E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

ANALISIS KEBIJAKAN GAJI KE 13 BAGI PNS

Dibaca: 398 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Sumanto, MSI. lihat profil
pada tanggal: 2018-04-26 05:32:10 wib


A. Judul : “ANALISIS KEBIJAKAN GAJI KE 13 BAGI PNS ”

B. Pendahuluan
Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji/pensiun/tunjangan diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut juga sebagai penerima pensiun/tunjangan janda/duda, maka kepada yang bersangkutan, diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.
Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Kebijakan gaji ke 13 bagi PNS
1. Hubungannya dengan politik dan ekonomi
Gaji ke-13 menjadi sebuah momentum tatkala diumumkan berdekatan dengan kampanye calon presiden. Namun, terlepas dari momentum itu, niat baik pemerintah mengeluarkan gaji ke-13 tersebut dalam kenyataan disambut sukacita kalangan PNS (pegawai negeri sipil) dan sejumlah komponen lain yang menerimanya. Dua sisi yang terpisah, antara momentum politik dan keinginan charity bukan hal asing dalam dunia politik negeri ini. Di satu sisi penentu kebijakan ingin memasukkan programnya, di sisi lain mereka ingin memberikan sebuah catatan kecil bahwa menaikkan gaji ke-13 itu adalah sebuah usaha atau upaya. Ini berangkat dari keinginan penerimanya bisa mengingat bahwa itu sebuah kebijakan suatu pemerintah. Apakah itu dalam bentuk kenang-kenangan? Atau keinginan mendapat imbal balik.
Persoalannya ketika kita bicara masalah materi dan gaji, memang bukan masalah kepentingannya, melainkan kondisi yang melingkupi PNS umumnya sekarang ini. Kebutuhan akan uang memang terasa tidak habis-habisnya. Baik untuk kebutuhan pokok, maupun kebutuhan sekunder lain. Di tengah kebutuhan itu, masyarakat pasti akan senang jika mendapatkan tambahan. Mereka tidak akan membaca momentum-momentum, apakah politik, ekonomi, hukum atau budaya, melainkan diperolehnya tambahan materi untuk hidup. Gaji ke-13 sebetulnya merupakan contoh dekatnya politik dan ekonomi. Politik memberikan kebijakan dan ekonomi menggambarkan kebutuhan-kebutuhan. Bagi ekonomi, gaji ke-13 menjadi angin segar. Bagi politik, ini merupakan suvenir yang tidak saja baik dari sisi kepentingan, tapi juga baik karena memenuhi keinginan infrastruktur. Apakah di sini terjadi win-win solution.
Di satu sisi semua memang menang. Namun, di sisi lain memerlukan kesiapan mental bagi yang mengeluarkan kebijakan. Argumennya sederhana. Saat ini ada momentum memilih presiden dan wapres. Mengeluarkan kebijakan gaji ke-13 memang win-win solution, baik bagi pembuat kebijakan maupun penerimanya. Tapi, sekali lagi ini membutuhkan kesiapan mental karena masyarakat makin kritis. Sikap kritis itu akan mengembalikan sebuah right to be free untuk memilih pemimpin. Tentu saja akan jauh dari paksaan. Siapa pun yang dipilih rakyat adalah haknya. Apakah itu terkait gaji ke-13 ? Atau terkait kebijakan lain.
Tapi, sebagai sebuah kebijakan, yakinlah masyarakat akan tahu figur pemimpin yang menyayangi mereka. Kesadaran dan keyakinan pemimpin yang baik akan dipilih rakyat akan membuat kita semua tawakal. Gaji ke-13 bisa menjadi bentuk keikhlasan ketika pemimpin negeri ini tawakal menerima kenyataan usai pemilihan presiden nanti. Ada baiknya, kita kembali ke kebiasaan politik ber-charity. Memang ini sebuah win-win solution. Tapi yang lebih penting charity bisa diikuti sebuah pendidikan politik. Pendidikan politik yang benar adalah tak mengabaikan niat tulus kesejahteraan rakyat, bukan melulu karena mementum-momentum politik.
Sudah sering terdengar ketika kebaikan dipandang secara politis, kebaikan itu akan hilang. Sebaliknya orang akan memandang sedikit curiga lalu berpaling. Ini sebetulnya kurang baik bagi perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, sedini mungkin masyarakat diberi pemahaman mengenai masalah ini. Terlepas dari penjelasan di atas, bagi PNS, selamat menikmati gaji ke-13. Di tengah perkembangan sikap kritis, mereka tentu saja tetap independen dalam memilih pemimpin. Sebaliknya, mereka juga silakan memilih pemimpin yang memberikan mereka rezeki pada pertengahan tahun ini.
2. Hubungannya dengan daya beli masyarakat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu alternatif untuk menjaga daya beli di masyarakat. Saat ini gaji ke-13 ini tidak hanya dinikmati PNS bergolongan rendah, tetapi juga pensiunan, pejabat negara, dan TNI serta Polri. Besaran gaji ke-13 ini senilai satu kali gaji sebelumnya. Untuk pejabat negara, TNI maupun Polri akan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan hingga keluarga. Kebijakan ini untuk menyelamatkan sektor riil yang terpukul dengan adanya krisis ekonomi global. Sebab dampaknya akan terlihat pada menurunnya daya beli masyarakat. Akhirnya produk mereka tidak banyak yang terserap. Apalagi banyak para pekerja di sektor industri terancam PHK.
3. Hubungannya dengan biaya pendidikan
Angka 13 memang sial bagi dunia barat, tapi bagi PNS merupakan angka keberuntungan. Gaji ke-13 sering diberikan pada bulan Juni. Pada bulan-bulan tersebut sector pendidikan sudah mempersiapkan berbagai rencana anggaran tahun ajaran baru yang meliputi penerimaan siswa baru, pembelian buku, seragam, kendaraan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kesemuanya membtuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Ketika seorang PNS yang menerima gaji secara utuh, sangat diharapkan karena sebagian besar PNS di Indonesia telah melakukan hutang piutang di berbagai bank atau koperasi. Dengan adanyan gaji ke-13 ini seakan-akan telah dipersiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi PNS dari pemerintah yang dipersiapkan untuk biaya pendidikan bagi putra-putrinya atau cucu-cucunya.
Alam demokrasi yang ada di Indonesia sedikit-demi sedikit sudah dapat berjalan dengan baik. Adanya pencairan gaji ke-13 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan sosok atau figur tertentu. Akan tetapi terfokus pada pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan atau perbaikan sarana/prasarana. Lumayan buat biaya sekolah anak-anaknya, sehingga gaji ke-13 bisa dinikmati untuk mengurangi sesaknya keadaan ekonomi saat ini
Dengan penerimaan jumlah uang yang berkisar antara 1,5 sampai 2 juta lebih, cukuplah kiranya untuk membiayai pendidikan 2 anak yang masih berada di tingkat dasar maupun menengah. Secara pribadi kebijakan pemerintah adanya gaji ke-13 ini sangat setuju dan terus diprogramkan agar tetap ada. Jika ada orang yang iri terutama pihak swasta, toh pemerintah tetap memberikan BLT bagi masyarakat yang sudah dianggarkan pemerintah, walaupun tidak sebesar gaji ke-13 bagi PNS.



D. Perundang-Undangan kebijakan gaji ke 13 bagi PNS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
Pasal 1
1. Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2008.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
c. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu;
e. Calon Pegawai Negeri.
3. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.
Pasal 3
1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2008.
2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan keluarga;
b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
c. Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juni.
1. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
2. Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.
3. Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja.
Pasal 7
1. Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2008.
2. Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2008.
Pasal 8
1. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 11
1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
E. Penutup
Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji/pensiun/tunjangan diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan.
Gaji ke-13 biasanya memang dibayarkan menjelang tahun ajaran baru agar para PNS tidak kesulitan masalah keuangan untuk menggugah daya beli pada sektor perekonomian rakyat, menyekolahkan anak serta kesehatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Pemberian gaji ke-13 ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sebenarnya, sebelum adanya pembayaran gaji ke-13 ini, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan menaikkan gaji PNS yang sebelumnya telah dibayar. Dengan kenaikan BBM yang terjadi saat ini, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai kompensasi yang disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT) plus.

Bagikan Artikel ini ke Facebook