E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Tinggal 8 Kementerian yang Perpresnya Belum Diteken Presiden

Dibaca: 1160 kali, Dalam kategori: Pemerintahan, Diposting oleh: Admin lihat profil
pada tanggal: 2015-05-16 21:53:53 wib


Tinggal 8 Kementerian yang Perpresnya Belum Diteken PresidenMenteri PANRB Yuddy Chrisnandi membantah bahwa masih ada 10 kementerian yang perpres struktur organisasinya belum ditandatangani Presiden, seperti diberitakan sebuah harian Ibukota, Jumat (15/05). Yuddy juga menepis anggapan bahwa belum adanya perpres di beberapa kementerian yang tidak menngalami perubahan itu menghambat kinerja kementerian, karena tidak bisa mencairkan anggaran.

Posiai per 13 Mei 2015, tinggal delapan kementerian yang Perpresnya belum diteken Presiden. “Perpres struktur organisasi Kementerian PANRB dan Kementerian Luar Negeri sudah ditandatangani Presiden, dan dalam proses pengundandangan di Kementerian Hukum dan HAM," tegas Menteri kepada wartawan usai pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Jumat (15/05).

Dalam pemberitaan harian Kompas tanggal 15 Mei 2015 pada halaman 1, dengan judul “Perpres 10 Kementerian Belum Ditandatangani” disebutkan, Presiden memberikan pernyataan bahwa masalah kelembagaan dapat berimbas pada masalah pencairan anggaran yang akhirnya berdampak pada serapan anggaran hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam berita tersebut juga disebutkan, terdapat 10 dari 34 kementerian yang Perpresnya belum diterbitkan, antara lain Kemenpora, Kemenlu, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kemenhan, Kemenag, Kementerian ESDM, Kementerian KP, Kementerian PANRB, Kementerian KUKM, serta Kementerian PP/PA.

Terkait dengan pemberitaan tersebut, Menteri mengatakan bahwa dampak penataan kelembagaan kementerian terhadap pencairan anggaran dirasakan pada 13 kementerian yang mengalami pergeseran fungsi/perubahan nomenklatur. Tetapi 13 kementerian tersebut, penyusunan Perpresnya telah selesai sejak lama.

Bahkan penyusunan unit organisasi eselon I sampai eselon IV pada 13 kementerian tersebut telah selesai dilakukan seluruhnya pada akhir maret 2015. “Sedangkan untuk kementerian yang tidak mengalami pergeseran fungsi/perubahan nomenklatur pada dasarnya tidak terdapat hambatan dalam pencairan anggaran karena tetap menggunakan unit organisasi yang berlaku,” ujarnya tegas Yuddy.

Menteri menjelaskan, Perpres Organisasi Kementerian yang telah ditandatangan oleh Presiden tidak seperti pemberitaan tersebut. Dari 34 kementerian, hingga 13 Mei 2015 tinggal 8 kementerian yang belum ditandatangan Perpresnya. Adapun, Perpres tentang struktur organisasi Kemenlu dan Perpres tentang organisasi Kementerian PANRB telah ditandatangani oleh Presiden, dan saat ini masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menambahkan, rancangan Perpres struktur organisasi 8 kementerian juga telah disampaikan oleh Menteri PANRB kepada Presiden, dan saat ini dalam proses di Sekretariat Kabinet. “Dengan demikian, keseluruhan 34 kementerian, proses perancangan struktur organisasi pada prinsipnya telah selesai,” ujarnya. (ags/bby/HUMAS MENPANRB)

Sumber:
http://menpan.go.id/berita-terkini/3337-bukan-10-tapi-8

Bagikan Artikel ini ke Facebook