merupakan kewenangan Depdiknas. Adapun jika kemudian Departemen Agama ikut serta aktif, terutama atas penyelenggaraan madrasah, maka makna peran Departemen agama tersebut bisa bersifat pembantu, sebagai pelaksana tanggungjawab atau sebagai departemen yang mendapat pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tertentu.
Kendati demikian, akhir-akhir ini kita pernah menyaksikan timbul isu manajemen pendidikan “satu atap”. Maksudnya semua kewenangan pengelolaan pendidikan secara proporsional akan dilakukan oleh Depdiknas. Di tingkat UU semua itu sangat memungkinkan, apalagi UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 kini membatasi pendidikan kedinasan (yang di kelola oleh Departemen selain Depdiknas atau lembaga pendidikan non departemen) hanya untuk pendidikan profesi setelah jenjang sarjana, serta khusus untuk calon pegawai (pre service trainning) atau untuk meningkatkan kwalitas pegawai (in servis trainning). Sebelumnya pendidikan kedinasan sangat ramai dengan mahasiswa yang umum sifatnya, karena satu sistem pendidikan memandang ini tidak proporsional maka semua pengelolaan pendidikan kini terpusat kembali dalam pengelolaan pendidikan kini terpusat kembali dalam pengelolaan Depdiknas.
Pertanyaannya, mengapa madrasah tidak dikelola juga oleh Depdiknas, sehingga Depag akan lebih berkonsentrasi kepada soal agama? Bangsa Indonesia bahkan sejak beberapa waktu telah melakukan berbagai kalkulasi, mana yang lebih efektif antara sistem pendidikan dua atap, ataukah satu atap.
Di tingkat “grass-root”, kecenderungan pendidik satu atap tampaknya menguat. Hal itu di picu oleh persoalan internal madrasah yang relative mengalami berbagai kelemahan teknis pengelolaan dibanding sekolah. Departemen agama dalam berbagai diskusi mengaku tidak keberatan kalau madrasah di kelola Departemen Pendidikan, sesuai UU. Namun dengan harapan yang sangat besar agar identitas keIslaman lembaga yang selama ini dikelolanya bisa dijaga.
Harapan yang dikemukakan Depag ini seolah suatu jawaban tak langsung tentang tidak perlunya pendidiikan harus di kelola satu atap. Tambahan lagi, pengelolaan pendidikan satu atap memunculkan kekhawatiran madrasah akan disamakan atau di lebur dengan sekolah, sehingga sejarah madrasah tamat akan terjadi.
Seperti jelas dalam berbagai argumentasi yang mengemuka, persoalan satu atau dua atap menejemen pendidikan nasional bukanlah agenda konstitusional, tetapi hanya problem kondisional belaka. Lebih tepatnya tergantung pada kemauan politik (political will) pemerintah. Para birokrat di lingkungan Depdiknas mengaku tahu betul persoalan ini tetapi mereka tidak tahu siapa yang bisa memulai perubahan yang lebih baik dari kondisi yang ada. Demikian pula komentar birokrat Depag tetang hal ini. Orang-orang di lingkungan DPR RI lebih sering menilai ini hanya persoalan “ego” sektoral di lingkungan Depdiknas dan Depag. Sehingga ada fenomena (ewuh pekewuh) membicarakannya secara fulgar.
Keadaan ini tentu anomoli dalam dunia pendidikan nasional. Jangan-jangan carut-marut manajemen pendidikan ini benar berpengaruh besar dari efisiensi manajemen pendidikan ini dirasa tidak efektif, misalnya tumbuhnya berbagai perlakuan diskriminatif atau semakin panjangnya birokrasi pendidikan atau seperti kekacauan mutakhir tentang sentraliasi sector agama dan desentralisasi sector pendidikan, mengapa kerumitan manajemen satu-dua atap manajemen pendidikan ini dibiarkan berlarut hingga harus mengorbankan nasib murid madrasah yang jumlahnya mencapai 15% sekolah formal?
Solusi pemerintah saat ini biasanya adalah peningkatan kualitas masing-masing sector terhada pendidikan yang dibinanya. Dan ini terasa tak terlalu bersentuhan dengan isu satu dua atap tadi. Dengan kata lain isu tersebut di biarkan mati dengan sendirinya.
Oleh karena alasan untuk menghindari timbulnya ketidak adilan dan ketidak cocokan bidang penanganan, Depag sering juga “membuat sendiri” lembaga-lembaga sendiri yang sudah dibuat sebelumnya oleh Depdiknas. Misalnya Komite Sekolah yang di galakkan pembentukan oleh Depdiknas. Departemen Agama membuat sendiri majelis Madrasah. Kelak pada masalah BAN ( Badan Akreditasi Nasional) kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama. Dan masih banyak lagi kemiripan-kemiripan masalah lainnya dengan kejadian-kejadian ini. Misalnya apakah BSNP akan merekrut “orang” Depag ataukah melimpahkan wewenang kepada Depag atau cukup berkonsultasi saja?
Sesungguhnya ini semua bisa dinilai betapa kurang efektifnya manajemen pendidikan nasional di negeri kita. Kekurangan efektifan itu antara lain karena seringkali lembaga bentukan Depdiknas juga di minta atau mempunyai tugas dan wewenang yang merambah wilayah pendidikan binaan Depag. Terjadilah disana berbagai kemungkinan; misalnya overlopping kewenangan. Keterlambatan penerapan kebijakan, terutama yang sering dirasakan oleh madrasah di bawah binaan Depag.
7. Departemen Pendidikan Nasional
Dalam upaya meningkatkan etos kerja manusia, mengejar ketertinggalan disetiap aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan IPTEK, telah disahkan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2993 tentang Sisten Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 tersebut juga merupakan pengenjawantahan dari salah satu tuntutan reformasi, yang mengendaki perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perubahan mendasar dalam undang-undang tersebut antara lain:
a. Demokratisasi dan disentralisasi,
b. Peran serta masyarakat,
c. Tantangan globalisasi,
d. Kesetaraan dan Keseimbangan,
e. Jalur pendidikan dan peserta didik.
UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengistilahan penyeragaman terhadap hal tersebut sebagai Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) Tujuannya untuk :
a. Mengahasilkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.
b. Mempertemukan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat “secara liar” dengan kebijakan Negara melalui deal-deal yang di sepakati.
c. Agar negara dapat melestarikan keragaman yang menjamin satu lembaga pendidikan dengan lainnya agar saling bersinergi dan saling melengkapi.

8. Tata Usaha
Tata Usaha mempunyai tugas sebagai yang menunjukkan etos kerjannya yaitu menyusun program tata usaha sekolah,pengelolan keuangan sekolah, pengurusan administrasi pegawai guru dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir, pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data/statistic sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 6 K, menyusun laporan pelaksanaan kegaiatn pengurusan ke Tuan.
Jika segala urusan TU sudah dapat dilaksanakan dengan baik maka etos kerja TU tersebut dapat dikatakan tinggi apalagi dibarengi dengan perilaku kepegawaian yang santun dan suri tauladan. Tepar, waktu dapat dipercaya dan mampu bergaul dilapisan masyarakat atau pegawai-pegawai lainnya baik formal maupun non formal.
3. Delapan Etos Kerja Profesional
Menurut Sinamo (2005:29-189), bahwa terdapat delapan etos kerja profesional yaitu:
a. Kerja adalah Rahmat
Apa pun pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun, adalah rahmat dari ALLAH SWT. Anugerah itu kita terima tanpa syarat, seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sepeser pun. Bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. Dengan bekerja, setiap tanggal muda kita menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan bekerja kita punya banyak teman dan kenalan, punya kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan, dan masih banyak lagi. Semua itu anugerah yang patut disyukuri. Sungguh kelewatan jika kita merespon semua rahmat itu dengan kerja yang ogah-ogahan.
b. Kerja adalah Amanah
Apapun pekerjaan kita semua adalah Amanah. Seyogyanya kita menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Kerja bukanlah sekedar pengisi waktu tapi perintah Allah. "Amanat itu mendatangkan rezeki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan". Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi dalam berbagai bentuknya.
c. Kerja adalah Panggilan
Jika pekerjaan atau profesi kita disadari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri kita sendirim, "I'm do my best!" Dengan begitu kita tidak akan merasa puas jika hasil karya ya kita kurang baik mutunya.
d. Kerja adalah Aktualisasi
Aktualisasi diri artinya pengungkapan atau penyataan diri kita, apa yang harus kita aktualisasikan, yang meliputi kemampuan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kemauan untuk maju, tunjukkanlah terlebih dulu kualitas pekerjaan yang Anda lakukan sebelum anda. Menuntut terlalu banyak untuk menerima imbalan yang besar karena kerja adalah aktualisasi diri.Meski kadang membuat kita lelah, bekerja tetap merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita merasa "ada". Bekerja jauh lebih menyenangkan daripada duduk bengong tanpa pekerjaan.
e. Kerja adalah Ibadah
Seperti halnya aktivitas keseharian seorang muslim, kerja juga harus diniatkan dan berorentasi ibadah kepada Allah SWT. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang kita lakukan hakikatnya mencari keridhaan Allah semata. Setiap ibadah kepada Allah harus direalisasikan dalam bentuk tindakan, sehingga bagi seorang muslim aktivitas bekerja juga mengandung nilai ibadah. Kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita bisa bekerja secara ikhlas, bukan demi mencari uang atau jabatan semata.
f. Kerja adalah Seni
Kesadaran ini membuat kita bekerja dengan enjoy seperti halnya melakukan hobi. Dengan mengungkapkannya melalui dan menggunakan medium dan materi pekerjaan kita seperti komputer, kertas, pena, suara, ruangan, papan tulis, meja, kursi, atau apapun alat materi kerja kita.Materi kerja di atas diolah secara kreatif dan imajinatif dalam peristiwa kerja dengan memanfaatkan tidak saja nilai warna, tetapi terutama nilai estetikanya.
g. Kerja adalah Kehormatan
Karena tidak semua orang bisa diberi kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang Anda terima saat ini. Kerja bukanlah masalah uang semata, namun lebih mendalam mempunyai sesuatu arti bagi hidup kita. Kadang mata kita menjadi "hijau" melihat uang, sampai akhirnya melupakan apa arti pentingnya kebanggaan profesi yang kita miliki.Bukan masalah tinggi rendah atau besar kecilnya suatu profesi, namun yang lebih penting adalah etos kerja, dalam arti penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, sejauh itu memberikan rasa bangga di dalam diri, maka itu akan memberikan arti besar. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan. Jika kita bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan yang lain yang lebih besar akan datang kepada kita.
h. Kerja adalah Pelayanan
Manusia diciptakan dengan dilengkapi oleh keinginan untuk berbuat baik. Apa pun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercu suar, semuanya bisa dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama.
Delapan etos kerja tersebut menunjukkan bahwa seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak didasarkan atas perintah atasan melainkan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan dilaksanakan
4. Tolak ukur etos kerja unggul dan profesional
Di dalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai tersebut, diperlukan suatu sistem yang praktis, relevan, handal, dan dapat diterima, sehingga hasil yang dicapai dari penilaian tersebut bisa bermanfaat baik untuk pegawai itu sendiri maupun bagi administrasi kepegawaian lembaga pendidikan dimana PNS tersebut bekerja.Suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik harus bisa menampung berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai situasi yang dihadapi oleh seseorang di luar pekerjaannya, seperti masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab sosial dan berbagai masalah pribadi lainnya pasti berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang.
Hal ini berarti sistem penilaian tersebut harus memungkinkan para pegawai untuk mengemukakan berbagai masalah yang dihadapinya itu. Lembaga pendidikan seyogianya memberikan bantuan kepada para anggotanya untuk mengatasi masalahnya itu. Ada enam syarat yang bisa dipakai untuk mengukur efektif tidaknya suatu Sistem Penilaian Prestasi Kerja yaitu:
a. Supervisor (penilai), mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian secara terus menerus, merumuskan prestasi kerja pegawai secara objektif, dan memberikan umpan balik kepada pegawai.
b. Relevance (keterkaitan), mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian prestasi kerja dengan uraian pekerjaan.
c. Sensitivity (Kepekaan), mengukur keakuratan/kecermatan sistem penilaian prestasi kerja yang dapat membedakan pegawai yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, serta sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian.
d. Reliability (Keterandalan), mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan.
e. Practicality (kepraktisan), mengukur alat penilaian prestasi kerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai dan bawahannya.
f. Acceptability (dapat diterima), mengukur kemampuan penilai dalam melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan tugas dan tanggung jawab bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefenisikan dengan jelas standar dari unsur-unsur penilaian yang harus dicapai.
Sedangkan Nawawi (2003:395) mengatakan bahwa untuk mengukur etos kerja karyawan maka diperlukan unsur-unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan yaitu:
a. Kesetiaan. Tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas.
b. Prestasi Kerja. Suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan karyawan yang bersangkutan.
c. Tanggung Jawab. Kesanggupan seorang karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.
d. Ketaatan. Kesanggupan seorang karyawan untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
e. Kejujuran. Ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
f. Kerja sama. Kemampuan seorang karyawan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
g. Prakarsa. Kemampuan seorang karyawan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.
h. Kepemimpinan. Kemampuan seorang karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya.
Manfaat dari perlunya dilakukan penilaian pelaksanaan pekerja yang dilakukan secara berkala adalah sebagai bahan pertimbangan terhadap karyawan dalam hal; kenaikan pangkat/golongan, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala, dan pemindahan (mutasi) atau bahkan sebagai pertimbangan untuk menduduki sebuah jabatan.

D. Kesimpulan
Etos kerja profesonal di lembaga pendidikan adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Etos kerja karyawan dimulai dari komitmen total dari dalam diri karyawan mendalami visi dan misi lembaga pendidikan, mematuhi dan tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki, yang nantinya dapat dilihat pada produktivitas kerjanya, dan mengerti tentang sistem penilaian karyawan yaitu; kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kemimpinan.
Untuk dapat membangun etos kerja di mlembaga pendidikan perlu ada motivasi diri sendiri dengan berkomitmen bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Etos kerja yang tinggi dapat ditentukan melalui proses penilaian pelaksanaan pekerjaan. Nilai inilah nanti akan menentukan kepada karyawan dalam hal; kenaikan pangkat/golongan, penempatan dalam jab tan, kenaikan gaji berkala, dan pemindahan (mutasi) atau bahkan sebagai pertimbangan untuk mendukuti sebuah jabatan. Etos kerja berpandangan bahwa kualitas kerja karyawan pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan kualitas kerja karyawan di hari esok harus lebih baik daripada kualitas kerja hari ini.
E. Daftar Pustaka
Botterman, Fricker. 2005. Membentuk Pribadi Unggul: Empat Pilar Utama Membangun Kompetensi Profesi dan pribadi. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Cascio, Wayne. 1995. Human Resouces Management and Information System Approach. Virgnia: Publishing Company.
Cook, Marshall J. 2005. How to Be a Great Coach: 24 Poin Penting Seputar Peningkatan Produtivitas Pekerja. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer.
Hani Handoko, 2007, Managemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta.
Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Strategik Lembaga pendidikan Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sinamo, Jansen. 2005. Delapan Etos Kerja Profesional. Jakarta: Institut Mahardika.

Toto Tasmara, 2004, Membudayakan Etos Kerja Islami,Jakarta, Gema Insani Press.

Bagikan Artikel ini ke Facebook