E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Dibaca: 69 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Sumanto, MSI. lihat profil
pada tanggal: 2018-04-26 05:33:09 wib


A. Judul : “ POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL”
B. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warganegara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara. Kerja keras dalam upaya perubahan sistem politik dan struktur ekonomi, dan pergeseran otoritas pemerintahan dari bentuk sentralisasi ke bentuk desentralisasi, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan usaha-usaha perbaikan dalam pencapaian pendidikan yang ada, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan untuk penyesuaian terhadap sistem pendidikan nasional sejalan dengan penerapan desentralisasi
Reformasi dibidang pendidikan terjadi sejak tahun 2003, terutama ditandai dengan kelahiran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Euforia demokratisasi merupakan warna menonjol dari proses reformasi itu misalnya, demokrasi ditandai dengan peran serta masyarakat yang diharapkan semakin besar serta perubahan etika birokrasi yang semula berpusat menjadi otonomi daerah. Hal ini berarti berbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah komplek atau setidak-tidaknya tidak dapat di lepaskan dari pengaruh kejadian nasional terutama yang menyangkut masalah polotik, ekonomi maupun social.
Pendidikan Nasional di sebuah Negara merupakan salah satu aspek kebijakan politik yang sangat penting. Pendidikan nasional sebagai sebuah kebijakan politik dengan sendirinya tidak jauh berbeda dari sistem perpolitikan secara umum disebuah Negara. Perubahan sistem pendidikan akan berpengaruh besar dalam perjalanan pendidikan nasionalnya.
Berpedoman pada pendapat di atas jelas seklai bahwa pendidikan bertugas untuk mengembangkan kesadaran atas tanggung jawab setiap warga negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakatnya dan negara, juga terhadap umat manusia. Peningkatan rasa tanggung jawab memerlukan informasi yang cepat dan tepat serta kecerdasan yang memadai. Tingkat kecerdasan satu daerah yang rendah sukar untuk dapat meningkatkan tanggung jawab terhadap perbaikan kehidupannya sendiri apalagi kehidupan nasional. Oleh karena itulah di tuntut adanya pendidikan yang berkualitas berstandar nasional yang memiliki mutu internasional, sehingga dalam pencapainnya tidak lepat dari muatan-muatan politis untuk kepentingan bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur.

C. Politik Pendidikan Nasional
1. Hakekat Politik Pendidikan Nasional
Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang dalam tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Karena di Indonesia terdiri dari macam-macam suku yang memiliki adat dan budaya yang berbeda maka upaya mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan melalui kebijakan dalam hal pendidikan, terutama pendidikan formla, non formal dan informal.
Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan diluar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relative longgar dengan berbagai pedoman yang relative fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi local. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis.
Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau “enculturation”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka prakter pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat akan menimbulkan penyimpangan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk goncangan-goncangan kehidupan individu dan masyarakat. Tuntutan keharmonisan antara pendidikan dan kebudayaan bisa pula dipahami, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan di atas bahwa pendidikan nasional mengandung muatan-muatan politik yang menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian politik pendidikan ialah kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundang-undangan dan yang lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari hal di atas politik pendidikan mengandung :
1. Kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk berkomunikasi dengan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan ini yang kemudian dilaksanakan oleh segenap warga ngara demikian juga dalam hal kebijakan pendidikan.
2. Peraturan-peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, baik politik, social ekonomi hal inilah yang mempengaruhi politik pendidikan disuatu Negara.
3. Menyukseskan pendidikan disuatu negara. penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, akan tetapi pemerintahlah yang memiliki baik sarana, prasarana dan infrasruktur dalam memikul tugas yang lebih dalam penyelenggara pendidikan seperti amanat konstitusi.
Kebijakan politik pendidikan Nasional mengacu pada tujuan yang bertaraf nasional bahwa internasional. Tujuan pendidikan nasional memiliki posisi penting diantara komponen-komponen pendidika lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen pendidikan nasional dari seluruh kegiatan ditujukan semata-mata terarah dan tertuju untuk mencapai tujuan pendidikan secara global Dengan demikian seluruh kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan nasional dikatakan menyimpang bahka salah dan harus ditinggalkan. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan pendidikan nasional adalah bersifat memaksa tetapi tidak bertentangan dengan hakekat perkembangan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk social.
Adapun tujuan pendidikan menurut Paulo Faire dalam made pidarta mengemukakan bahwa tujuan pendidikan hendaklah membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan untuk berdialog tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan beserta dunia seisinya. Selanjutnya dia mengatakan pendidikan harus pula membekali manusia suatu kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kecenderungan semakin kuatnya kebudayaan industri, walaupun kebudayaan itu dapat meningkatkan standar hidup manusia
Pendidikan menurut pengertian diatas menginginkan tujuan pendidikan itu mengembangkan potensi peserta didik secara wajar. Yaitu memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Jadi tidak perlu untuk diarahkan menuju uniformitas untuk kepentingan tertentu. Pendidikan sudah selayaknya hanya menjadi menyediakan fasilitas, dana bimbingan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan pendidikan.
Rumusan tujuan pendidikan nasional dapat dicerminkan dalam Undang-undang 1945 serta Undang-undang system pendidikan nasional (UU Sisdiknas) yang merupakan penjabaran dari UUD 45. Dalam Undang-undang sstem pendidikan nasional (SISDIKNAS) pasal 1 UU No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional disebutkan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Disebutkan pula dalam pasal di atas bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sedangkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 diungkapkan bahwa:
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kerhidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Tujuan pendidikan Indonesia adalah terbentuknya manusia seutuhnya, yakni berkembangnya potensi-potensi individu yang selaras, berimbang. Jadi tujuan pendidikan Indonesia sudah sesuai (tidak beda terlalu jauh) dengan tujuan pendidikan yang disampaikan para ahli. Apabila tujuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka akan tercapailah tujuan pendidikan itu. Agar pendidikan jadi baik dan bermutu dan berwawasan global, tidak salahnya pemerintah mengadopsi kurikulum dari Negara lain, pendidikan merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang, mengakar kuat, yang melekat pada jati diri bangsa. Akan tetapi bangsa Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan menutup mata tentang pendidikan berwawasan global yang tetap memegang jati diri bangsa.
2. Pendidikan Nasional
Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warganegara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara. Kerja keras dalam upaya perubahan sistem politik dan struktur ekonomi, dan pergeseran otoritas pemerintahan dari bentuk sentralisasi ke bentuk desentralisasi, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan usaha-usaha perbaikan dalam pencapaian pendidikan yang ada, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan untuk penyesuaian terhadap sistem pendidikan nasional sejalan dengan penerapan desentralisasi.
Rumusan politik pendidikan nasional agar lebih terarah sesuai dengan perkembangan kehidupan politik dan social budaya di Indonesia dalam era reformasi, memuat beberapa unsur kebijakan yaitu :
a. Pendidikan nasional harus jelas arahnya.
Tujaun pendidikan nasional yang masih dirasakan dewasa ini memamg masih ngambang artinya tidak jelas apa yang akan kita capai di dalam frame waktu dan urgensi kehidupan global. Selama tujuan pendidikan itu ngambang artinya sangat banyak yang ingin dicapai sekaligus namun tidak diketahui kearah mana perkembangan pendidikan sehingga kita terjebak di dalam berbagai masalah yang kurang fundamental karena kekurangan dana. Menurut pendapat penulis, arah pendidikan harus mempunyai pertimbangan dimensi waktu misalnya dengan memperhatikan perkembangan politik dewasa ini, kerjasama regional dan kerjasama internasional. Negara-negara tetangga seperti Malasya mempunyai tujuan yang jelas apa yang diinginkan di dalam kurun waktu sampai 2020.15 Dengan demikian pendidikan nasional mempunyai target yang jelas. Target-target tersebut dapat kita rumuskan seperti dibawah ini.
b. Masalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Seperti telah dijelaskan pendidikan dasar merupakan syarat mutlak bagi hidupnya demokrasi dan penanggulangan kemiskinan. Wajib belajar 9 tahun yang sudah lama didengung-dengungkan tidak pernah tuntas oleh sebaba misalnya tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Apabila kita ingin melaksanakan wajib belajar maka program tersebut harus bebas dan tuntas. Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, menanggung sepenuhnya biaya pelaksanaan kewajiban belajar 9 tahun.
Tidak ada seorang anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan kurang dari 9 tahun. Dewasa ini kiya menghadapi sejumlah besar anak ayng tidak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun karena terjepit oleh ketiadaan biaya dan kemiskinan. Pemerintah harus sepenuhnya menanggung beban wajib belajar 9 tahun tersebut. Sejalan dengan itu diharuskan adanya program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun secara bertahap meskipun namanya wajib belajar bukan berarti kita akan mengabaikan mutu pendidikan. Masalah evaluasi, naik kelas yang dewasa ini otomatis semuanya berakibat kepada kurunnya mutu pendidikan dasar.
Evaluasi proses belajar mengajar tetap merupakan suatu keharusan sehingga oleh sebab itu menuntut perubahan-perubahan di dalam system kenaikan kelas, system pengulangan kelas dan alternative lainnya sehingga system pendidikan bersifat fleksibel tanpa mengurangi mutu pendidikan dasar tersebut. Didalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang tuntas tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila ditunjang dengan dana yang mencukupi.
Didalam kaitan ini pempunyai pendapat bahwa peningkatan anggaran pendidikan nasional tidak ada salahnya apabila dicantumkan didalam perubahan UUD serta UU Sisdiknas yang baru yaitu agar supaya Pemerintah Pusat meningkatkan angka tertentu didalam ABPN yaitu sekurang-kurangnya 20%. Demikian pula Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikan dasarnya. Meskipun didalam Undang-Undang otonomi daerah pendidikan dasar sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah maka bukan berarti Pemerintah Pusat lepas tangan dari peraturan mengenai pelaksanaan wajib belajar antara lain di dalam pengatauran tenaga guru, pengatur mengenai standar serta hal-hal yang mengenai pemerataan kualitas pendidikan nasional.
c. Konsep “feodalisme intelektual” untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
Apabila pendidikan dasar (SD dan Sekolah Menengah Pertama) merupakan suatu hak dan kewajiban dari semua warga Negara bukan berarti bahwa semua manusia dikarunia dengan kesamaan kemampuan intelektual. Bagi pendidikan dasar perbedaan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing individu perlu dicarikan jalan di dalam suatu system pendidiukan yang tetap mempertahankan mutu pendidikan nasional. Variabel yang perlu digunakan didalam pendidikan dasar didalam kaitan ini adalah tempo perkembangan intelektual peserta didik oleh sebab itu system yang diciptakan hendaklah system yang multi antry agar supaya tidak mengorbankan mutu pendidikan dasar tersebut.
Bagaimana dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi? Didalam hal ini untuk menerapkan konsep “feodalisme intelektual” yaitu setiap manusia dikaruniai dengan kemampuan intelektual yang berbeda. Hal tersebut bukan hanya merupakan suatu kenyataan yang perlu dihargai tetapi juga merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bersama manusia.Perbedaan tersebut memungkinkan adanya pemimpin, dan adanya pemimpin hanya mungkin terjadi kalau ada yang dipimpin.
Jika sekiranya manusia itu sama maka tidak ada uyang dipimpin dan tidak ada yang dipimpin. Jadi demi untuk demokrasi manusia diberi kesempatan yang berbeda-beda sesuai dengan bakat intelektual yang dimilikinya didalam kaitan dengan pendidikan maka sistem pendidikan harus memberikan tempat untuk perkembangan bakat intelektual tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan feodalisme intelektual. Feodalisme intelektual bukan berarti mengadakan perbedaan kelas didalam masyarakat tetapi mengembangkan secara optimal kemampuan seseorang agar dapat berbuat secara maksimal didalam kehidupan besama atau kehidupan demokratis.
Di dalam hal mini feodalisme intelektual sudah dapat kita mulai melalui pendidikan menengah. Ini berarti sesudah wajib belajar pendidikan dasar perlu diadakan suatu evaluasi dn seleksi mengenai kemampun intelektuan seseorang. Inplikasi daripadanya ialah pendidikan menengah dan pendidikan tinggi haruslah selektif dan hanya diberikan kesempatan kepada yang mampou untuk memperoleh tingkat pendidikan tersebut. Memang pemimpin-pemimpin dalam masyarakat adalah orang-orang terpilih yaitu orang-orang yang mempunyai bakal intelektual. Mereka adalah golongan feudal intelektual yang akan memimpin masyaratnya menuju kehidupan yang lebih baik. Apabila kita melihat perkembangan sejarah pendidikan tinggi tentang perlunya didirikan universitas yang menghargai atau yang akan mengembangkan “feodalisme intelektual” seperti Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN), UGM, Universditas Negeri Yogkayarta (UNY) dan alain-lain.
Pendidikan menengah yang berdasarkan seleksi meminta diferensi sistem yang menampung kemampuan intelektual yang sejenis. Artinya pada tingkat menengah diberikan kesempatan pula pendidikan kejuruan tingkat menengah yang menampung peserta didik yang berkecenderungan kepada kemampuan-kemapuan praktis tanpa meninggalkan kemampuan intelektual. Kemajuan teknologi dewasa ini serta lahirnya “Kenowledge society” yang didominasi oleh kemajuan teknologi informasi menurut system pendidikan kejuruan yang juga menguasai ilmu-ilmu eksata.
Disamping pendidikan menengah kejuruan sudh tentu yang merupakan inti pendidikanmenengah ialah sekolah menengah umum yang merupakan seleksi dari peserta didik dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Peserta didik inilah yang secara selektif akan menempuh pendidikan pada yingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat universiter. Dengan demikian kita menuju kepada pendidikan tinggi yang mednampung peserta didik dengan kemampuan intelektual yang tinggi sehingga dengan demikian akan terciptalah system pendidikan tinggi yang menampung the cream of the crops dari suatu bangsa.
3. Kebijakan Politik Pendidikan Nasional (sentralisasi vs desentralisasi)
Persoalan pendidikan di Indonesia ibarat lorong tanpa ujung, artinya kebijakan nasional bidang pendidikan mencoba mengangkat isu-isu penting lain yang sempat mencuat ke permukaan selama tahun 2000, berikut implikasi yang mungkin menyertainya di tahun 2001. Rangkaian catatan tersebut dapat diikuti mulai hari ini. SEJAK isu otonomi daerah bergulir kencang, wacana seputar masalah desentralisasi pendidikan juga ikut mencuat.
Meskipun bentuk dan pola pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah-yang sebentar lagi akan dimulai-belum jelas betul wujudnya, tetap saja semangat untuk melibatkan diri dalam perbincangan itu terasa menggebu-gebu. Akan tetapi, karena belum ada semacam patokan dasar tentang pelaksanaan pengelolaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi,perbincangan itu pun acap kali meluas ke hal-hal yang terkadangamat berbau sektoral-regional. Bahkan tak jarang sebuah forum seminar berubah menjadi ajang "caci maki" sebagai letupan rasa
tidak puas berlebihan terhadap pemerintah pusat, lantaran selama ini
pusat dianggap mengerangkeng daerah dengan menerapkan sistem
pendidikan yang sentralistik. Kebijakan pemerintah pusat tadi dituding sebagai sumber penyebab kesenjangan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan pedesaan.
Akibat lain dari pengelolaan pendidikan yang sentralistik itu juga dinilai telah melahirkan aparat pendidikan yang membebek, yakni
mereka yang cuma bekerja berdasarkan petunjuk teknis (juknis) atau
petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah pusat. Dalam situasi
seperti ini, kreativitas menjadi barang langka. Adapun istilah
profesionalisme tinggal sebagai sebutan yang secara latah
diucapkan di bibir, namun dalam praksis pendidikan ternyata masih
jauh dari harapan. Kenyataan ini sungguh merisaukan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan kenyataan akan segera dimulainya otonomi di bidang pendidikan, karena kemampuan daerah untuk bisa mengatur dan mengelola pendidikan berdasarkan inisiatif sendiri masih jauh panggang dari api.
Padahal, tantangan paling penting dalam kaitan dengan realisasi otonomi daerah adalah tersusunnya kebijakan untuk mendelegasikan wewenang operasional pemerintah pusat ke daerah di bidang pendidikan.
"Otonomi itu sendiri harus dapat diwujudkan dalam bentuk
kemampuan setiap daerah mengambil keputusan sendiri dalam
mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai permasalahan dan
tantangannya sendiri-sendiri pula. Dengan demikian, pembinaan terhadap kemampuan daerah agar mampu mengelola pendidikan di daerah masing-masing merupakan prasyarat mutlak untuk terwujudnya desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan," kata Ace dalam suatu diskusi di “Centre for Strategic” and “International Studies” (CSIS), di Jakarta. Lantas, bagaimana daerah merespons "tawaran" pemerintah pusat dengan konsep desentralisasi pendidikan yang akan diterapkan. Bagaimana pula dengan kesiapan sumber daya manusia yang akan mengemban tugas besar itu? Anehnya, jawaban dari pertanyaan pokok semacam ini justru kerap luput dari perbincangan.
Boleh jadi, karena kurangnya respons orang-orang daerah itu pula
yang mendorong satu tim dari DEPDIKNAS melakukan semacam “road
show” ke daerah-daerah untuk memasyarakatkan apa yang mereka
sebut sebagai "rumusan" tentang Kewenangan Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terkait
dengan itu, juga telah di-"rumus"-kan beberapa alternatif panduan
kelembagaan untuk membentuk struktur organisasi pengelolaan
pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Betul bahwa dalam setiap pertemuan (biasanya diikuti para bupati beserta aparat pemerintahan daerah yang terkait dengan dunia pendidikan) selalu dikatakan, apa yang dilakukan Depdiknas itu sifatnya hanya membantu memberikan masukan kepada daerah. Namun, tak urung langkah maju yang ditempuh Depdiknas ini sedikit banyak akan membuat daerah merasa di-"ambil alih"
kewenangannya. Apalagi dalam sederet daftar kewenangan yang
(akan) dimiliki daerah-sebagaimana hasil "rumusan" tim dari
Depdiknas itu hampir selalu diembel-embeli pernyataan,
"...berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah".
Lepas dari itu semua, baiklah kita lihat saja langkah maju Depdiknas
tadi dari sisi positifnya. Bahwa inisiatif ini adalah bentuk lain dari
kepedulian pemerintah pusat membantu daerah agar ketika otonomi
dimulai, daerah sudah punya pegangan sebagai landas pijak untuk
mengelola pendidikan secara desentralistik. Bagi daerah, kenyataan
ini harus dipandang sebagai masukan, mengingat sumber daya
manusia di daerah masih harus banyak belajar untuk bisa menata
diri sendiri. Harus diakui, pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan yang menyertai penerapan otonomi daerah boleh dikatakan berjalan tanpa
persiapan yang memadai.
Di tengah krisis ekonomi yang menimpa negeri ini, di tengah kondisi bangunan sekolah yang sebagian besar dalam keadaan rusak (menurut Mendiknas Yahya A Muhaimin sekitar 800.000 dari 850.000 ruang belajar SD tidak layak pakai), di tengah kecilnya anggaran yang tersedia untuk pendidikan, serta di saat hasil pembangunan bidang pendidikan yang telah dicapai cenderung merosot, sejalan dengan itu pula desentralisasi pendidikan dimulai.

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2001
Bidang Pendidikan, pemerintah mengakui bahwa dimulainya masa
transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan pada bulan Januari
2001 akan menjadi salah satu isu besar dunia pendidikan di
Indonesia. Isu ini diprediksikan akan mempengaruhi arah dan sistem
pendidikan nasional di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, pemerintah pusat memang telah menyusun berbagai usaha untuk memberi landas pijak yang kuat bagi terselenggaranya desentralisasi pendidikan.
Pemberlakuan manajemen pendidikan yang berbasis kepada sekolah dan masyarakat, misalnya, hanya salah satu contoh konsep yang akan
dikembangkan. Masalahnya, seperti pengalaman selama ini, proses
implementasi di lapangan kerap jauh lebih sulit dan rumit
dilaksanakan. Sementara di sisi lain, daerah masih harus berkutat dengan soal-soal yang sangat mendasar, seperti kondisi bangunan sekolah yang
rusak, angka buta huruf yang masih cukup tinggi, belum meratanya
kesempatan mendapatkan pendidikan, serta rendahnya tingkat profesionalisme aparat pendidikan di tingkat lapangan. Padahal, pada
saat bersamaan, dunia pendidikan di daerah tidak saja harus
berbenah meningkatkan mutu di tingkat lokal-regional dan nasional,
tetapi sekaligus dihadapkan pada tantangan yang bersifat global.
Oleh karena itu, menjadi ti-dak relevan terlalu menyalahkan kebijakan pendidikan di masa lalu, mengingat tantangan ke depan justru
menuntut aparatur pengelola pendidikan yang tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat menghadapi tantangan hidup hari ini. (ken)
Nanang

4. Sistem Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Industri Modern
Menjelang dua puluh lima tahun pembangunan nasional, khususnya dalam sector pendidikan, telah membuahkan banyak hasil yang membesarkan hati di samping banyak masalah yang muncul baik yang telah di perkirakan sebelumnya maupun masalah yang muncul sebagai akibat keberhasilan yang telah dicapai. Keberhasilan yang cukup menonjol misalnya berhasilnya universalisasi pendidikan sekolah dasar yang telah dicapai sejak tahun 1984, dan sejak pelita pertama jumlah murid SD telah berlipat ganda hampir dua kali, sekolah menengah pertama tiga kali, sekolah menengah tingkat atas 4,7 kali dan mahasiswa hampir enam kali lipat. Dalam tahun 1989 di perkirakan hampir 45 juta anusia Indonesia atau sekitar 25% penduduk Indonesia berada di berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Sungguh suatu prestasi yang mengembirakan. Hasil tersebut tidak dapat diingkari telah menaikkan taraf kecerdasan rakyat banyak seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Masalah-masalah apa yang muncul akibat pembangunan yang serba cepat itu? Di samping masalah pemerataan pendidikan yang merupakan proses yang bertahab dan berkesinambungan, ada dua dampak dari akselerasi pembangunan sector pendidikan, yaitu masalah kualitas pendidikan yang diakui masih kurang, dan relevansi hasil pendidikan dengan tuntutan pembangunan akan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam jumlah memadai untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka ataupun mampu membuka lapangan kerja baru. Dengan penuh khawatir kita melihat gejala semakin meningkat jumlah kelulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang mengaggur atau setengan menganggur.
Masalah terakhir yang menjadi polemic hangat dalam masyarakat kita ialah apakah pendidikan itu ”concern” dengan masalah pembangunan yang memerlukan tenaga-tenaga yang itelegen dan terampil, ataukah pendidikan itu hanya untuk menjadikan manusia pintar saja. Sesungguhnya pendidikan itu mempunyai dua tujuan sekaligus.
a. Sebagai suatu kegiatan social, pendidikan itu ditujukan pada perwujudan nilai-nilai social atau cita-cita social dan sekaligus realisasi diri (self realization) yaitu keinginan individu untuk mengembagkan potensinya dalam rangka hidup yang lebih baik bagi dirinya dan sesame dalam masyarakat.
b. Pendidikan sebagai “Instrumen social” merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti kesatuan bangsa dan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut tidak dapat di pisahkan dan harus tercermin dalam program pembangunan pendidikan.
Mempertentangkan kedua tujuan itu akan membawa dunia pendidikan itu kepada dua bentuk yang ekstrim, yaitu memandang manusia itu sebagai obyek pembangunan, atau lebih tepatnya sebagai alat pembangunan semata, dan bukan sebagai subyek pembangunan atau tujuan dari pembangunan itu sendiri.3
Menurut pendapat penulis beberapa diagnosis penting yang menyelubungi dunia pendidikan nasional kita dewasa ini menjelang kita memasuki rencana jangka panjang. Masalah-masalah tersebut tentunya mempunyai dampak dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan pendidikan yang akan datang di samping itu fase pembangunan berikutnya meminta pula peranan pendidikan yang semakin meningkat. Pragnosis masyarakat di Indonesia masa depan – suatu masyarakat industri modern – menuntut peranan tentu bagi dunia pendidikan.
Tinjauan factor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dalam sector pendidikan tentunya ada yang “Given”, ada pula yang perlu dirumuskan kembali atau perlu disesuaikan. Di dalam proses perumusan itu perlu di rumuskan terlebih dahulu fungsi pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hingga saat ini pendidikan oleh masyarakat masih dianggap sebagai konsumsi dan belum dilihat sebagai investasi. Sebagai konsumsi cenderung pendidikan itu dianggap sebagai produksi massa dengan harga yang ingin di tekan serendah mungkin. Akibatnya ialah pendidikan menjadi semacam komuditi dengan kualitas rendah. Lain halnya apabila pendidikan itu dianggap sebagai investasi baik oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Yang diinginkan ialah yang prima kualitasnya. Pendidikan di masa yang akan datang harus merupakan suatu “Industri” dalam arti bahwa pendidikan memerlukan pengelolaan yang profesional agar “rate of returns” dari industri pendidikan itu sama atau setidak-tidaknya lebih baik dari investasi dalam sector-sektor ekonomi lainnya. Bukankah sector-sektor yang lain akan di gerakkan dan di kelola oleh sumber daya yang merupakan output investasi sector pendidikan ?
Di dalam menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, telah mulai dilontarkan gagasan bahwa pembangunan manusia (human development) akan menjadi focus, atau kualitas manusia Indonesia akan menjadi tujuan pokok pembangunan. Tema ini akan dijadikan prinsip pengarah dalam uraian selanjutnya dengan menempatkan permasalahanya dalam konteks proses mewujudkan masyarakat industri modern di masa depan.
Di dalam proses merumuskan fungsi pendidikan untuk masa depan yaitu masyarakat industri modern, tentu perlu adanya prognosis mengenai karakteristik masyarakat masa depan yang akan menjadi kerangka acuan bagi suatu system pendidikan nasional (SISDIKNAS) yang kondusif untuk menunjang pross terwujudnya masyarakat industri modern yang mantap (sustained). Sebelum memasuki permasalahan pokok, perlu terlebih dahulu di tekankan mengenai fungsi pendidikan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar pelaksana suatu kebijakan nasional atau preservasi nilai-nilai dalam masyarakat, tetapi pendidikan itu sendiri haruslah dilihat sebagai salah satu kekuatan social yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan.
Dunia kita semakin sempit. Pergaulan dan hubungan antar bangsa semakin erat sudah merupakan kenyataan, baik dalam politik, ekonomi, social dan budaya. Dalam bidang politik terlihat arus demokrasi yang melanda seluruh dunia. Arus ini akan semakin kuat sejalan dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perkembangan manusia itu sendiri, yang akan membawa kepada kesadaran yang lebih meningkat terhadap hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya, masysrakat bangsa dan masyrakat dunia. Hubungan antara sesama manusia yang dekat akan meumbuhkan perasaan ingin sederajat dalam kehidupan anatar Negara.
Oleh sebab itu arus globalisasi menuntut pengembangan manusia yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah moto dari arus globalisasi. Apabila arus globalisasi ini memasuki dunia ekonomi dan perdagangan, maka yang di perlukan ialah kemampuan untuk berprestasi dan bersaing dengan masyarakat. Kegandrungan terhadap kualitas kerja dan prestasi ynag tinggi merupakan pendorong dalam masyarakat industri. Sementara itu, kualitas pendidikan nasional kita belum merata. Kesenjangan mutu terdapat misalnya anatar dearth dalam berbagai jenjang poendidikan.
Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh karena kesenjangan itu akan semakin parah dan semakin besar apabila tidak segera di tanggulangi. Dalam era globalisasi, yang maju akan lebih terpacu untuk lebih cepat maju sedangkan yang terbelakang akan semakin ketinggalan. Pemerataan mutu secara sempurna memang tidak mumgkin dan tidak perlu, karena dalam keadaan merata sempurna tidak akan ada perubahan. Yang perlu ialah perbedaan mutu karena persaingan yang sehat dan bukan karena kekeliruan kebijakan.
Globalisasi yang pada dasarnya merupakan rekayasa ekonomi telah menjadikan manusia menjadi begitu terbuka, dan di dalam keterbukaan itu kualitas manusia merupakan kuncinya. Dengan kualitas manusia yang tinggi, dapat di produksi komoditi-komoditi yang di perlukan dalam perdagangan dunia, meskipun Negara itu sendiri tidak mempunyai sumber alam yang di perlukan . Dengan sendirinya modal investasi dari luar tidak atau kurang mengalir kenegara yang tidak dapat mengolah komoditi yan di perlukan oleh pasaran dunia.
5. Ujian Nasional
Tampak dalam kebijakan pemerintah tentang evaluasi hasil belajar diukur dengan standarisasi nasional yang hanya terdapat pelajaran-pelajaran tertentu saja yang sarat dengan konflik. Sebagai contoh sederhana tentang ujian nasional pada 2006 memberi kejutan. Pertama, ketika angka kelulusan melonjak luar biasa. Pada tingkat sekolah menengah atas, dari 80,76 persen naik menjadi 92,50 persen, dan madrasah aliyah, dari 80,73 persen menjadi 90,82 persen. Adapun untuk sekolah menengah kejuruan, dari 78,29 persen menjadi 91,00 persen. Kedua, pengakuan guru dan murid dari berbagai daerah bahwa mereka telah melakukan dan menyaksikan kecurangan dalam penyelenggaraan ujian nasional. Bagian pertama menjelaskan hasil, bagian kedua menjelaskan proses. Hasil ujian nasional yang gilang gemilang dan telanjur membuat bangga pemerintah ternyata didapat dari proses manipulatif.
Karena itu, para guru yang mengetahui proses memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan tingginya persentase kelulusan sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan nasional. Para guru bukannya tidak mengetahui risiko atas apa yang dilakukannya, tapi nurani mereka berontak. Selama empat kali pelaksanaan ujian nasional, harus diam dan terus membodohi diri sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan atasan. Selain itu, ujian nasional telah merampas hak pedagogis dalam menentukan kelulusan. Mereka yang mengetahui seluk-beluk mengenai murid, tapi kemudian pemerintah yang memutuskan siapa yang berhak atau tidak berhak lulus. Intervensi tersebut jelas menggambarkan rendahnya kadar kepercayaan pemerintah terhadap guru.
Apa yang diungkapkan oleh para guru sungguh mencengangkan. Ujian nasional, yang oleh pemerintah diharapkan mampu mendorong murid agar belajar lebih giat, ternyata dimanipulasi secara sistemik. Setidaknya ada tiga modus yang digunakan dalam kecurangan ujian nasional dan ketiganya memposisikan guru sebagai operator.
Pertama, sebelum ujian nasional dilaksanakan. Cara yang dipakai dengan membocorkan soal. Misalnya pengakuan murid di Garut, mereka diperintahkan datang lebih awal ke sekolah agar bisa memperoleh jawaban dari guru.
Kedua, jawaban dibuat pada saat ujian. Biasanya dilakukan oleh tim, yang berisi guru bidang studi. Proses distribusi jawaban bervariasi, ada yang menggunakan telepon seluler. Dalam satu kelas, satu atau dua murid dijadikan sebagai simpul. Mereka bertugas menerima dan membagikan jawaban kepada yang lain melalui kode tertentu. Ada pula yang memakai kertas kecil atau kertas unyil. Murid mengambilnya di tempat yang sudah disepakati dengan tim.
Ketiga, tim bekerja setelah ujian nasional selesai. Biasanya murid diminta tidak menjawab pertanyaan yang dianggap sulit karena nantinya tim yang akan mengisi. Tapi ada pula yang membiarkan murid menjawab. Apabila salah, tugas tim yang akan membetulkan. Walau lokasi kecurangan umumnya terjadi di sekolah, bukan berarti Departemen Pendidikan Nasional bisa lepas tanggung jawab. Sebab, sumber masalahnya ada pada kebijakan ujian nasional. Melalui ujian nasional, pemerintah telah melakukan re-sentralisasi pendidikan, padahal di sisi lain, pelayanan dan pembiayaan cenderung didesentralisasi.
Dasar Desentralisasi adalah asumsi bahwa biang keladi buruknya mutu pendidikan adalah guru dan murid malas belajar. Agar mereka rajin, penentuan kelulusan harus diambil alih. Padahal pemerintah sendiri telah gagal dalam menjalankan kewajiban menyediakan layanan pendidikan bermutu, yang membuat guru dan murid tidak nyaman dalam menjalankan proses belajar-mengajar. Melalui kebijakan ujian nasional, daerah dan sekolah dipaksa membenarkan asumsi pemerintah. Padahal kondisinya tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pelayanan pendidikan di daerah umumnya masih buruk. Karena itu, dipilih cara instan, yaitu dengan melakukan manipulasi. Apalagi hasil ujian nasional juga mempertaruhkan citra daerah dan sekolah.
Tidak mengherankan apabila terjadi penekanan secara berjenjang. Pemerintah daerah yang merasa tertekan pemerintah pusat akan menekan sekolah. Ambil contoh pada bupati mengancam akan memutasi kepala sekolah yang kelulusan muridnya di bawah 95 persen (Republika, 17 Mei 2006). Dengan demikian, ujian nasional sudah tidak lagi berhubungan dengan kepentingan pendidikan, tapi telah menjadi alat untuk mencapai kepentingan politik. Satu sisi bisa memuaskan kebutuhan pemerintah pusat, pada sisi lain mempermanis wajah birokrasi daerah supaya dianggap berhasil memajukan pendidikan.
Pada akhirnya, kebijakan ujian nasional kontraproduktif bagi pendidikan nasional. “Tujuan yang ingin dicapai gagal, sedangkan yang didapat hanyalah masalah”. Kecurangan sistemik tidak hanya mengaburkan pemetaan mengenai kondisi pendidikan nasional, tapi juga berdampak buruk bagi guru dan murid. Kreativitas murid terkungkung. Mereka dipaksa mengalokasikan porsi belajar lebih besar pada mata pelajaran pilihan pemerintah. Padahal tujuan pendidikan sesungguhnya adalah membentuk manusia cerdas, penuh kreativitas, dan mandiri serta dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Semua tujuan ini akan tercapai jika murid diberi banyak waktu dan kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya dalam berbagai macam pelajaran yang ada di sekolah.
Selain itu, atas alasan gengsi daerah dan sekolah serta memuaskan pemerintah pusat, semangat belajar dan bekerja keras para murid dan guru telah dihancurkan. Tidak ada lagi penghargaan bagi mereka yang mau bersusah payah belajar, karena semuanya sudah diambil alih oleh tim sukses ujian nasional. Dampak paling berbahaya adalah tertanamnya mental terabas di kalangan murid. Lewat kecurangan, mereka secara tidak langsung telah diajari agar tidak lagi menghargai proses. Cara apa pun boleh digunakan, halal ataupun haram, asalkan tujuan bisa tercapai. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan pendidikan.
Karena itu, apabila yang dijadikan solusi hanyalah menghukum atau memberi sanksi kepada daerah atau sekolah yang curang, masalah tidak akan selesai. Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah menghilangkan akar masalah utamanya, yaitu kebijakan ujian nasional. Pemerintah harus mulai mengubah mental terabas dengan mental kerja keras. Apabila menginginkan mutu pendidikan bagus, harus dimulai dengan memberi pelayanan yang bagus pula.




D. Kesimpulan
Hakekat politik pendidikan nasional adalah kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundang-undangan dan yang lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan yang didalamnya mengandung kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, baik politik, social ekonomi hal inilah yang mempengaruhi politik pendidikan disuatu Negara dan berwawasan menyukseskan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, yang memiliki hak pendidikan dan kewajiban mendidik. Muatan-muatan politik dalam pendidikan nasional meliputi :
1. Pendidikan yang ditempuh berwawasan nasional.
2. Politik Pendidikan Nasional antara sentralisasi (pusat) vs desentralisasi(otonomi daerah)
3. Sistem Pendidikan Nasional menuju Masyarakat Industri Modern yang berwawsan global.
4. Pelaksanaan evaluasi diukur dengan standar nasional.

E. Daftar Pustaka
Ainurrofiq, MA Dr..”Deskripsi Mata Kuliah Politik Pendidikan Nasional” Yogyakarta, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Made Pidarta,.”Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia” Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003,, Bandung, Nuansa Aulia, 2006.

Tilaar, M.Sc.Ed, Prof. Dr. H.A.R..” Majemen Pendidikan Nasional”, Bandung, Rosdakaryar, 2004.

______, Perubahan Sosial dan Pendidikan . Jakarta, Grasindo, 2002.

Winarno Surakhman, dkk, Prof. Dr.,”Mengurai Benang Kusut Pendidikan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Zamroni, Dr..”Paradigma Pendidikan Masa Depan” Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, 2000.

Bagikan Artikel ini ke Facebook