E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

PERKEMBANGAN MADRASAH MENJADI SUB-SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dibaca: 298 kali, Dalam kategori: Pendidikan, Diposting oleh: Sumanto, MSI. lihat profil
pada tanggal: 2018-04-26 05:44:00 wib



A. Judul : “Perkembangan Madrasah Menjadi Sub-Sistem Pendidikan
Nasional ”

B. Pendahuluan
Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke 20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan kendatipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah. Karena pemerintah takut dari lembaga pendidikan tersebut akan muncul gerakan atau idiologi perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di bumi Indonesia ini. Ekses dari ketakutan yang berlebihan itu mencapai puncaknya ketika banyak madrasah yang ditutup karena dianggap melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka pada 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Dibentuknya Departemen Agama (Depag) pada tahun 1946 telah ikut membuka akses madrasah ke pentas nasional, karena memang salah satu tujuan dari pembentukan Departemen Agama adalah untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam. Terlepas apakah tujuan itu tercapai atau tidak, yang jelas Departemen Agama telah banyak berbuat untuk memajukan madrasah. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh Departemen Agama.

C. Perkembangan Madrasah Menjadi Sub-Sistem Pendidikan Nasional
Salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar dan tampaknya (baik positif maupun negative) cukup panjang adalah dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama sendiri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah”. SKB 3 Menteri itu dirasakan cukup mendasar karena direalisasikannya kurikulum 1976, yang merupakan pertaruhan bagi identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan islam.
1. Madrasah Pasca SKB 3 Menteri
Dalam konteks ini agaknya perlu dijelaskan sedikit mengenai dikeluarkannya SKB 3 Menteri yang dianggap cukup menghebohkan saat itu. Dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 menimbulkan reaksi keras umat islam. Inti kedua keputusan itu adalah agar penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan. Secara implicit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan ini dianggap oleh umat islam sebagai suatu kekeliruan. Karena itu mereka melakukan reaksi cukup keras sehubungan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Reaksi ini ternyata dipahami pemerintah. Karena itu, menyikapi keputusan dan reaksi umat islam, dilakukanlah kesepakatan 3 menteri, yang kemudian dikenal dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975. SKB 3 Menteri bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. SKB 3 Menteri itu telah direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum baru pada tahun 1976. terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama islam sebagai pengajaran pokok, SKB itu sering dipuji banyak memiliki nilai positif. Salah satunya adalah bahwa melalui SKB itu madrasah telah sejajar kedudukannya dengan sekolah-sekolah umum. Ini berarti pula bahwa siswa keluaran dari madrasah pun memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan sekolah umum mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat.
Sisi positif lain dari SKB 3 Menteri yang sering disebut adalah bahwa ia telah mengakhiri reaksi keras umat islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervebsi kependidikan islam yang telah lama dipraktikkan umat islam. Selain itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang tuntas. Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum sekalipun pengelolaanya tetap berada pada Departemen Agama.
Di atas segalanya, satu hal yang paling penting dan strategis dari SKB 3 Menteri itu adalah upaya untuk mengintegrasikan madrasah kedalam sistem pendidikan nasional. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan criteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping itu pemerintah juga mendirikan madrasah-madrasah negeri yang baru. Strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dengan berlakunya SKB 3 Menteri itu maka kedudukan madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan SD, SLTP, dan SMU; dari segi muatan mata pelajaran, murid-murid madrasahpun memperoleh pengajaran ilmu sosial, sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, dan matematika, dan lain-lain.
SKB 3 Menteri kemudian dikuatkan lagi dengan SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (agama) tahun 1984 tentang “Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah”, yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan kesekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/ TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik madrasah maupun sekolah umum.
Subtansi dari pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini antara lain:
a. kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus.
b. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
c. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan keperguruan tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat sekolah atas.
d. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.
e. hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersanma oleh ke dua departemen tersebut.
Menindak lanjuti SKB 2 Menteri tersebut, lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 100 tahun 1984 Madrasah Tsanawiyah, dan nomor 101 tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 tersebut pada hakikatnya mengacu pada SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan kajian dan pelajarannya. Kurikulum 1984 memuat hal sebagai berikut :
a. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.
b. Proses balajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
c. Penilaian dilakukan dengan cara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengolah program.
Susunan kurikulum madrasah tahun 1984 terdiri dari program inti dan program pilihan. Program inti terdiri dari Kelompok Pendidikan Agama dan Kelompok Pendidikan Dasar Umum. Program Pilihan pada MI dan MTs sama, terdiri dari 4 bidang studi pilihan yaitu : ketermpilan, seni budaya, olah raga, dan Bahasa Daerah. Adapun Program Pilihan pada MA terdiri dari 2 program pilihan yaitu program pilihan A dan B, sama dengan program pilihan pada kurikulum SMA. Namun demikian terdapat perbedaan jumlah jenis program pilihan pada program pilihan A dan B sebagai ciri sekolah agama, yakni program pilihan A (Ilmu-ilmu Agama) dan program pilihan B (Penerangan dan Penyuluhan Agama) dan B (Administrasi Peradilan Agama). Pada kurikulum SMA tidak ada jenis Program pilihan yang demikian, melainkan hanya terdapat 4 program pilihan A, sedangkan pada MA terdapat 5 program yaitu:
a. Program pilihan A (Ilmu-ilmu Agama)
b. Program Pilihan A (Ilmu-ilmu Fisika), sama dengan SMA
c. Program Pilihan A (Ilmu-ilmu Biologi), sama dengan SMA
d. Program Pilihan A (Ilmu-ilmu Sosial), sama dengan SMA
e. Program Pilihan A (Pengetahuan Sosial), sama dengan SMA
Sedangkan program pilihan B, (Administrasi Peradilan Agama) baik di SMA maupun di MA berdasarkan kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan sama sekali, karena membutuhkan biaya yang sangat besar disamping tenaga gurunya belum tersedia. Khusus kurikulum MI dan MTs tahun 1984, pada tahun 1987 terjadi penyesuaian dan penyempurnaan struktur programnya, yakni melalui SK Menteri Agama No 45 tahun 1987 tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum MIN da MTsN. Kurikulum MIN dan MTsN yang disesuaikan itu disebut kurikulum MI/MTs tahun 1984 yang disempurnakan dan berlaku sampai datangnya kurikulum 1994.
Dengan demikian, ciri madrasah yang paling menonjol sejak SKB 3 Menteri sampai 1987 adalah menyangkut pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran yang direalisasikan dengan perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan-perubahan yang berlangsung relative cepat itu menunjukkan bahwa upaya untuk mencari model kurokulum yang tepat bagi pendidikan islam (madrasah) memang bukan pekerjaan yang sederhana. Di satu sisi ada idealisme yang berpangkal pada atau disemangati oleh islam sebagai ajaran mulia yang mendorong umatnya untuk memadukan dua kepentingan sekaligus, yaitu dunia dan akhirat, sementara disisi lain, idealisme itu harus diharapkan pada realitas dan tantangan perkembangan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan membutuhkan jawaban yang kongkrit.
Pergulatan internal ditubuh kelembagaan madrasah sendiri tidak sepenuhnya terakomodasin atau terselesaikan oleh berbagai kebijakan yang dicoba diterapkan kepadanya. Akibatnya, berbagai kebijakan baik menyangkut formalisasi maupun struktrurisasi yang secara konsepsional dianggap ideal itu dalam prakteknya seringkali sulit diterapkan. Kegagalan dalam menerapkan madrasah wajib belajar (MWB) pada tahun 1950-an adalah salah satu contohnya. Sementara itu menyangkut penerapan kurikulum baru, kendala yang dihadapi adalah sulitnya lingkungan madrasah membuat perangkat dan visi baru untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum baru itu. Hal ini, menurut Mastuhu, merupakan keresahan mendasar bagi madrasah-madrasah, terutama yang swasta.
Terlepas dari sisi positif sejumlah kebijakan yang dilakukan terhadap madrasah, dari mulai SKB 3 Menteri tahun 1975 sampai dengan pemberlakuan kurikulum 1984 dan penyempurnaannya untuk tingkat MI/MTs pada 1987, sebagai lembaga pendidikan yang sejak awal lahirnya identik dengan identitas keislaman, madrasah tetap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Disatu sisi ia harus tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi cirri khasnya, disisi lain ia dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya bisa sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Ini jelas beban yang sangat berat pang dipikul oleh madrasah. Kegagalan madrasah dalam memikul beban tersebut hanya akan memperkuat anggapan orang bahwa madrasah adalah semacam sekolah serba tanggung.
2. Madrasah Pasca UUSPN 1989
Setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29tahun 1990, madrasah berkembang dengan predikat baru yaitu Sekolah Umum berciri khas Agama Islam, yang terdiri dari:
a. MI = SD berciri khas agama islam
b. MTs = SLTP berciri khas agama islam
c. MA = SMU berciri khas agama islam
Kurikulum madrasah diperbaharui dengan kurikilum 1994 dengan perbandingan alokasi waktu antara 16-18% untuk mata pelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100%, sama dengan sekolah umum setingkat. SKB 3 Menteri tahun 1975 merupakan landasan awal bagi perkembangan dan pembaharuan pendidikan islam khususnya madrasah, seperti terlihat sekarang ini. Pembaruan menyeluruh kemudian dilakukan dengan berlakunya UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. kelahiran UU tersebut menjadikan seluruh proses pengembangan pendidikan yang terdiri dari lembaga, struktur, kurikulum, materi dan konsep dasar lainnya, berada pada satu paket sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan sejak jauh sebelum kemerdekaan. Selanjutnya pemerintah, departemen pendidikan dan kebudayaan, serta Departemen Agama RI mengeluarkan keputusan antara lain:
a. Peraturan Pemerintah
1) Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
2) Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar.
3) Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.
4) Nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
5) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.
6) Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
7) Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
8) Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1) Nomor 0486/U/1992 tentang taman kanak-kanak
2) Nomor 0487/U/1992 tentang sekolah dasar
3) Nomor 054/U/1993 tentang sekolah lanjutan tingkat pertama
4) Nomor 0489/U/1992 tentang sekolah menengah umum
5) Nomor 0490/U/1992 tentang sekolah menengah kejuruan
6) Nomor 060/U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar
7) Nomor 061/U/1993 tentang kurikulum sekolah menengah umum
8) Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan
c. Keputusan Menteri Agama RI
1) Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA)
2) Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3) Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4) Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah (MA)
5) Nomor 371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)
6) Nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas islam
7) Nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah
8) Nomor 374 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan
Dengan berlakunya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang kemudian diikuti beberapa peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan, maka kurikulum berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang berlaku perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini jelas jika dihubungkan dengan pasal 37 UU nomor 2 tahun 1989 yang menyatakan:
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Untuk merealisasikan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai kurikulum madrasah tersebut. Salah satunya adalah kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional, yang didasarkan atas surat keputusan nomor 371 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Tsanawiyah dan nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah.
Diantara bagian pokok dari isi ketentuan tersebut ialah bahwa setiap madrasah pada tingkat masing-masing wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun secara nasional. Dari sini kemudian lahir kurikulum adrasah 1994. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya kurikulum 1994 dirancang dan dikembangkan dengan cermat dan penuh pertimbangan, dengan tekanan sedini mungkin pada kelemahan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Kelemahan itu terutama terletak pada syaratnya beban pelajaran yang ditanggung siswa dan orientasinya terarah pada target hasil belajar, bukan pada proses pembelajarannya. Pada kurikulum madrasah 1994 ini guru diberi wewenang untuk berimprovisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalm mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kebutuhan.
Guru juga diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sehingga siswa aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik dan mental (intelektual dan emosional), maupun sosial. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 1994 memiliki sejulmlah perbedaan, terlebih-lebih bagi madrasah, diantaranya :
a. Kalau pada kurikulum 1984, pelaksanaan pengajaran adalah semester,maka kurikulum 1994 dilakukan melalui catur wulan.
b. istilah bidang studi diganti dengan mata pelajaran
c. pendidikan agama yang semula porsi waktunya 30 % (kurikulum 1984) pada kurikulum 1994 hanya lebih kurang 10 %.
Untuk kurikulum pendidikan dasar berciri khas islam (Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah), Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan nomor 372 tahun 1993 yang berisi materi pelajaran yang sama dengan materi dan mata pelajaran pada kurikulum pendidikan dasar umum, kecuali materi dan mata pelajaran pendidikan agamanya yang lebih banyak. Tujuannya adalah agar Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah mempunyai nilai tambah disamping Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
Dalam ketetapan ini dijelasakan bahwa pendidikan dasar berciri khas islam, sebagaimana pendidikan dasar umum, bertujuan memberi bekal dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya, secara pribadi maupun masyarakat. Secara akademis,di tingkat MI di tekankan pada penguasaan dasar baca,tulis dan hitung.Dalam pelajaran yang ditekankan adalah penguasaan berbicara,membaca dan menulis.Sedangkan pada berhitung,ditekankan pada kemampuan menambah, mengurangi, mengalikan, membagi, mengukur dan semacamnya.Disamping itu ,siswa juga juga dikenalkan pada berbagai jenis lingkungan alam (melalui pelajaran IPA),kenyataan dan gejala sosial,melalui pelajaran IPS,dasar-dasar keterampilan dan kesenian.
Pada tingkat MTS kemampuan tersebut dikembangkan lebih luas.siswa di harapkan dapat mengikuti pendidikan lanjutan dengan baik sesuai dengan pemekaran pelajaran yang di ikutinya.Nilai tambah pendidikan dasar 9 tahun berciri khas islam terletak pada kekuatan nilai ritual keagamaanya yang ditransformasikan ke dalam materi-materi umum,di samping suasana keagamaan pada kehidupan madrasah .Sedangkan untnk kegiatan ekstra kulikuler ,semua kegiatan yang bersifat ilmiyah,terus dikembangkan dan diperkaya.Ketetapan ini bersifat nasional dan setiap MI dan MTS dapat menambahkan kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan daerahnya(muatan lokalnya)
Dalm kurikulum 1994,khususnya untuk madrasah ,Departemen agama RI melihat ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK)sebagai mata pelajaran yang harus di pertajam untuk mempersiap tenaga kerja industrial yang berwawasan keagamaan.Hal ini wajar,bila melihat,misalnya,jumlah angkatan kerja indonsia dari tahun 1994-1998 tercatat lebih kurang 99.902.264 orang,di tambah beberapa lulusan SMU/Madrasah dan perguruan tinggi tahun 1998,klasifikasi itu sebagai berikut:lulusan SD/MI (77,16%),SLTP/MTS (20,91), D-I/D-2 dan D-3 (1,12%)dan sarjana (dsb)(0,90%).Data-data statistic ini semakin memberatkan tugas-tugas pendidikan untuk(1)meningkatkan mutu lulusan madrasah,(2)mengubah pendekatan agricultural menjadi industrial dan agamis,seperti membangun madrasah-madrasah kejuruan.
Pada tingkat Madrasah ibtidaiyah (MI),dengan iptek dimasudkan penguasaan dasar-dasar nalar lewat konsep 3-R:reading,writing,arithmetic atau baca,tulis dan hitung (selain mata pelajaran agama). Ketiga mata pelajaran ini merupakan dasar bagi penguasaan iptek. Sebagai gambaran, salah satu kiat pendidikan yang ditempuh jepang pada 9 tahun pertama adalah pengajaran 3-R yang sangat tinggi kualitasnya, dan diseimbangkan dengan mata pelajaran agama, dan seni. Baru pada tingkat Aliyah (MA), siswa mendapat pilihan dan spesialisasi yang terbatas (program pilihan). Sebenarnya, kurikulum 1984 sudah menggariskan tujuan umum, yakni memberikan kemampuan bagi siswa yang akan melanjutkan keperguruan tinngi. Namun, waktu itu MA belum terikat pada kaidah kurikulum tersebut dan tujuan kurikulum 1984 belum semuanya merepresentasikan kebutuhan sekolah umum dan madrasah. Tekad ini kemudian diterjemahkan pada kurikulum 1994 yang menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama RI. Beraksentuasi kepada iptek dan reorganisasi mata ajar dalam keseluruhan kurikulum fleksibel.
Kurikulum MI, MTs, dan MA tahun 1994 tidak berbeda dengan kurikulum 1994 yang diberlakukan disekolah-sekolah umum. Perbedaannya hanya terletak pada cirri khas keagamaan (islam), sehingga tidak dapat meninggalkan mata pelajaran kunci yaitu mata ajar keagamaan.
Program pengajaran, khususnya di Madrasah Aliyah, sebagai bahan penguasaan IPTEK tersusun pada program umum dan program khusus. Program umum diselenggarakan dari kelas 1 sampai kelas 2 dan program khusus dikelas 3. pada program umum diberikan semua mata pelajaran + mata ajar agama, dan pada program khusus berupa pendalaman program bahasa IPA dan IPS. Selain itu, digunakan sistem remedial ( pengayaan) melalui program ekstra kurikuler, jika dirasa perlu. Sementara untuk melakukan konsep 3 R (baca, tulis, hitung,) di Madrasah Ibtidaiyah, dalam rangka pemberdayaan secara keseluruhan dirasa cukup penting untuk menjadikan 3 mata ajar tersebut sebagai mata pelajaran khusus (yang terus diperhatikan). Bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan swasta hal itu menjadi catatan tersendiri, karena aspek bahasa misalnya, pada tingkat SD atau MI sudah seharusnya mulai dipelajari bahasa inggris (di MI menjadi 2 bahasa (arab dan inggris).
Bergantinya regim pemerintahan dari pemerintahan orde baru kepada orde reformasi, yang ditandai dengan lahirnya UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang dilanjuti dengan keluarnya peraturan pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom berimpilikasi terhadap kebijksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Dasar penyempurnaan kurikulum 1994, semakin menguat ketika DPR mengesahkan lahirnya UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003. perkembangan ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan, termasuk didalamnya penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.
Atas dasar mewujudkan masyarakat seperti di atas, maka diperlukan upaya peningkatan upaya peningkatan yang secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, meliputi aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, ketrampilan dan seni.pengenbangan aspek-aspek ini barmuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup(life skill)yang di wujudkan melelui penyampaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup,menyesuaikan diri,dan berhasil di masa dating.
Dengan visi pendidikan di masa kini peserta didik di harapkan akan memiliki ketangguhan,kemandirian,dan jati diri yang di kembangkan melalui pambelajaran yang di lakukan secara bertahap dan berkasinambungan.oleh karena itu di perlakukan kurikulum sekolah dan madrasah yang berbasis pada konpetensi peserta didik.Kompetensi di kembangkan di kembangkan secara berkesinambungan,sejak kelas 1 sampai kelas XII yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap,berkelanjutan,dan konsisten seiring dengan perkembangan intelektual dan intelektual anak.Khusus pendidikan kejuruan kompetensi yang di tuangkan dalam kurikulum adalah stndar kompetensi yang berlaku di dunia kerja.Semua perkembangan dan pemikiran inilah yang kemudian menjadi alasan di lakukan penyempurnaan kurikulum 1994,yang kemudian menjadi kurikulum KTSP.
3. Madrasah dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999
Jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan mei 1998 sebagai akibat keberhasilan pergerakan sosial politik mahasiswa telah membawa perubahan mendasar dalam politik pemerintahan Indonesia dari bentuk sistem pemerintahan sentralisasi (terpusat) ke bentuk system pemerintahan desentralisasi (otonomi). Seiring dengan itu, lahir pulalah apa yang disebut pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati Soekarno Putri (2001-2004), yang semuanya menyatakan komitmen untuk mengembangkan kehidupan demokrasi melalui perubahan pola kebijakan pemerintahan dan orientasi sentralisasi kepada orientasi desentralisasi.
Untuk mewujudkan komitmen ini, Pemerintahan Presiden Habibie pada tahun 1999 telah mengeluarkan 2 undang-undang yang telah mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu: Undang-Undang Nomor 25 tentang Otonomisasi Daerah dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Essensi dari kedua undang-undang ini adalah pemerintah pusat harus bersedia berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dengan pemerintah daerah. Seluruh urusan pemerintahan, selain empat urusan yaitu : Keuangan, Pertahanan, Kebijakan Luar Negeri dan Agama harus diotonomisasikan. Dalam hal ini pendidikan termasuk urusan yang harus diotonomikan, dimana pemerinth pusat harus bersedia dikurangi kekuasaan dan perannya serta bersedia menyerahkan tanggung jawab pembinaan pendidikan kepada pemerintah daerah, sekolah/madrasah dan masyarakat setempat untuk mengatur sekolah/ madrasahnya sendiri (Tilaar, 2000).
Politik pendidikan yang tiba-tiba ini, sebenarnya bagi pendidikan madrasah tidak begitu masalah, karena secara struktur pengelolaan pendidikan madrasah lebih 85 %nya berstatus swasta, artinya hamper sebagian besar madrasah itu diselenggarakan oleh masyarakat muslim, sehingga ketergantungan kepada pemerintah itu relative kecil. Bagi pendidikan madrasah perubahan kebijakan pendidikan ini menjadi alasan kuat untuk Back to basic, yaitu kembali ke khitah semula sebagai lembaga pendidikan masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan pendidikan system sekolah yang hamper 90% berada dibawah pembinaan pemerintah, dimana hampir sebagian besar biaya penyelenggaraan pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah. Namun demikian, akibat pendidikan selama pemerintah orde baru barupa hegemoni pemerintah terhadap sekolah/madrasah, telah menyebabkan terbentuknya ketergantungan yang tinggi antara sekolah/madrasah terhadap pemerintah, terutama dalam penyediaan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan. Politik ketergantungan ini telah menyebabkan pemerintah lokal (daerah), sekolah dan masyarakat lokal akan perlunya sebuah paradigma baru dalam mengelola urusan pendidikan kedepan, yaitu kebijakan pendidikan yang mengacu pada pemberdayaan pemerintah lokal, sekolah/madrasah dan masyarakat setempat
Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disamping telah melahirkan masalah sebagaimana disebutkan diatas, pada sisi lain juga telah melahirkan sebuah peluang baru bagi pendidikan madrasah untuk berbenaha dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan karakteristik dasarnya sebagai institusi pendidikan masyarakat. Bagi dunia pendidikan madrasah, undang-undang ini sebenarnya sebagai pengukuhan kembali eksistensi pendidikan madrasah itu sendiri dan sekaligus koreksi terhadap kebijakan pendidikan pemerintah selama ini dalam mengembangkan pendidikan madrasah. Orientasi kebijakan yang berupa formalisasi pendidikan madrasah, misalnya melalui kebijakan pembakuan administrasi, keuangan, kurikulum dan evaluasi secara terpusat ternyata tidak juga membawa peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah, bahkan yang terjadi adalah mutu pendidikan madrasah semakin tertinggal dengan mutu pendidikan sekolah. Menyadari kondisi ini, maka kehadiran UU No. 22 dan 25 tahun 1999 ini seharusnya direspon secara positif dan aktif dan harus dilihat sebagai peluang emas untuk mengembangkan sebuah bentuk pendidikan yang berbasis potensi dan karakteristik masyarakat pendukungnya sehingga kemudian madrasah dirasakan sebagai pendidikan alternative yang benar-benar mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakatnya kedepan.
Dua dasawarsa terakhir ini sesungguhnya merupakan masa yang penuh peluang dan sekaligus tantangan bagi madrasah dan dunia pendidikan islam umumnya. Peluang karena kita menyaksikan meningkatnya new attachement kepada islam dikalangan masyarakat muslim; tantangan karena kemudian muncul harapan dikalangan masyarakat muslim itu untuk mendapat pendidikan islam yang berkualitas bagi anak-anak mereka.
Sejak tahun 1999 Departemen Agama melalui Direktorat Perguruan Agama Islam (Ditbinruais), yang sekarang telah berubah nama menjadi Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Dimapenda) telah melahirkan beberapa kebijakan dan program pengembangan pendidikan madrasah, diantaranya :
a. Madrasah Model
Madrasah model adalah madrasah yang secara khusus diinterevensi untuk meningkatkan kualitas bidang sains dam matematika atau yang kemudian lebih familiar disebut MAFIKIBB (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris ). Program ini pertama kali dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB) dalam bentuk loan (pinjaman luar negeri). Embrio program ini dimulai pada tahun 1993 melalui Proyek Junior Secondary Education Project (JSEP) dan kemudian dilanjutkan pada proyek Basic Education Project (BEP) pada tahun 1996, dan Development of Madrasah Aliyah Project (DMAP) tahun 1997. pada tahap awal proyek-proyek ini terbentuk 22 MI Model dan 15 MTs. Model serta 35 MA Model yang tersebar di 26 propinsi. Pendirian Madrasah Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dengan cara menjadikan Madrasah Model yang telah didirikan sebagai magnet school yang akan menularkan keberhasilannya kepada madrasah-madrasah lain disekitarnya. Pada tingkat tertentu program Madrasah Model ini sudah berhasil membangun citra positif tentang madrasah, karena madrasah yang muncul tidak lagi kumuh dengan gedung-gedung yang reot serta fasilitas belajar seadanya; melainkan dengan penampilan gedung-gedung yang megah serta fasilitas belajar yang modern, seperti laboratorium Fisika, kimia, bahasa dan audio visual, bahkan model setiap kepala madrasah diberi fasilitas kendaraan roda empat berupa kijang standar.
Menurut Husni Rahim dengan merujuk pada hasil laporan yang berjudul’ bekerja bersama madrasah membangun model pendidikan di indonesia’, menyebut sekurang-kurangnya pada bentuk keberhasilan program madrasah model tersebut, yaitu: (1) terjadinya peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pendidikan (seperti S2 dan S3) dan program latihan;(2) meningkatnya mutu lulusan pendidikan madrasah yang tampak dengan kecilnya kesejangan prestasi siswa madrasah dengan siswa sekolah umum; (3) meningkatnya animo para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah sering dengan meningkatnya daya tampung madrasah; (4) mulai terbentuknya networking (jaringan kerjasama) antara madrasah dengan berbagai perguruan tinggi, khususnya dengan STAIN, LAIN dan UIN dan Perguruan Tinggi Agama lainnya.
b. Madrasah Terpadu
Madrasah Terpadu adalah sebuah konsep pengembangan madarash yang mencoba mensinergikan berbagai potensi kekuatan MI, MTs, dan MA yang berada dalam satu lokasi untuk saling membantu dan mengisi kekuatan dan kelemahan masing-masing menjadi satu kekuatan yang mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan madrasah.konsep madrasah terpadu ini bukanlah konsep yang berdiri sendiri tapi merupakan konsep pendukung yang diintegrasikan dengan konsep madrasah model atau madrasah unggulan.
Ciri utama konsep madrasah terpadu ini adalah memiliki konsep kurikulum terpadu diantara ketiga jenjang madrasah tersebut, sehingga menuju madrasah 12 tahun, memiliki manajemen terpadu, yang mencakup struktur organisasi/lembaga, arah pengembangan, pendanaan dan kegiatan terkait lainnya. Dengan konsep ini diharapkan lahir keterpaduan kualitas yang merata diantara ketiga jenis dan jenjang madrasah tersebut, sehingga pada gilirannya mempunyai gaya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk mengirimkan anaknya bersekolah dimadrasah. Strategi pengembangan madrasah terpadu, dikembangkan atas dasar kekuatan sendiri dan tidak dalam bentuk format proyek dari atas yang serba disediakan fasilitas dan pendanaannya, tetapi keberadaan dan pengembangannya disangga oleh kekuatan masyarakatnya sendiri bersama pemerintah daerah setempat. Dengan demikian otonomi madrasah menjadi semakin kuat dan dengan sendirinya keikutsertaan masyarakat semakin tinggi pula.
c. Madrasah Aliyah Program Ketrampilan
Madrasah Aliyah Program Ketrampilan (MAPK) adalah Madrasah Aliyah yang diberi tambahan program ekstra kurikuler dalam berbagai bidang ketrampilan yang terstruktur. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah membekali siswa yang tidak dapat melanjutkan keperguruan tinggi memasuki dunia kerja dengan bekal ketrampilan tertentu. Atas dasar pemikiran diatas, maka maksud utama pendirian program ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, religius, dan berwawasan kedepan.
Perintisan program ini sebenarnya dimulai pada tahun 1989 dengan bantuan UNDP /UNESCO di tiga tempat di pulau jawa, yaitu: MAN Garut (Jabar), MAN Kendal (Jateng) dan MAN Jember (Jatim). Setahun kemudian dilebarkan kelima MAN lain diluar pulau jawa, yaitu: MAN Medan (Sumut), MAN Bukittinggi (Sumbar), MAN Praya (NTB), MAN Banjarmasin (Kalsel), dan MAN Watampone (Sulsel). Karena besarnya respon masyarakat terhadap program ini, maka dengan bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) program ini diperluas lagi ke 80 MAN yang lain. Jika diawalnya bidang ketrampilan yang dikembangkan hanya tga bidang, yaitu: ketrampilan menjahit, reparasi TV/Radio, dan otomotif, maka sejak tahun 1999 diperluas menjadi 17 bidang ketrampilan yang meliputi kelompok teknologi, seperti computer, sepeda motor,perahu tempel, las listrik dan mebel; kelompok kejuruan meliputi tata boga dan kesektarian; dan kelompok pertanian meliputi budi daya ternak unggas, ternak ikan tawar, ternak mamalia dan pengolahan hasil pertanian (Rahim, 2004).
Ketiga program diatas merupakan kebijakan strategis yang diterapkan Departemen Agama RI sekurang-kurangnya sampai pada tahun 2001. meskipun diawalnya program ini dimulai dari atas (karena bersifat proyek), namun dalam pelaksanaanya sudah memasukkan dan pengembangan prinsip-prinsip pemberdayaan madrasah. Misalnya, pengembangan madrasah model diikuti dengan pembangunan Pusat Sumber Belajat Bersama (PSPB) dan Madrasah Development Center (MDC). Kehadiran kedua lembaga ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya proses mobilitas horizontal pada madrasah dengan memfasilitasi dan mengakomodasikan aspirasi para guru, pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga kedepan masyarakat akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, kekuatan dan dukungan masyarakatnya sendiri.
Namun disadari pula bahwa masih banyak hambatan dan kendala pokok yang dihadapi bagi upaya pengembangan madrasah pasca Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999. disamping masalah sumber daya manusia yang terbatas yang mempunyai wawasan dan ketrampilan untuk mengelola program-program pembaharuan diatas, kendala pokok lain adalah belum tuntasnya reposisi pendidikan madrasah dalam kaitannya dengan kebijakan otonomisasi pendidikan. Kondisi ini pada tingkat tertentu melahirkan kebingungan pada sebagian birokrat pendidikan madrasah di daerah, karena mereka sering ditinggal dalam pembicaraan dan proses penyelenggaraan otonomisasi pendidikan diwilayahnya masing-masing. Kondisi ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merugikan perkembangan pendidikan madrasahn itu sendiri (Azra, 1999).
4. Madrasah dan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan madrasah mulai menemukan momentumnya ketika undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) ditetapkan. Produk hokum pertama inilah yang menyatakan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, maka pendidikan madrasah telah diakui sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Madrasah diredefinisikan sebagai sekolah umum berciri khas islam. Sejak itu dualisme system pendidikan ditanah air selama ini praktis runtuh dengan adanya undang-undang ini. Dengan demikian undang-undang no. 2 tahun 1989 dan dikuatkan lagi dengan undang-undang no. 2 tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan implementasi dari komitmen pemerintah bersama DPR untuk memberdayakan dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Penerapan kedua undang-undang ini harus pula dilihat sebagai upaya untuk menjadikan madrasah sebagai “center of excellence” atau pusat keunggulan; karena madrasah memiliki keunggulan komperatif, yaitu penekanan yang signifikan pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas), disamping penekanan pada pendidikan umum berupa pemberian mata pelajaran umum.
Lahirnya undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, disamping bertujuan untuk merevisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 agar selaras dengan kebijakan pendidikan pemerintah, khususnya kebijakan otonomi daerah, pada sisi lain merupakan pengukuhan kembali status madrasah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system pendidikan nasional. Bahkan dalam undang-undang ini, eksistensi kesederajatan madrasah dengan sekolah semakin kuat dan pengakuan terhadap bentuk-bentuk pendidikan islam lain, seperti Pondok Pesantren dan Pendidikan keagamaan semakin eksplisit. Bahkan dalam undang-undang ini, Departemen Agama diberi peluang baru untuk mendirikan Madrasah Aliyah Ketrampilan sebagai padanan parallel dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada pada Departemen Pendidikan Nasional.
Seluruh ketetapan ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang berat bagi pendidikan madrasah kedepan. Kehadiran undang-undang no. 20 tahun 2003 telah membuka peluang bagi upaya pengembangan institusi pendidikan yang bernama madrasah ini untuk berkembang sejajar dan bahkan berpeluang manjadi bentuk pendidikan alternative bagi masyarakat Indonesia dimasa depan. Dengan keunggulan komperatif yang dimilikinya, yaitu pendidikan moral yang ditawarkannya menjadi daya tarik bagi orang tua untuk memasukkan anaknya ke madrasah. Masalahnya sekarang adalah bagaimana pendidikan yang bernama madrasah ini mempunyai kesiapan untuk memberi pelayanan pendidikan yang diharapkan para orang tua di atas. Kondisi nyata yang nyata sekarang adalah sebagian besar madrasah sangat lemah dihampir semua komponennya, mulai dari ketidak jelasan visi, misi, tujuan, kurikulum, SDM, dana, sarana prasarana, matode belajar mengajar, perpustakaan, laboratorium dan system evaluasinya.


D. Penutup

Perkembangan Madrasah Menjadi Sub-Sistem Pendidikan Nasional memerlukan pembenahan-pembenahan yang mendasar terhadap system pendidikaan madrasah; mulai dari mereposisi pendidikan madrasah melalui reformasi paradigma baru pengembangan madrasah kedepan, perumusan visi, misi dan tujuan utama pendidikan madrasah, pengembangan madrasah yang berbasis kompetensis yang jelas dan terukur, pengembangan yang efisien dan efektif, sampai pada upaya yang serius terhadap pengembangan system evaluasinya.
Selain itu, perlu diberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan program pendidikan kejuruan yang benar-benar sesuai dengan karakter dasara pendidikan madrasah serta mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga-tenaga kerja yang terampil disatu dimensi yang lain. Keberhasilan merumuskan disain besar pengembangan madrasah yang realistis tetapi mampu melihat jauh kedepan merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

E. Daftar Pustaka
Depag RI, 2004. Sejarah Madrasah, Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
Muhammad AR, Pendidikan di Alam Baru, Prismasophi, Yogyakarta, 2003

Soeryano Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Universitas, Jakarta 1996, hal.51)

UU SISDIKNAS, NO 20 Tahun 2003.

Bagikan Artikel ini ke Facebook